Berita Terkini

PROBOLINGGO, KPU Kota Probolinggo – KPU Kota Probolinggo mengikuti Focus Group Discussion (FGD) Pencermatan Anggaran dan Kegiatan Tahapan Pembentukan PPK dan PPS Pemilu Serentak Tahun 2024. FGD tersebut dilaksanakan secara daring, Selasa (26/04/2022). Kegiatan ini diikuti oleh 38 KPU Kabupaten/Kota se- Jawa Timur. Yakni, Ketua Divisi Sosdiklih, Parmas, dan SDM Radfan Faisal; Kasubbag Hukum dan SDM Arnik April Susanti; serta staf Subbag Hukum dan SDM KPU Kota Probolinggo. Ketua Divisi Sumber Daya Manusia (SDM), Penelitian, dan Pengembangan (Litbang) KPU Jawa Timur Rochani mengatakan, FGD ini diadakan sebagai tindaklanjut kegiatan rakor yang dilaksanakan di Mojokerto beberapa hari sebelumnya. “Pencermatan anggaran yang dilakukan, memperhatikan keterkaitan antara pendanaan dengan keluaran dan hasil yang diharapkan, agar dapat dilaksanakan secara efisien,” terangnya. Termasuk menyelaraskan penyusunan program, kegiatan, serta anggaran tahun 2022 di wilayah Provinsi Jawa Timur. Rochani mengatakan, pencermatan penting dilakukan sedini mungkin karena tahapan sudah semakin dekat. Dalam paparannya, Rochani juga menyebut KPU Kota Probolinggo sebagai satker yang anggaran rekrutmen badan adhoc meningkat signifikan setelah pencermatan. Dari pagu awal senilai Rp 63.941.750 menjadi Rp 105.150.000. Dalam FGD tersebut, Rochani juga memberikan kesempatan pada 6 kabupaten/kota yang melasanakan rekrutmen menggunakan metode Computer Assisted Test (CAT) dan Lembar Jawaban Komputer (LJK). “Kami berikan kesempatan pada teman-teman untuk memberikan testimoni, sesuai dengan pengalaman rekrutmen badan adhoc pada pemilihan Serentak 2020,” katanya. Baik mulai tahapan koordinasi, publikasi, pelaksanaan tes, hingga pengumuman. Rencananya, rangkaian tes akan dilaksanakan mulai oktober hingga Desember 2022. Sementara pelantikan akan dilakukan pada Januari 2023. Baik itu badan ad hoc tingkat kecamatan yakni PPK, maupun desa/kelurahan yakni PPS. (aas/rdf)

PROBOLINGGO, KPU Kota Probolinggo – KPU Kota Probolinggo melaksanakan Rapat Koordinasi (Rakor) Pemutakhiran Daftar Pemilih Berkelanjutan (PDPB), Senin (24/4/2022). Dalam rakor tersebut di sampaikan potensi tambahan pemilih baru hasil PDPB bulan April 2022 mencapai 218 orang. Ketua KPU Probolinggo Ahmad Hudri mengatakan, KPU Kota Probolinggo terus berupaya untuk memberikan informasi terbaru berkaitan dengan pelaksanaan Pemilu Serentak 2024. “Baik melalui rapat koordinasi, media sosial, maupun laman resmi,” terangnya. Di antaraya kegiatan PDPB yang rutin dilaksanakan sebulan sekali. Baik melalui tatap muka, ataupun melalui daring. Karena itu, Hudri –sapaan akrabnya – mengimbau parpol untuk aktif berkoordinasi dengan KPU. Terlebih, Juni 2022 mendatang, tahapan Pemilu sudah dimulai. Sementara itu, Komisioner KPU Kota Probolinggo Divisi Perencanaan, Data dan Informasi Muhammad Derajad menjelaskan penambahan potensi jumlah pemilih pada bulan April. Dari 218 potensi pemilih baru bulan April, potensi pemilih baru utuk laki-laki mencapai 110 orang dan perempuan 108 orang. “Sebelumnya pada bulan Maret, jumlah potensi pemilih mencapai 169.443 orang,” katanya. Sementara itu, Ketua Bawaslu Kota Probolinggo Azam Fikri memberi saran perihal penyusunan data pemilih yang akan disusun akhir tahun 2022. “Kami menyarankan perlunya sosialisasi mengenai sinkronisasi dari DP4 dengan daftar pemilih pada Pemilu terakhir,” katanya. Komisioner yang akrab disapa Azam itu mengatakan, pada Pemilu terakhir belum ada program PDPB. Sehingga perlu adanya sosialisasi guna menyampaikan DPT terbaru tersebut. (ika/rdf)

