Ketua DKPP: Integritas Jadi Tantangan Bagi Penyelenggara Pemilu 2024
JAKARTA, KPU Kota Probolinggo – Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) berpesan agar penyelenggara Pemilu menjaga integritas. Tidak hanya KPU, termasuk juga Bawaslu dan DKPP sendiri. Ketiga lembaga itu juga wajib bersinergi agar proses penyelenggaraan Pemilu berjalan sesuai dengan undang-undang.
Hal itu disampaikan Ketua DKPP Prof. Muhammad saat menjadi narasumber dalam rapat koordinasi (rakor) Penanganan Potensi Hukum Pada Tahapan Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Parpol Peserta Pemilu 2024, Sabtu (8/8/2022).
“Berdasarkan data pemeriksaan perkara dugaan kode etik di DKPP, masih ada persoalan dengan lembaga penyelenggara Pemilu yang merupakan tantangan terbesar dalam penyelenggaraan Pemilu. Hal ini ditunjukkan dengan dominasi pelanggaran kode etik yakni terkait aspek profesionalitas dan aspek tertib administrasi,” ungkapnya.
Karena itu, penyelenggara Pemilu masih perlu ditingkatkan kapasitasnya dalam sejumlah aspek. Seperti manajemen organisasi, kepemimpinan, pelayanan, tertib administrasi, serta pemahaman terhadap regulasi.
“Ini yang saya maksudkan, bahwa untuk mengontrol kemandirian personal maka dibangunlah sistem untuk mengontrol perilaku personal yang bisa mencederai integritas pemilu. Ada instrumen pengendalian internal. Ketika pengendalian internalnya kurang memuaskan maka dibentuk DKPP sebagai pengawas eksternal terhadap perilaku penyelenggara,” jelasnya. (aas/rdf)
