Wali Kota Beri Lampu Hijau Besaran Anggaran Pilkada 2024 Senilai Rp 37,6 Miliar
PROBOLINGGO, KPU Kota Probolinggo – Wali Kota Probolinggo Hadi Zainal Abidin memberikan lampu hijau terkait pengajuan anggaran Pilkada Kota Probolinggo tahun 2024. Total anggaran yang diajukan KPU Kota Probolinggo mencapai Rp 37.686.948.180. Wali Kota berpesan, agar anggaran tersebut semakin meningkatkan partisipasi masyarakat pada Pilkada.
Hal itu terungkap dalam audiensi KPU Kota Probolinggo dengan Wali Kota dan jajaran Pemkot Probolinggo, Selasa (13/9/2022). Hadir dalam audiensi tersebut, Komisioner dan sekretariat KPU Kota Probolinggo, Bakesbangpol, DPPKA, Inspektorat, dan Bagian Hukum.
Plt Kepala Bakesbangpol Kota Probolinggo Titik Widayawati mengatakan, audiensi tersebut dilaksanakan menindaklanjuti surat KPU Kota Probolinggo berkaitan dengan pembahasan anggaran Pilkada 2024. “KPU Kota Probolinggo mengajukan anggaran dengan besaran berbeda. Mulai Rp 41 miliar, turun ke Rp 37 miliar, dan terakhir naik Rp 50 juta untuk mengakomodasi tambahan biaya pemakaman,” terangnya.
Ketua KPU Kota Probolinggo Ahmad Hudri mengatakan, pihaknya beberapa kali bersurat ke Pemkot Probolinggo terkait permohonan audiensi. Terutama berkaitan dengan kepastian anggaran. Hudri –sapaan akrabnya- mengamini pernyataan Titik, terkait dengan besaran anggaran.
“Awal kami mengajukan anggaran Rp 41 miliar, turun di angka Rp 37 miliar sekian karena ada komponen pembiayaan yang di-cover Pemprov Jatim. Di antaranya honor PPK, pendirian TPS, dan sebagainya. Terakhir di angka Rp 37,6 miliar setelah kami diminta KPU RI memasukkan komponen anggaran untuk pemakaman,” katanya.
Sementara itu, Wali Kota Probolinggo mengapresiasi langkah KPU yang telah melakukan efisiensi anggaran Pilkada 2024. “Kami minta TAPD untuk segera membahas pengajuan anggaran dari KPU, agar segera mendapat kepastian terkait kekuatan anggaran kita. Saya minta segera, jangan ditunda-tunda,” jelasnya.
Secara umum, pihaknya menyepakati anggaran yang diajukan oleh KPU. Meskipun, nanti pemkot akan memberikan catatan dalam sejumlah komponen pembiayaan yang diajukan. Termasuk mekanisme penganggaran. Karena hingga kini, mulainya tahapan belum dipastikan. Apakah dimulai September atau Desember tahun 2023. (rdf)