PROBOLINGGO, KPU Kota Probolinggo – KPU Kota Probolinggo menjadi tuan rumah dalam KPU-Bawaslu Talk edisi ke-5. Dalam kegiatan tersebut, narasumber bersepakat perlunya membangun budaya sadar hukum bagi pemilih. Hal itu penting untuk meminimalisasi potensi pelanggaran saat pelaksanaan Pemilu maupun Pemilihan. Lima narsumber dihadirkan dalam kegiatan yang dilaksanakan, Kamis (21/4/2022) tersebut. Di antaranya Komisioner KPU Kota Probolinggo Akhmad Faruk Yunus Putra dan Komisioner Bawaslu Kota Probolinggo Samsun Ninilouw. Kemudian, Ketua KPU Kabupaten Probolinggo Lukman Hakim; Komisioner Bawaslu Kabupaten Probolinggo Ahmad Narasuddin Lathif; serta Dosen Ilmu Politik Universitas Brawijaya Malang Wawan Edi Kuswandoro. Tema yang dibahas yakni Penegakan Hukum dan Penguatan Pengawasan Partisipatif Pemilu dan Pemilihan tahun 2024.  Puluhan peserta hadir dalam diskusi yang digelar secara hybrid tersebut. Sebagian hadir langsung di aula KPU Kota Probolinggo, lainnya hadir secara virtual melalui zoom meeting. Baik KPU, maupun Bawaslu Probolinggo bersepakat bahwa suksesnya Pemilu dan Pemilihan Serentak 2024, tidak terlepas dari penguasaan pada peraturan perundang-undangan. Baik penyelenggara, peserta, maupun pemilih. Selain itu, tidak kalah penting adalah kesadaran dan keterlibatan aktif masyarakat-pemilih dalam tahapan pemilu. “Sebagaimana diatur dalam Pasal 101-104 Undang-Undang 7 tahun 2017. Tugas bawaslu adalah melakukan pencegahan terhadap pelanggaran yang terjadi. Untuk itu, kami gencar melakukan edukasi,” kata Ahmad Nasaruddin Lathif. Sementara itu, Komisioner KPU Kota Probolinggo Ahmad Faruk Yunus Putra menambahkan, efektivitas penegakan hukum tergantung dari tiga unsur sistem hukum. Yakni struktur hukum, substansi hukum dan budaya hukum. Faruk –sapaan akrabnya- mengatakan, sosialisasi dan koordinasi yang dilakukan KPU-Bawaslu selama masa pra tahapan ini, sesungguhnya bertujuan untuk membangun kesadaran hukum di masyarakat. Seperti sosialisasi pendidikan pemilih melalui Rumah Pintar Pemilu (RPP), Desa Peduli Pemilu dan Pemilihan (DP3), serta bentuk lainnya. Di sisi lain, akademisi FISIP Universitas Brawijaya Wawan Edi Kuswandoro mengapresiasi keberhasilan Pemilu Serentak 2019. Namun, perlu ada perbaikan dari segi manajemen pemilu dan aspek teknikal. Pada Pemilu 2024 nanti, Wawan berpendapat bahwa penyelenggara Pemilu harus meminimalisasi potensi kerawanan. Khususnya di tingkat politik lokal, seiring manuver partai politik menghadapi pencalonan kepala daerah. “Dari segi kalender kegiatan cukup waktu, tapi dari sisi politik kurang,” kata mantan Ketua KPU Kota Probolinggo periode 2013-2015 tersebut. (ori/rdf)

BANGKALAN, KPU Kota Probolinggo - Media sosial berperan penting dalam membangun citra positif lembaga publik. Terlebih, sat ini akses informasi sedemikian cepatnya. Sehingga, KPU wajib menjejak perkembangan zaman. Mulai dari optimalisasi laman dan sebagainya. Berakar dari pemikiran tersebut, KPU Provinsi Jawa Timur menggelar Rapat Koordinasi Optimalisasi Media Sosial Untuk Kepentingan Sosdiklih Parmas dan Orientasi Kasubbag Teknis dan Hupmas Jelang Pemilu Serentak tahun 2024, Selasa (19/4/2022). Kegiatan yang diikuti Divisi Sosdiklih, Parmas, dan SDM serta Kasubag Teknis Penyelenggaraan, Partisipasi dan Hubungan Masyarakat dari 38 KPU Kabupaten/Kota se-Jawa Timur ini dilaksanakan di aula kantor KPU Kabupaten Bangkalan. Komisioner KPU Provinsi Jawa Timur Divisi Teknis Penyelenggaraan Insan Qoriawan dalam sambutannya menyampaikan, bahwa sosialisasi merupakan tugas yang tidak berbatas waktu. Dimulai sejak dilantik hingga berakhirnya masa jabatan sebagai anggota KPU. Ia menambahkan, bahwa sosialisasi melalui media sosial menjadi kunci penting untuk menyukseskan pemilu. Publik saat ini perlu mendapatkan kepastian informasi tentang hari dan tanggal pemungutan suara. “Kita perlu sampaikan ke publik bahwa tidak adalagi polemik terkait tanggal, wacana penundaan, bahkan penambahan periode jabatan presiden,” tegasnya. Kegiatan ini dijadwalkan selama dua hari. Materinya mulai diseminasi tentang orientasi tugas bagi Kasubag Teknis, sosialisasi membangun citra publik, serta pemanfaatan akun tik-tok sebagai media sosialisasi Pemilu tahun 2024. (ori/rdf)

