Bertemu Pemkot, KPU Diskusikan Pengajuan Anggaran Hibah dan Fasilitasi Kantor
PROBOLINGGO, KPU Kota Probolinggo – KPU Kota Probolinggo kembali berkoordinasi dengan Pemkot Probolinggo mengenai pengajuan anggaran hibah. Baik hibah non tahapan maupun hibah Pemilihan Serentak 2024. Selain itu, KPU juga mendiskusikan perihal kebutuhan kantor untuk optimalisasi kinerja.
Dalam pertemuan yang digelar di ruang transit pemkot tersebut, rombongan KPU Kota Probolinggo disambut Sekda drg. Ninik Ira Wibawati, Asisten Pemerintahan Gogol Sudjarwo, Kepala Bakesbangpol Achmad Sudiyanto, Kepala Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset (DPPKA) Wawan Soegiyantoro, serta Kepala Dispendukcapil Sukam.
Ketua KPU Kota Probolinggo Ahmad Hudri mengatakan, agenda politik tahun 2024 sudah semakin dekat. Karena itu, pihaknya terus melakukan persiapan agar proses demokrasi electoral tersebut berjalan dengan baik. “Karena meskipun pencoblosannya di tahun 2024, tahapannya sudah dimulai tahun 2022,” katanya.
Beberapa hal yang perlu disiapkan di antaranya ketersediaan anggaran dalam proses tersebut. Tak hanya untuk Pemilihan Serentak 2024, namun juga sejumlah program KPU yang dianggarkan melalui dana hibah non tahapan. Seperti diketahui, pengajuan KPU ke Pemkot Probolinggo senilai Rp 2 miliar lebih telah melalui proses review inspektorat KPU RI.
“Dari hasil review, kami di-acc pengajuannya di angka Rp 1,8 miliar,” katanya. Meski begitu, KPU menyerahkan pada pemkot berapa yang akan disetujui dalam anggaran hibah non tahapan. Sementara untuk anggaran hibah Pemilihan Serentak 2024, KPU mengajukan anggaran sekitar Rp 40 miliar lebih.
Selain soal anggaran, KPU juga mendiskusikan kerjasama mengenai program Pemutakhiran Daftar Pemilih Berkelanjutan (PDPB). Termasuk soal fasilitasi kantor KPU. Selama ini, KPU menggunakan kantor milik pemkot. Meski begitu, untuk anggaran pemeliharaan sejauh ini menggunakan anggaran KPU RI.
“Karena itu, kami berharap ada dukungan dari pemkot. Misalnya menghibahkan kantor yang kita tempati saat ini, agar pemeliharaannya focus dilakukan oleh KPU RI dan bisa optimal. Atau kami mendapat hibah tanah untuk kemudian dibangun kantor menggunakan anggaran KPU RI,” jelas komisioner yang akrab disapa Hudri tersebut.
Sementara itu, Sekda Ninik menyambut baik koordinasi dan komunikasi yang dibangun KPU selama ini. “Pada prinsipnya, kami terus mendukung program KPU baik dari sisi anggaran maupun program. Namun, kami perlu mendikusikan terlebih dahulu hasil pertemuan hari ini, bagaimana petunjuk Pak Wali (Wali Kota Hadi Zainal Abidin, Red) nantinya,” katanya. (rdf)
