Berita Terkini

PACITAN,  KPU Kota Probolinggo – Komisioner KPU Provinsi Jawa Timur Divisi Hukum dan Pengawasan Muhammad Arbayanto, menekankan pentingnya koordinasi antardivisi dalam verifikasi partai politik. Baik dalam verifikasi administrasi (vermin), maupun verifikasi faktual (vertual).

Hal itu disampaikan Arba –sapaan akrabnya- saat memberikan arahan dalam pembukaan Rapat Koordinasi (Rakor) Dukungan Kegiatan Perencanaan dalam Pelaksanaan Verifikasi Administrasi Perbaikan dan Verifikasi Faktual Partai Politik Calon Peserta Pemilu 2024, Minggu (25/9/2022).

“Saya minta tetap jaga kesehatan dan kekompakan. Jangan lupa untuk tetap saling berdiskusi dan berkoordinasi,” katanya. Diketahui, rakor tersebut digelar hingga Selasa (27/9/2022). Kegiatan itu diikuti 114 peserta dari 38 satker KPU Kabupaten/Kota se-Jawa Timur. Terdiri dari Divisi Teknis Penyelenggaraan, Kasubbag Teknis Penyelenggaraan dan Hubmas (tekmas), serta verifikator Sistem Informasi Partai Politik (Sipol).

Arba mengatakan, tugas utama KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota setidaknya memproses 4 dokumen. Yakni, dokumen administrasi pemilih, dokumen administasi kepesertaan, dokumen administrasi pemungutan, serta dokumen administrasi rekapitulasi.

“Tugas Divisi Teknis cukup berat. Karena harus melaksanakan tugas dokumen administrasi kepesertaan, pemungutan, dan rekapitulasi. Termasuk untuk memproses soal dapil,” jelasnya. Beban berat itu menuntut komisioner Divisi Teknis Penyelenggaraan, memiliki pemahaman luas tentang aturan dan mampu membangun koordinasi lintas divisi dan dengan sesama penyelenggara Pemilu.

Arba menekankan bahwa koordinasi lintas divisi menjadi kunci menghadapi potensi persoalan yang dihadapi. Baik selama tahapan vermin atau saat vertual. Arba menceritakan bahwa dirinya dan kolega sesama komisioner, sering berdiskusi untuk menyamakan persepsi terkait aturan dalam Peraturan dan Keputusan KPU. Dengan duduk bersama, maka muncul kesepahaman dan solusi atas problem di lapangan. (ori/rdf)