MOJOKERTO, KPU Kota Probolinggo - KPU Kota Probolinggo memaparkan Perencanaan dan Program dalam Rangka Pemilu dan Pemilihan Serentak 2024. Agenda yang diselenggarakan KPU Provinsi Jawa Timur itu dimaksudkan untuk mengetahui sejauh mana kesiapan KPU di kabupaten/kota di Jawa Timur. Kegiatan tersebut berlangsung dua hari. Yakni, Selasa (19/4/2022) dan Rabu (20/4/2022). Delegasi KPU Kota Probolinggo meliputi Ketua, Divisi Perencanaan dan Data, sekretaris, Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) berikut bendahara pengeluaran. Sesuai rundown yang ada, peserta menerima materi sosialisasi PMK 199/PMK.02/2021 tentang Tata Cara Revisi Anggaran Tahun 2022 oleh DJPb Provinsi Jatim. Penjelasan Juknis DIPA sesuai Keputusan KPU RI Nomor 60 Tahun 2022, disampaikan oleh Kabag Rendatin KPU Provinsi Jatim Nurita. Sosialisasi Cash Manajemen System (CMS) oleh Bank Rakyat Indonesia (BRI) maupun Bank Mandiri, menambah panjang daftar materi yang disampaikan. “Kami mendapat kesempatan paparan program dan kegiatan tahun 2022,” kata Ketua KPU Kota Probolinggo Ahmad Hudri. (aas/rdf)

PROBOLINGGO, KPU Kota Probolinggo - KPU Jawa Timur menyelenggarakan bimbingan teknis (bimtek) penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP), Kamis (14/04/2022). Bimtek yang diselenggarakan secara daring itu menghadirkan KPU Kabupaten/Kota se-Jawa Timur. Acara yang dilaksanakan mulai pukul 10.00 WIB - selesai, dihadiri seluruh anggota KPU, Sekretaris, dan ASN KPU Kabupaten/Kota dari 38 satker se-Jawa Timur. Hadir dalam kegiatan ini  Ketua KPU dan  Anggota KPU Jawa Timur serta Sekretaris juga Jajaran Pejabat Struktural dan Fungsional KPU Jawa Timur. Narasumber dalam bimtek penyusunan SOP dari Biro Perencanaan KPU RI dan tim. Di antaranya, Kabag Organisasi dan Tata Laksana Nur Syafaat; Tenaga Ahli SDM dan Organisasi Windra Subekti; dan Kasubbag Tata Laksana Ika Prasetya. Dalam sambutannya, Ketua KPU Jawa Timur Choirul Anam mengatakan, bimtek SOP ini digelar untuk mengoptimalkan program reformasi birokrasi. “Harapannya, terwujud tata laksana yang efektif dan efisien dalam rangka mendorong upaya perwujudan tata pemerintahan yang baik,” katanya. Sedangkan Komisioner KPU Jawa Timur Divisi SDM dan Litbang Rochani mengatakan, tujuan digelarnya bimtek tersebut agar ketatalaksanaan berbasis elektronik yang menyeluruh dan terpadu bisa terealisasi dengan optimal. Sekretaris KPU Jawa Timur Nanik Karsini juga memberikan arahan sebelum bimtek digelar. “Pengertian SOP sendiri merupakan serangkaian instruksi tertulis yang dibakukan mengenai berbagai proses penyelenggaraan aktivitas organisasi, bagaimana dan kapan harus dilakukan, dimana, dan oleh siapa dilakukan,” jelasnya. Lebih konkret untuk memperbaiki kinerja serta membantu mengevaluasi usaha yang telah dilakukan. Serta memastikan pelaksanaan tugas penyelenggaraan pemerintahan dapat berlangsung sesuai dengan tupoksinya. (aas/rdf)