Sosialisasi Wawasan Kebangsaan DPRD Jatim, Ketua KPU Bicara Peran Publik Cegah Pemilu Transaksional
PROBOLINGGO, KPU Kota Probolinggo – Publik punya peran besar mencegah pelaksanaan Pemilu transaksional. Di antaranya dengan tidak menerima pemberian kandidat saat tahapan kampanye. Baik berupa uang maupun barang. Dengan begitu, harapan Pemilu tanpa adanya transaksional bisa terwujud.
Hal itu disampaikan Ketua KPU Kota Probolinggo Ahmad Hudri saat menjadi narasumber dalam Sosialisasi Wawasan Kebangsaan yang digelar DPRD Jatim, Sabtu (13/8/2022). “Karena Pemilu sejatiya merupakan arena untuk memilih calon pemimpin yang memiliki integritas tinggi,” terangnya.
Hudri –sapaan akrabnya – mengatakan, dalam setiap penyelenggaraan Pemilu, seringkali muncul laporan mengenai pelanggaran politik uang yang dilakukan kandidat. Regulasi yang ada menurut Hudri sejatinya sudah melarang dan ada ancaman sanksinya. Karena termasuk bagian dari pidana Pemilu.
“Namun tidak cukup perangkat UU saja untuk melakukan pencegahan. Harus ada komitmen bersama mulai dari kandidat, parpol, penyelenggara, hingga pemilih untuk menghapus praktek tersebut,” jelasnya. Karena itu, ia mengimbau pada peserta sosialisasi untuk terlibat dalam pencegahan praktek money politics tersebut.
Selain itu, alumnus program doktor Administras Publik Universitas Merdeka Malang tersebut mengatakan, ada 8 indikator Pemilu berintegritas. Hal itu merujuk pada rekomendasi dari kegiatan The 3rd Asian Electoral Stakholder Forum (AESF) di Bali pada 23 Agustus 2016.
Di antaranya, peyelenggara Pemilu yang transparan; transparansi dalam penggalangan dana kampanye; transparansi dalam belanja kampanye, akses publik yang transparan terkait keuangan kampanye; transparansi dalam pendaftaran pemiih; transparansi pemantauan Pemilu; transparansi hasil Pemilu; dan transparansi proses gugatan Pemilu.
Di sisi lain, anggota Fraksi Partai Demokrat DPRD provinsi Jawa Timur Agus Dono Wibawanto mengatakan, pihaknya mengapresiasi langkah KPU yang transparan dalam penyelenggaraan Pemilu. “Kami parpol juga terus berupaya untuk meminimalisasi adanya politik transaksional dalam setiap penyelenggaraan Pemilu,” katanya. (rdf)
