Berita Terkini

PROBOLINGGO, KPU Kota Probolinggo - Ada yang berbeda dalam Sosialisasi Pemilu-Pemilihan dan Koordinasi Intensif (Spirit) ke DPRD Kota Probolinggo, Selasa (22/3/2022). Seluruh pejabat sekretariat yang baru, dikenalkan pada Ketua DPRD Kota Probolinggo Abdul Mujib. Ketua KPU Kota Probolinggo Ahmad Hudri mengatakan, dengan lengkapnya formasi Sekretaris dan Kasubbag, ia mengaku optimistis pelaksanaan tahapan Pemilu dan Pemilihan Serentak tahun 2024 akan lebih optimal. Dalam pertemuan tersebut, juga disinggung tentang pendanaan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota tahun 2024 nanti. KPU Kota Probolinggo mengusulkan dana sebesar Rp 37 miliar sudah disesuaikan dengan anggaran pengadaan Alat Pelindung Diri (APD), honor, sharing dengan Pemprov Jawa Timur, serta besarnya inflasi. Ketua KPU Kota Probolinggo dua periode ini berharap dukungan dari pimpinan DPRD Kota Probolinggo untuk dana hibah pemilihan yang telah disusun. Seperti halnya saat proses pengajuan dana hibah nonpemilihan di tahun 2021 lalu. Lebih lanjut Hudri menambahkan, bahwa salah satu agenda yang menjadi fokus garapan pada pemilihan nanti adalah meningkatkan angka pengguna hak pilih. Ia mengaku bahwa turunnya jumlah partisipasi pemilih pada Pemilihan tahun 2018, salah satunya karena kurang massifnya sosialisasi tatap muka pada masyarakat. “Sosialisasi tatap muka mungkin tidak efisien secara anggaran dan waktu, tapi cukup efektif menarik pemilih untuk menggunakan haknya,” terangnya. Menanggapi hal tersebut, Abdul Mujib berjanji akan membahasnya melalui komisi yang membidangi maupun dalam rapat badan anggaran. Pihaknya akan mendukung perencanaan anggaran yang telah disusun oleh KPU Kota Probolinggo, selama sesuai dengan kebutuhan. Namun demikian, dirinya mengaku belum menerima surat resmi dari pemkot, sehingga belum mengetahui secara pasti berapa nominal yang disetujui. Mujib –sapaan akrabnya- berharap tim anggaran KPU Kota Probolinggo menguasai betul detail anggaran yang diajukan. Dengan begitu, bisa meyakinkan banggar dalam pembahasan. (ori/rdf)

PROBOLINGGO, KPU Kota Probolinggo – Pemilih Pemula memiliki peran penting dalam Pemilu dan Pemilihan Serentak tahun 2024. Pasalnya, jumlahnya cukup besar hingga menyentuh angka 30 persen dari total jumlah pemilih. Pemilih milenial ini harus digugah kesadarannya agar aktif terlibat dan turut menyukseskan pesta demokrasi. Hal itu didiskusikan KPU Kota Probolinggo saat berkunjung ke pengurus Kwartir Cabang (Kwarcab) Pramuka Kota Probolinggo, Senin (14/3/2022). Salah satunya kemungkinan digelarnya program Democracy Super Camp. Nantinya dalam kegiatan tersebut, akan disampaikan beberapa tema tentang demokrasi, kepemiluan, dan kepemimpinan. Tema yang tidak kalah penting adalah soal disrupsi informasi atau hoax. Ketua KPU Ahmad Hudri menyampaikan bahwa konsep itu telah digagas lama sejak awal tahun 2020 lalu. Namun dikarenakan situasi pandemi covid-19, kegiatan tersebut urung terlaksana dan diganti dengan KPU Minifest dengan mengundang pelajar dan mahasiswa untuk mengikuti beberapa lomba seperti baca puisi dan stand up comedy. Ketua Harian Kwarcab Pramuka Kota Probolinggo Budi Krisyanto berharap, agar milenial tidak abai dengan agenda kenegaraan dan turut ambil bagian secara proporsional. Ia menyayangkan jika generasi muda menganggap Pemilu itu membosankan dan mencekam. Pelaksanaan Democracy Super Camp dapat menjadi jawaban dan dianggap sesuai dengan tujuan Pramuka. Di antaranya untuk merubah karakter, memberikan life skill, serta memberikan wawasan kebangsaaan. Dalam diskusi tersebut juga disinggung tentang kemungkinan dilaksanakan penandatanganan kerja sama antara Pramuka dengan KPU. Selain itu, Hakam Basori, salah seorang pengurus Pramuka berharap agar KPU Kota Probolinggo dapat menjadi role model dalam kelas inspirasi. Dengan cara mendatangi sekolah untuk memberikan motivasi dan materi wawasan kebangsaan, atau minimal dengan menjadi pembina upacara. (ori/rdf)

