Berita Terkini

SURABAYA, KPU Kota Probolinggo - Ketua KPU Provinsi Jawa Timur Choirul Anam menegaskan bahwa pelaksanaan Pemilu dan Pemilihan tahun 2024 sesuai dengan kalender yang dijadwalkan. Karena merupakan hasil kesepakatan seluruh pemangku kepentingan. Kesepakatan itu terjadi antara KPU, Bawaslu, DKPP, Pemerintah dan Komisi II DPR RI. Menurutnya, hal tersebut penting disampaikan untuk menjawab keraguan akibat merebaknya isu tentang penundaan pemilu akhir-akhir ini. Lebih lanjut Anam –sapaan akrabnya- menjelaskan bahwa KPU dan jajarannya akan bekerja sesuai dengan regulasi. Keputusan KPU RI Nomor 21 Tahun 2022 tentang Penetapan Hari dan Pemungutan Suara Pemilu 2024, menjadi dasar untuk mempersiapkan diri sebaik mungkin menghadapi masa tahapan di bulan Juni tahun ini. “Tidak ada keraguan bahwa pemungutan suara Pemilu tanggal 14 Februari 2024 dan Pilkada 27 November 2024,” katanya saat memberikan sambutan Kick Off Reformasi Birokrasi tahun 2022 KPU Provinsi Jawa Timur dan KPU Kabupaten/Kota se-Jawa Timur, Kamis (10/3/2022). Pria berbadan gempal itu berharap agar pelaksanaan Reformasi Birokrasi dapat memacu jalannya tahapan pemilu 2024 menjadi lebih baik, bukan sebaliknya. Karena itu, ada atau tidak adanya aturan mengenai Reformasi Birokrasi, hendaknya satker KPU melaksanakan isi dari kebijakan tersebut. (ori/rdf)

PROBOLINGGO, KPU Kota Probolinggo – KPU Provinsi Jawa Timur menggelar Kick Off Reformasi Birokrasi tahun 2022, Kamis (10/3/2022). Acara yang digelar bersama KPU Kabupaten/Kota se-Jawa Timur itu sebagai upaya menciptakan birokrasi yang profesional, dalam memberikan pelayanan publik dengan memegang teguh kode etik. Acara tersebut diikuti oleh komisioner, pejabat struktural, dan staf di 39 satker KPU se-Jawa Timur. Dalam sambutannya ketua KPU Provinsi Jawa Timur Choirul Anam menyampaikan apresiasi atas berjalannya reformasi birokrasi di tahun 2021 lalu. Ia juga menyinggung kembali atas penghargaan sebagai satker berprestasi terbaik pertama hingga ketiga berturut-turut. Yakni, KPU Kabupaten Jombang, KPU Kota Malang dan KPU Kabupaten Jember. “Semoga menjadi teladan, contoh lebih baik. Bagi yang belum, bisa mengikuti,” jelasnya. Kedepan, Anam berjanji pihaknya tidak hanya bertugas menilai, tapi akan memberikan pembinaan yang maksimal. Sementara itu, komisioner KPU Provinsi Jawa Timur Divisi SDM dan Litbang Rochani berharap, dengan pelaksanaan kick off, rule of the game Reformasi Birokrasi telah siap dan lengkap. Mulai dari surat keputusan, rencana aksi, hingga internalisasi aturan. “Kick off sebagai penanda komitmen untuk melaksanakan Reformasi Birokrasi di tahun 2022. Perlu adanya dukungan dan keterlibatan dari KPU Kabupaten/Kota. Kick off juga untuk menumbuhkan komitmen dan kesadaran,” jelasnya. Di era saat ini, pelaksanaan Reformasi Birokrasi sudah menjadi life style atau gaya hidup.  Bahkan, di tahun ini memiliki nilai strategis karena dapat menjadi salah satu instrumen penyelenggaraan Pemilu 2024 yang demokratis. Rochani menambahkan, bahwa pelaksanaan layanan publik yang prima atau excellent memiliki keharusan memberikan servis optimal bukan hanya kepada eksternal, melainkan juga internal satker masing-masing. “Tidak benar jika kita memprioritaskan eksternal saja, tapi kita luput pelayanan publik di internal,” ujarnya bersungguh-sungguh. (ori/rdf)

