Berita Terkini

PROBOLINGGO, KPU Kota Probolinggo – Persiapan KPU Kota Probolinggo dalam Pemilhan Serentak 2024 terus dilakukan. Salah satunya dengan menyusun Kerangka Acuan Kerja (KAK) dalam 28 kegiatan yang ditetapkan KPU RI. KAK tersebut kemudian dikirimkan ke KPU RI melalui KPU Jatim. Penyusunan KAK tersebut mengacu pada surat KPU RI nomor 1088. Dalam surat tersebut, KPU kabupaten/kota diminta melaporkan Rencana Anggaran dan Biaya (RAB) dan KAK Pemilihan Serentak 2024. RAB dan KAK tersebut mengacu pada Keputusan 444 tahun 2020 tentang Standar dan Juknis Penyusunan Anggaran Kebutuhan Barang/Jasa dan Honorarium Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Wali Kota dan Wakil Wali Kota. Dalam Keputusan 444 tersebut, dirinci standar kebutuhan barang dan jasa pada kegiatan tersebut. Mulai perencanaan program dan anggaran yang merupakan tahapan awal, hingga evaluasi dan pelaporan yang merupakan tahapan akhir. “Seluruh kegiatan diminta rincian anggaran dan rasionalisasi kegiatannya,” kata Ketua KPU Kota Probolinggo Ahmad Hudri, Rabu (25/5/2022). Diketahui, KPU Kota Probolinggo mengajukan anggaran Rp 37,6 miliar pada Pemkot Probolinggo terkait pelaksanaan Pemilihan Serentak 2024. Hudri –sapaan akrabnya- mengatakan, pihaknya telah menyampaikan kebutuhan biaya tersebut pada Pemkot Probolinggo. Beberapa kali koordinasi antara KPU dan pemkot telah dilakukan. “Kami akan terus berkoordinasi. Termasuk kami siap menyampaikan rincian kegiatan dan besaran anggarannya pada pemkot,” jelasnya. (rdf)

SURABAYA, KPU Kota Probolinggo – KPU Provinsi Jawa Timur menggelar rapat koordinasi (rakor) Sosialisasi Pendidikan Pemilih (Sosdiklih) Pemilu 2024, Rabu (25/5/2022). Dalam rakor yang digelar secara daring tersebut, KPU Jatim melakukan evaluasi metode sosialisasi. Ada dua materi yang disampaikan KPU Jatim dalam rakor tersebut. Pertama mengenai pelaksanaan perjanjian kerjasama (PKS) antara KPU kabupaten/kota dengan perguruan tinggi dan kedua mengenai metode sosialisasi secara daring. Pelaksana Harian (Plh) Ketua KPU Jatim Insan Qoriawan mengatakan, rakor sosdiklih penting dilakukan menghadapi tahapan Pemilu 2024 yang akan dimulai pertengahan Juni 2022 mendatang. “Sosialisasi merupakan kegiatan yang tidak berbatas waktu. Dalam tahapan Pemilu, dimulai sejak awal tahapan hingga akhir tahapan,” katanya. Sementara itu, Komisioner KPU Jatim Divisi Sosdiklih Parmas Gogot Cahyo Baskoro mengatakan, mengenai perjanjian kerjasama, KPU kabupaten/kota hendaknya merujuk pada aturan yang telah dibuat oleh KPU RI. “Wajib memperhatikan ketentuan dalam surat 846 tahun 2021,” katanya. Dalam rakor tersebut, Gogot –sapaan akrabnya- mengkaji pelaksanaan kerjasama KPU Kota Probolinggo dengan Fakultas Sastra dan Filsafat Universitas Panca Marga (UPM) Probolinggo. Pengajuan perjanjian kerjasama KPU Kota Probolinggo dengan UPM disetujui KPU RI. “Rujukannya adalah nota kesepahaman yang telah dibuat KPU Kota Probolinggo dengan UPM pada tahun 2020, atau sebelum surat 846 yang diterbitkan 2021. Setelah surat tersebut, maka perjanjian kerjasama harus seizin KPU RI,” terangnya. Terkait evaluasi metode sosialisasi menggunakan media sosial, Gogot mengapresiasi konten KPU Kota Probolinggo melalui aplikasi tiktok. Di mana salah satu kontennya ditonton lebih dari 52.600 pengguna. Atau paling tinggi di antara semua konten KPU se-Jawa Timur. Termasuk jumlah pengikutnya yang juga tertinggi di Jatim, yakni 392 follower. (rdf)