JAKARTA, KPU Kota Probolinggo – KPU RI menerbitkan surat dinas Nomor 536/SDM.05.5-SD/04/2022 perihal pendelegasian wewenang pelaksanaan pelantikan dan pengambilan sumpah/janji jabatan. Total, 2.123 pejabat administrasi yang dilantik pada Sekretariat KPU Provinsi dan Sekretariat KPU Kabupaten/Kota se-Indonesia. Dalam surat tersebut dijelaskan tentang pendelegasian wewenang kepada sekretaris KPU Provinsi sesuai wilayahnya, untuk melantik pegawai dalam pengisian jabatan administrasi dan jabatan fungsional, Jumat (11/3/2022). Di satker KPU Provinsi Jawa Timur, pelantikan dilakukan melalui metode hybrid. Sebagian diambil sumpah/janjinya di kantor KPU Provinsi Jawa Timur, sementara sebagian besar lainnya dilantik di KPU kabupaten/kota masing-masing. Dalam sambutan yang dibacakan Sekretaris KPU Provinsi Jawa Timur Nanik Karsini, Sekretaris Jenderal KPU RI Bernad Darmawan Sutrisno berpesan dalam menghadapi tahapan penyelenggaraan pemilu agar dilaksanakan konsolidasi untuk menjaga soliditas internal. Koordinasi diharapkan juga dengan para pemangku kepentingan, serta meningkatkan kompetensi. Bernad -sapaan akrabnya- memerintahkan pada pejabat yang baru dilantik, untuk segera melaporkan terkait penyusunan rencana kerja jabatan, melaksanakan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP), serta menjaga integritas dengan memegang teguh kode etik penyelenggara pemilu dan ASN. Dalam pelantikan tersebut, formasi jabatan pengawas di KPU Kota Probolinggo telah terpenuhi. Kasubbag Keuangan Umum dan Logistik (KUL) dijabat Fibrie Tjahjatri dan Kasubbag Data dan Informasi dijabat Adityarini Nugrahayu. Kemudian, Qori Mughni Kumara yang sebelumnya menjabat Kasubag Hukum digeser menjabat Kasubbag Teknis, Hubungan, Partisipasi Masyarakat (Hupmas). Sedangkan Arnik April Susanti yang sebelumnya staf KPU Kota Surabaya, promosi dan dilantik sebagai Kasubbag Hukum. (ori/rdf)

PROBOLINGGO, KPU Kota Probolinggo  – KPU Kota Probolinggo bertandang ke Kejaksaaan Negeri (Kejari) Kota Probolinggo, Jumat (11/3/2021). Salah satu agenda yang dibahas adalah rencana penandatanganan perjanjian kerjasama di bidang litigasi dan nonlitigasi atau di bidang perdata dan Tata Usaha Negara (TUN). Menurut Ketua KPU Kota Probolinggo Ahmad Hudri, meskipun dalam penyelenggaraan Pemilihan Serentak tahun 2018 dan Pemilu Serentak 2019 berjalan relatif aman dan tidak ada kendala berarti, namun tantangan ke depan potensi sengketa administrasi cukup tinggi. Hal lain yang menjadi titik tekan komisioner yang akrab disapa Hudri tersebut adalah, pengelolaan dana Pemilihan Serentak 2024 yang diajukan sebanyak Rp 37 miliar lebih. Dana yang cukup besar itu, tentu harus dikelola dengan baik dan benar. Pengelolaan keuangan yang baik, menjadi salah satu poin penting dalam pembangunan zona integritas. “Karena itu perlunya pendampingan dari Kejaksaan, terutama dalam hal pengelolaan keuangan,” terangnya. Menanggapi hal itu, Kepala Kejari Kota Probolinggo Hartono, mengaku siap mendampingi KPU dalam pelaksanaan Pemilihan Serentak 2024 nanti. Sesuai fungsinya, Kejaksaan berkewajiban untuk memberikan pendampingan permohonan hukum, memberikan pendapat hukum, serta melakukan audit hukum jika diminta. “Pemilunya selesai, tidak ada yang mempermasalahkan di kemudian hari. Itu harapan kita bersama,” kata Hartono. Terkait pengelolaan keuangan, ia berpesan secara khusus kepada bendahara agar tertib administrasi dan data dukungnya. “Jangan sampai ditunda karena kegiatan Pemilu terus berjalan. Dikhawatirkan ada yang tercecer pada saat pemeriksaan,” tuturnya. Terkait tindak lanjut kerja sama hukum tersebut, kedua belah pihak sepakat untuk diagendakan dalam rapat koordinasi selanjutnya. (ori/rdf)