SURABAYA, KPU Kota Probolinggo - KPU Provinsi Jawa Timur melaksanakan kegiatan pengambilan sumpah janji Pegawai Negeri Sipil (PNS), Rabu (9/3/2022). Sebanyak 59 PNS dari 27 satuan kerja KPU Kabupaten/Kota se-Jawa Timur mengikuti prosesi tersebut secara hybrid. Satu di antaranya pegawai KPU Kota Probolinggo. Dari jumlah tersebut, 9 orang dari formasi CPNS tahun 2018, 49 orang dari formasi CPNS tahun 2019, dan seorang PNS dari Pemkab Bangkalan yang beralih status menjadi pegawai organik KPU. Sekretaris KPU Provinsi Jawa Timur Nanik Karsini menyampaikan, bahwa tugas berat tengah menanti. Nanik menagih komitmen dan tanggung jawab moral PNS yang dilantik untuk dapat bekerja sama, memberikan masukan dan inovasi dalam penyelenggaraan tahapan Pemilu 2024. “Janji merupakan kesanggupan terhadap negara dan Tuhan Yang Maha Esa. Jalankan tugas dan fungsi sebagai aparatur pemerintah dengan sebaik mungkin,” tegasnya. Pegawai KPU Kota Probolinggo yang turut dilantik adalah Dinuk Ayu Wandita. Prosesi pengambilan sumpah itu sendiri dihadiri oleh komisioner, pejabat struktural, dan staf sekretariat KPU Kota Probolinggo. Bertindak sebagai rohaniwan adalah Kasi Pembinaan Agama Islam (Bimas) Kementrian Agama (Kemenag) Kota Probolinggo Arifin Budianto. (ori/rdf)

PROBOLINGGO, KPU Kota Probolinggo – KPU Kota Probolinggo melanjutkan program Sosialisasi Pemilu dan Koordinasi Intensif (Spirit). Kali ini yang dikunjungi pengurus Ikatan Dokter Indonesia (IDI) Kota Probolinggo, Senin (7/3/2022). Dalam kunjungan tersebut, dibahas tentang proses pemeriksaan kesehatan saat Pemilu maupun Pemilihan. Yakni, bagi bakal calon anggota legislatif (bacaleg) untuk Pemilu Serentak 2024, serta bakal calon wali kota (bacawali) dan bakal calon wakil wali kota (bacawawali) untuk Pemilihan Serentak 2024. Ketua KPU Kota Probolinggo Ahmad Hudri mengatakan, kunjungannya ini sebagai upaya agar pelaksanaan Pemilu dan Pemilihan Serentak 2024 berjalan aman, lancar, dan kondusif. Salah satu tahapan pentingnya adalah pemeriksaan kesehatan. Bedanya, pemeriksaan kesehatan bagi bacawali dan bacawawali menentukan lolos tidaknya mereka dalam Pemilihan. Sementara bagi bacaleg, pemeriksaan kesehatan sebagai syarat administrasi yang harus dipenuhi. “Salah satu kendala pada Pemilu 2019 lalu adalah membeludaknya caleg di waktu terakhir pemenuhan persyaratan. Sehingga rumah sakit tidak dapat menampung dan harus dialihkan ke rumah sakit di Pasuruan dan kota lain yang memiliki tipe A,” jelas komisioner yang akrab disapa Hudri tersebut. Menanggapi hal itu, Ketua IDI Kota Probolinggo Intan Sudarmadi menjawab bahwa RSUD Dr. Mohammad Saleh Probolinggo hanya mampu menampung 10 orang per hari untuk pemeriksaan kesehatan. Ke depan perlu koordinasi antara IDI Kota Probolinggo, KPU Kota Probolinggo, dan partai politik agar pelaksanaan tes kesehatan caleg dapat berjalan lancar. Pertemuan tersebut penting untuk membahas mekanisme prosedur dan jadwal pelaksanaan pemeriksaan kesehatan. Selaku pimpinan IDI, Intan –sapaan akrabnya- menegaskan bahwa pihaknya berkomitmen turut serta menyukseskan penyelenggaran Pemilu dan Pemilihan tahun 2024 nanti. “Kami menyambut baik koordinasi yang dilakukan KPU Kota Probolinggo dan berharap IDI ikut berperan dalam pelaksanaan sosialisasi pemeriksaaan kesehatan bagi calon legislatif dan calon kepala daerah,” terangnya. (rki/rdf)