PROBOLINGGO, KPU Kota Probolinggo – Kunjungan KPU Kota Probolinggo sebagai bentuk persiapan jelang tahapan pemiu Seretak 2024 berlanjut. Rabu (25/5/2022) kunjungan dilakukan ke SMAN 1. Kunjugan dimaksudkan untuk optimalisasi sosialisasi pendidikan pemilih (sosdiklih) dan rekrutmen badan adhoc. Diketahui, KPU akan menggelar rekrutmen badan adhoc. Yakni Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) yang bertugas di kecamatan dan Panitia Pemungutan Suara (PPS) yang bertugas di kelurahan. Rencananya, rekrutmen akan dilakukan mulai Oktober hingga Desember 2022. “Nanti ada 3 tahapan seleksi yang kami lakukan. Mulai seleksi administrasi, tes tulis, dan wawancara. Untuk seleksi tulis, rencananya kami menggunakan metode CAT (Computer Assisted Test, Red),” kata Komisioner KPU Kota Probolinggo Divisi Sosdiklih, Parmas, dan SDM Radfan Faisal. Namun, karena sarana dan prasarana (sarpras) belum memadai, maka KPU akan bekerjasama dengan lembaga pendidikan yang sarprasnya memenuhi syarat. Selain itu, dalam rekrutmen nanti dimungkinkan juga akan dilibatkan guru non-PNS sebagai penyelenggaraan badan adhoc. “Karena itu kami terus melakukan konsolidasi selain internal dan juga eksternal. Sehingga pada pelaksanaan Pemilu 2024 nanti minim kendala,” katanya. Radfan –sapaan akrabnya- juga mengimbau masyarakat yang ingin terlibat sebagai penyelenggara badan adhoc, segera mempersiapkan diri. (rdf)

PROBOLINGGO, KPU Kota Probolinggo – Tahapan Pemilu Serentak 2024 tiggal menghitung hari. Karena itu, KPU Kota Probolinggo mengoptimalkan koordinasi dengan stakeholder terkait. Salah satunya lembaga pendidikan, yang perannya signifikan dalam sukses tidaknya pelaksaaan Pemilu. Setelah berkunjung ke SMK Negeri 1 beberapa waktu lalu, KPU kemudian melanjutkan kunjungannya ke SMKN 4, Senin (23/5/2022). Dalam kunjungan tersebut, KPU membawa sejumlah misi. Di antaranya persiapan sosialisasi pendidikan pemilih (sosdiklih) dan rekrutmen badan adhoc. Dalam kunjungan tersebut, hadir Komisioner KPU Kota Probolinggo Divisi Sosdiklih, Parmas, dan SDM Radfan Faisal; Kasubbag Hukum dan SDM Arnik April Susanti; dan staf Subbag Hukum dan SDM. Radfan Faisal mengatakan, menyambut tahapan Pemilu Serentak 2024 yang akan dimulai 14 Juni 2022 mendatang, pihaknya terus melakukan konsolidasi. “Baik internal maupun eksternal. Di antaranya berkomunikasi dengan lembaga-lembaga terkait, salah satunya lembaga pendidikan,” terangnya. Sedikitnya 10 sekolah tingkat atas yang akan dikunjungi. Di antaranya SMKN 1, SMKN 2, SMKN 3, SMKN 4, SMAN 1, SMAN 2, SMAN 3, SMAN 4, MAN 1, dan MAN 2. Selain itu, KPU juga akan berkunjung ke Cabang Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur Wilayah Probolinggo. “Kami sudah susun jadwalnya, seperti halnya hari ini (Senin, Red) ke SMKN 4,” katanya. Selain menjadikan sekolah sebagai sasaran sosialisasi, KPU juga berkoordinasi perihal rekrutmen badan adhoc. “Sesuai rencana kami, salah satu proses rekrutmen akan melibatkan lembaga pendidikan,” terangnya. Yakni pelaksanaan tes tulis yang menggunakan metode Computer Assisted Test (CAT). Karena sarana dan prasarana (sarpras) KPU belum memadai, maka palig memungkinkan dengan menggunakan sarpras lembaga pendidikan. Karena itu, KPU perlu berkunjung untuk menyampaikan maksud tersebut. (rdf)

PROBOLINGGO, KPU Kota Probolinggo – Tahlil dan doa bersama digelar KPU Kota Probolinggo untuk mendiang almarhum Viryan, anggota KPU RI periode 2017-2022, Senin (23/5/2022). Almarhum dikabarkan meninggal dunia setelah menjalani operasi karena mengalami pendarahan di otak. Ketua KPU Kota Probolinggo Ahmad Hudri mengatakan, selama menjabat sebagai komisioner, Viryan merupakan sosok yang ulet, disiplin, dan kaya gagasan. “Beliau salah satu di antara sekian pimpinan KPU RI yang patut menjadi teladan. Integritasnya terjaga dan selalu bersemangat,” katanya. Selain itu, Viryan selama ini yang getol dalam program digitalisasi Pemilu. Sebelum mengakhiri jabatannya, ia meluncurkan aplikasi Lindungi Hak Pilihmu sebagai upaya melindungi hak pilih pemilih. Beberapa bulan sebelum meninggal dunia, Viryan juga meluncurkan buku berjudul Asal Usul Manajemen Pemilu Indonesia. “Mari kita teladani hal-hal baik yang telah dicontohkan beliau. Semoga Allah SWT menerima seluruh amal baiknya dan memaafkan segala khilaf dan dosanya. Semoga kita semua senantiasa dalam perlindungan Allah SWT,” katanya. Tahlil dan doa bersama diikuti seluruh komisioner dan jajaran sekretariat di Musholla KPU. Diketahui, Viryan yang lahir di Pontianak meninggal, Sabtu (21/5/2022). Terakhir, Viryan mengampu Divisi Data dan Informasi KPU RI sebelum purna tugas pada 12 April 2022. Ia dimakamkan di Pontianak setelah sebelumnya menjalani perawatan di Rumah Sakit Abdi Waluyo Jakarta. Sebelumnya, KPU Kota Probolinggo juga mengikuti tahlil dan doa bersama yang digelar KPU RI dan KPU Provinsi Jatim. Saat tahlil dan doa bersama yang digelar KPU Jatim, juga disampaikan testimoni oleh Komisioner KPU Divisi Data dan Informasi Jatim Nurul Amalia. (rdf)

