Sejarah Komisi Pemilihan Umum

Komisi Pemilihan Umum (KPU) pertama kali dibentuk, sejak era Reformasi 1998. KPU pertama periode 1999-2001 dibentuk dengan Keppres nomor 16 tahun 1999 yang beranggotakan 53 orang dan dilantik Presiden BJ Habibie. Anggotanya terdiri dari unsur pemerintah dan partai politik. KPU periode kedua yakni 2001-2007, KPU dibentuk dengan Keppres nomor 10 tahun 2001. Beranggotakan 11 orang dari unsur akademis dan LSM, KPU kedua dilantik oleh Presiden Abdurrahman Wahid tanggal 11 April 2001.

KPU periode ketiga yakni 2007-2012, dibentuk berdasarkan Keppres nomor 101/P/2007 yang berisikan 7 orang anggota. Di antaranya berasal dari anggota KPU provinsi, akademisi, peneliti, dan birokrat. KPU periode ketiga dilantik 23 Oktober 2007 oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono.

Menghadapi pelaksanaan Pemilu 2009, ada perubahan fundamental pada tubuh KPU. Sebagai penyelenggara Pemilu, KPU dituntut independen dan non-partisan. Karena itu, atas usul DPR RI disusun dan disahkanlah UU nomor 22 tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilu. Sebelumnya keberadaan penyelenggara Pemilu terdapat dalam Pasal 22 E UUD 1945 dan UU nomor 12 tahun 2003 tentang Pemilu DPR, DPD dan DPRD, Undang-undang Nomor 23 tahun 2003 tentang Pemilu Presiden dan Wakil Presiden.

Dalam UU nomor 22 tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilu, diatur mengenai penyelenggara Pemilu oleh KPU yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri. Sifat nasional mencerminkan wilayah kerja dan tanggung jawab KPU sebagai penyelenggara Pemilu mencakup seluruh wilayah NKRI. Kemudian, sifat tetap menunjukkan KPU sebagai lembaga yang menjalankan tugas secara berkesinambungan, meskipun dibatasi oleh masa jabatan tertentu. Sifat mandiri menegaskan KPU dalam menyelenggarakan Pemilu bebas dari pengaruh pihak manapun.

Dalam UU nomor 22 tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilu diatur mengenai KPU, KPU provinsi, dan KPU kabupaten/kota sebagai lembaga penyelenggara pemilihan umum yang permanen. KPU dalam menjalankan tugasnya bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan, serta dalam hal penyelenggaraan seluruh tahapan pemilihan umum dan tugas lainnya. KPU melaporankan kinerjanya pada Presiden kepada DPR.

UU nomor 22 tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilu juga mengatur kedudukan panitia pemilihan yang meliputi PPK, PPS, KPPS dan PPLN serta KPPSLN, yang merupakan penyelenggara Pemilu yang bersifat ad hoc. Panitia tersebut mempunyai peranan penting dalam pelaksanaan semua tahapan penyelenggaraan pemilu dalam rangka mengawal terwujudnya pemilu secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil.

Dalam rangka mewujudkan KPU yang memiliki integritas dan kredibilitas sebagai penyelenggara pemilu, disusun dan ditetapkanlah kode etik penyelenggara pemilu. Agar kode etik penyelenggara pemilu dapat diterapkan, dibentuklah Dewan Kehormatan KPU.

Sementara itu, KPU periode keempat yakni 2012-2017 dilantik 12 April 2017 oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Sementara KPU periode kelima yakni 2017-2022 dilantik 11 April oleh Presiden Joko Widodo. (*)

 

GALERI KPU

Memuat informasi dan dokumentasi berupa Foto dan Video KPU Kota Probolinggo.

Lihat Galeri Foto
INFORMASI PUBLIK
Informasi Terbuka KPU Untuk Masyarakat Kota Probolinggo

Tetaplah Terkoneksi

Dapatkan pemberitahuan tentang berita dan informasi penting lainnya dari KPU Kota Probolinggo.