PROBOLINGGO, KPU Kota Probolinggo – KPU Kota Probolinggo mengikuti peluncuran pemungutan suara Pemilu Serentak 2024 yang digelar KPU RI, Senin (14/2/2022). Dalam kegiatan tersebut, KPU mengundang Forkopimda, Parpol, Perguruan Tinggi, Ormas, Organisasi Kepemudaan, Organisasi Kemahasiswaan, Organisasi Pelajar, hingga awak media. Sebelum peluncuran, Ketua KPU Kota Probolinggo Ahmad Hudri dalam sambutannya mengucapkan terima kasih atas keterlibatan berbagai pihak yang turut menyukseskan program KPU. “Termasuk menghadiri kegiatan peluncuran Pemilu Serentak 2024 yang digelar malam ini,” terangnya. Ahmad Hudri mengatakan, meski pemungutan suara dilaksanakan 14 Februari 2024, namun program dan tahapan dilaksanakan jauh-jauh hari. Karena perlu menyiapkan banyak hal agar pelaksanaan Pemilu Serentak 2024 berlangsung dengan baik. Di antaranya tahapan pendaftaran parpol, pencalonan, kampanye, pungut hitung dan sebagainya. “Termasuk penyiapan logistik juga membutuhkan waktu yang tidak sedikit,” katanya. Persiapan pemilih dengan parpol dan penyelenggara berbeda. Jika pemilih menyiapkan diri untuk menyalurkan hak pilihnya, parpol menyiapkan mulai sarana dan prasarana dalam verifikasi faktual dan administrasi hingga pencalonan. Begitu pula KPU yang dalam pelaksanaan Pemilu punya waktu 20 bulan sesuai dengan perintah undang-undang untuk menyiapkan kontestasi. Karena itu, saat ini sudah mulai dilakukan pra tahapan agar nanti ketika tahapan dilakukan pada bulan Juni, pihaknya sudah siap. Hal senada juga disampaikan Ketua KPU RI Ilham Saputra. Komisioner asal Aceh itu mengatakan, pihaknya terus berkejaran dengan waktu dalam menyiapkan Pemilu Serentak 2024. Terutama penyiapan dasar hukum pelaksanaan teknis yang perlu segera diselesaikan. “Sehingga sebelum dimulainya tahapan, seluruh perangkat hukum selesai,” katanya. Dalam kegiatan yang dikemas dengan nonton bareng launching melalui media sosial YouTube KPU RI tersebut, seluruh undangan KPU Kota Probolinggo menyimak hingga akhir. Kegiatan yang digelar di aula tersebut berakhir sekitar pukul 21.00 WIB. KPU berharap, peran serta masyarakat optimal dalam menyukseskan Pemilu Serentak 2024. (rdf)

PROBOLINGGO, KPU Kota Probolinggo – Persiapan KPU Kota Probolinggo menyambut tahapan Pemilu Serentak 2024 terus dilakukan. Di antaranya berkoordinasi dengan Bakesbangpol setempat, Rabu (9/2/2022). Dalam kesempatan itu, KPU dan Bakesbangpol bersepakat meningkatkan intensitas komunikasi jelang tahapan dimulai. Dalam rapat tersebut, hadir komisioner KPU Kota Probolinggo yakni Ketua Divisi Teknis Penyelenggaraan Upik Raudhotul Hasanah dan Ketua Divisi Sosdiklih, Parmas, dan SDM Radfan Faisal. Selain itu, hadir pula Pelaksana Tugas (Plt) Kasubbag Teknis dan Hupmas Qori Mughni Kumara dan staf. Koordinasi yang digelar di aula Bakesbangpol tersebut direspons positif Plt. Kepala Bakesbangpol Budi Harjanto. “Kami menyambut baik koordinasi intensif yang sudah terjalin selama ini. Termasuk hari ini. Karena suksesnya Pemilu nanti, juga merupakan tanggungjawab kita,” terangnya. Pria yang akrab disapa Budi itu mengatakan, sejauh ini ada beberapa partai politik baru yang juga berkoordinasi dengan pihaknya. Di antaranya Partai Gelora, Partai Ummat, dan Partai Kedaulatan Rakyat (PKR). Sementara itu, Upik Raudhotul Hasanah mengatakan, saat ini pihaknya menunggu Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) tentang Tahapan Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilu. “Saat ini masih dalam bentuk draft. Meski masih belum disahkan, namun kami terus melakukan koordinasi,” terangnya. Diketahui, dalam draft PKPU tersebut direncanakan tahapan dimulai pertengahan Juni 2022. Sementara pendaftaran parpol dimulai awal Agustus 2022. Dalam koordinasi tersebut, baik KPU maupun Bakesbang juga berkoordinasi mengenai data parpol. Mulai periodeisasi dan struktur kepengurusan terbaru. (rdf)