PROBOLINGGO, KPU Kota Probolinggo – Rapat Koordinasi (Rakor) Pemutakhiran Daftar Pemilih Berkelanjutan dilaksanakan KPU Kota Probolinggo, Kamis (3/2/2021). Dalam rakor tersebut disampaikan potensi tambahan pemilih baru hasil PDPB bulan Januari 2022 mencapai 221 orang. Ketua KPU Kota Probolinggo Ahmad Hudri dalam sambutannya mengatakan, pergerakan data pemilih setiap bulan dalam kondisi menggembirakan. “Kami selalu mencatat tambahan pemilih baru di setiap bulan. Dengan demikian, ada perkembangan dari pelaksanaan proses PDPB yang kami lakukan,” terangnya. Sejauh ini, beberapa upaya dilakukan KPU Kota Probolinggo untuk mengoptimalkan PDPB. Di antaranya, melalui layanan di stan Mal Pelayanan Publik (MPP), melalui link yang dibagikan di media sosial, hingga laporan dan tanggapan masyarakat. termasuk rekomendasi dari Bawaslu Kota Probolinggo. Komisioner KPU Kota Probolinggo Divisi Perencanaan, Data, dan Informasi Muhammad Derajad mengatakan, pada bulan Januari tercatat ada 169.069 pemilih. Terdiri dari 82.376 pemilih laki-laki dan 86.693 pemilih perempuan. “Terdapat tambahan 221 potensi pemilih baru dari hasil PDPB bulan Desember 2021,” terangnya.  Potensi pemilih baru tersebut terdiri dari 123 pemilih laki-laki dan 98 pemilih perempuan. Pada Desember 2021, dilaporkan jumlah pemilih mencapai 168.848 orang. Sementara itu, Ketua Bawaslu Kota Probolinggo Azam Fikri mengapresiasi PDPB yang konsisten dilakukan KPU Kota Probolinggo. Lebih dari itu, komisioner yang akrab disapa Azam itu mengatakan akan berkirim surat berupa rekomendasi terkait pemilih yang terdaftar sebagai TNI/Polri. “Ada 11 orang data sipil yang masuk TNI/Polri yang nantinya kami rekomendasikan, agar nantinya disampaikan dalam rakor PDPB bulan Februari,” katanya. Azam juga menyilahkan jika data tersebut akan diverifikasi secara faktual. “Misalkan ada anggaran, bisa diverifikasi faktual seperti tahun lalu,” imbuhnya. Kabid Politik Dalam Negeri dan Ormas Bakesbangpol Abdi Firdausi menyarankan KPU mempublikasikan informasi mengenai PDPB melalui pamflet, baliho, atau memanfaatkan layanan pengumuman melalui radio Suara Kota. “Khususnya bagi pemilih pemula, bisa disampaikan untuk mendaftar sebagai pemilih. Baik ke KPU maupun ke stan di MPP,” terangnya. (rdf)

PROBOLINGGO, KPU Kota Probolinggo – Polres Probolinggo Kota siap menyukseskan gelaran Pemilu dan Pemilihan Serentak 2024. Di antaranya dari sisi pengamanan wilayah dan juga penindakan hukum berkaitan dengan pidana Pemilu maupun Pemilihan. Hal itu disampaikan Kapolres Probolinggo Kota AKBP Wadi Sya’bani, saat menerima kunjungan KPU Kota Probolinggo, Kamis (10/3/2022). “Kami punya tanggungjawab untuk menyukseskan pelaksanaan Pemilu dan Pemilihan Serentak 2024,” terangnya. Dalam pertemuan yang digelar di ruang Rupatama Polres Probolinggo Kota, juga hadir jajaran pimpinan lainnya. Mulai Wakapolres, Kasat, Kapolsek, dan juga staf. Kapolres juga merespons maraknya hoaks yang seringkali muncul dalam proses demokrasi elektoral. “Pada prosesnya nanti, kami juga akan menerjunkan cyber troops untuk mengawasi lalu lintas informasi selama pelaksanaan Pemilu dan Pemilihan nanti,” ujar mantan Kasat Reskoba Polda Metro Jaya Jakarta Selatan. Sementara itu, Ketua KPU Kota Probolinggo Ahmad Hudri mengapresiasi dukungan Polres Probolinggo Kota. “Alhamdulillah, pada pelaksanaan Pemilihan Serentak 2018 dan Pemilu Serentak 2019 di Kota Probolinggo berlangsung kondusif. Hal ini juga atas peran serta Polres Probolinggo Kota,” katanya. Di sisi lain, Komisioner KPU Kota Probolinggo Divisi Sosdiklih, Parmas, dan SDM Radfan Faisal mengungkapkan, hoaks menjadi salah satu ancaman yang patut diwaspadai. “Selain money politics, negatif campaign dan black campaign, maupun politisisasi birokrasi,” jelasnya. (rdf)