PROBOLINGGO, KPU Kota Probolinggo – Jajaran sekretariat KPU Kota Probolinggo mengikuti pelatihan pengelolaan keuangan yang digagas KPU RI. Kegiatan itu digelar dalam rangka persiapan pelaksanaan Pemilu Serentak 2024. Pelatihan tersebut diselenggarakan selama 5 hari. Yakni, mulai 23-25 Mei, serta 27 dan 30 Mei 2022. Peserta pelatihan yakni satuan kerja KPU provinsi dan kabupaten/kota di DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, D.I. Yogyakarta, Jawa Timur, D.I. Aceh, Sumatera Utara, Sumatera Barat, Riau, Jambi, Sumatera Selatan, Lampung, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan, dan Kalimantan Timur. Pembukaan dilaksanakan Senin (23/5/2022) pukul 09.00 WIB dan dibuka Kepala Pusat Pelatihan, Penelitian dan Pengembangan Sekretariat Jenderal KPU RI Lucky Firnany Majanto. Pelatihan tersebut dilaksanakan secara hybrid (luring dan daring) dan terbagi menjadi 2 gelombang. “Pelatihan tersebut dilaksanakan dalam rangka meningkatkan kapasitas dan kompetensi di bidang pengelolaan keuangan. Khususnya bagi ASN di lingkungan KPU tahun 2022,” kata Lucky –sapaan akrabnya- dalam sambutannnya. Peserta yang mengikuti pelatihan yakni Kuasa Penguna Anggaran (KPA), Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), Kepala Sub Bagian Keuangan Umum dan Logistik (KUL), dan Bendahara Pengeluaran, Pejabat Penandatangan Surat Perintah Membayar (PPSPM). Kemudian, penyusun laporan keuangan, operator SAIBA, Operator Simak BMN, operator Siramah/Simonika, serta staf pengelola keuangan. Materi pada sesi pertama disampaikan Atik Arlan terkait Pejabat Perbendaharaan, Pengangkatan, Pembebastugasan, Pemberhentian Bendahara, serta Mekanisme Pembayaran APBN dan Penatausahaan Kas. Sesi kedua tentang perpajakan disampaikan Dwi Langgeng Santoso (KKP), serta sesi ketiga tentang penatausahaan TGR oleh Bapak Febby Johanes Wenji (DSP). Pada setiap sesi dibuka tanya jawab dengan peserta. Materi pada sesi pertama membahas tentang tugas, wewenang, dan tanggung jawab KPA, PPK, PPSPM, bendahara pengeluaran KPU. Selain itu juga membahas mekanisme pembayaran APBN dan penatausahaan kas terkait mekanisme pembayaran langsung. Di antaranya belanja pegawai, honor, Pengadaan Barang dan Jasa (PBJ), perjalanan dinas sebelum atau sesudah, gaji induk, dan gaji susulan. Kemudian pembayaran kekurangan gaji, uang duka, uang makan, Uang Kehormatan (UK) komisioner dan Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri (PPNPN). Serta mengenai pembayaran menggunakan Uang Persediaan (UP) dan Tambahan Uang Persediaan (TUP), serta pemeriksaan kas secara rutin. Materi perpajakan berkaitan dengan hak dan kewajiban perpajakan instansi pemerintah sesuai Peraturan Menteri keuangan (PMK) Nomor 231/PMK.03/2019 s.t.d.d. PMK-59/PMK.03/2022 dan UU Nomor 7 Tahun 2021 tentang Pemilu. Yakni, membahas tentang klaster sinkronisasi dengan objek pajak daerah dan retribusi daerah, Kartu Kredit Pemerintah (KKP) dalam penggunaan uang persediaan, cara pendaftaran dan penghapusan NPWP, pengukuhan dan pencabutan pengukuhan PKP, serta pemotongan dan/atau pemungutan, penyetoran, dan pelaporan pajak bagi instansi pemerintah. (rdf)