Paparkan Program dan Tahapan Pemilu 2024 pada Rakor Bersama Forkopimda
PROBOLINGGO, KPU Kota Probolinggo – Upaya membangun sinergisitas dalam rangka menyukseskan penyelenggaraan Pemilu Serentak 2024, terus dilakukan KPU Kota Probolinggo. Salah satunya dengan menggelar rapat koordinasi (rakor) bersama Forkopimda Kota Probolinggo, Senin (8/8/2022).
Rakor yang difasilitasi Pemkot Probolinggo tersebut, digelar di ruang Command Center Sekretariat Daerah pemkot setempat. Selain KPU, hadir sejumlah pihak di antaranya ketua dan anggota Bawaslu Kota Probolinggo; Asisten Administrasi Umum Pemkot Probolinggo Budiono Wirawan; Kasi Pidum Kejari Kota Probolinggo Dimas Adji Wibowo; dan Kanit Politik Sat intelkam Polres Probolinggo Kota Mistari.
Selain itu, hadir pula sejumlah Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD), Camat, dan undangan lainnya. Rakor ini dimaksudkan untuk menyamakan persepsi terkait program dan tahapan Pemilu 2024 yang sudah berjalan, hingga mendiskusikan sejumlah peran stakeholder terkait dalam menyukseskan gelaran pesta demokrasi tersebut.
Ketua KPU Kota Probolinggo Ahmad Hudri mengatakan, saat ini tahapan Pemilu yakni pendaftaran partai politik (parpol). “Setelah itu dilanjutkan dengan verifikasi administrasi, verifikasi faktual, hingga nantinya penetapan parpol peserta Pemilu 2024,” terangnya.
Hudri –sapaan akrabnya- juga menjelaskan terkait tahapan lainnya, durasi pelaksanaan, hingga keterlibatan sejumlah pihak. Terutama kaitannya dengan pendaftaran bakal calon anggota DPRD, pendaftaran badan adhoc, penyusunan daftar pemilih, dan sebagainya.
Sementara itu, Asisten Administrasi Budiono Wirawan yang mewakili Wali Kota Probolinggo Hadi Zainal Abidin mengatakan, pihaknya sesuai dengan instruksi Presiden RI Joko Widodo, punya kewajiban mendukung penyelenggaraan Pemilu 2024. “Karena itu, Bapak Wali Kota menegaskan akan memberikan dukungan penuh,” tegasnya.
Wali Kota menurut Budi –sapaan akrabnya- juga menginstruksikan jajaran di bawahnya, untuk menyiapkan segala kebutuhan berkaitan dengan dukungan tersebut. Termasuk di antaranya penyediaan SDM untuk sekretariat badan adhoc, petugas linmas, dan juga kebutuhan lainnya. (rdf)
