Berita Terkini

PROBOLINGGO, KPU Kota Probolinggo – KPU Kota Probolinggo melakukan rapat koordinasi (rakor) Pemutakhiran Daftar Pemilih Berkelanjutan (PDPB), Selasa (28/12/2021). Dalam rakor tersebut terungkap, ada penambahan 203 potensi pemilih baru di bulan Desember. Sehingga, total jumlah pemilih mencapai 168.848 pemilih. “Ada penambahan pemilih baru mencapai 203 pemilih. Sehingga jumlah pemilih di bulan Desember mencapai 168.848,” terang Komisioner KPU Kota Probolinggo Divisi Perencanaan, Data, dan Informasi (Rendatin) saat rakor yang digelar secara daring. Terdiri dari 82.253 pemilih laki-laki dan 86.595 pemilih perempuan. Selain penambahan jumlah potensi pemilih, juga ada 6 pemilih yang dicoret karena Tidak Memenuhi Syarat (TMS). Pemutakhiran tersebut didapat KPU dari stan Mal Pelayanan Publik (MPP) dan juga inisiatif KPU saat pelaksanaan perekaman KTP elektronik. Termasuk tanggapan masyarakat. Sementara itu, Ketua KPU Kota Probolinggo Ahmad Hudri mengatakan, data yang didapat KPU setiap bulan menunjukkan perkembangan cukup menggembirakan. Karena semakin banyak varian data yang kita dapatkan. Seperti data TMS meninggal dunia, alih status TNI dan Polri, kemudian data masukan pencermatan dari Bawaslu. “Hal ini menunjukkan ikhtiar kami yang cukup optimal. Sebagai salah satu core bussines penyelenggaraan pemilu, PDPB tentu harus dimaksimalkan. Data pemilih dalam Pemilu dan Pemilihan di setiap penyelanggaraan memang menjadi perhatian khusus. Karena itu, koordinasi terus kita lakukan dengan berbagai pihak. Terutama parpol,” jelasnya. Komisioner yang akrab disapa Hudri itu menjamin, pihaknya terbuka setiap terobosan. Terlebih pelaksanaan Pemilu akan dimulai tahun depan. Karena itu, KPU sebagai penyelenggara harus menyiapkan tahapan demi tahapan dengan baik. (rdf)

PROBOLINGGO, KPU Kota Probolinggo – Komisioner KPU Provinsi Jawa Timur Divisi Data dan Informasi Nurul Amalia memimpin apel pencocokan dan penelitian (coklit) yang digelar KPU Kota Probolinggo, Senin (13/12/2021). Dalam apel tersebut, komisioner yang akrab disapa Nurul itu berpesan, untuk terus melakukan pembaruan data pemilih. “Kami berpesan pada jajaran KPU Kota Probolinggo untuk terus bekerja maksimal dalam proses pemutakhiran daftar pemilih. Karena salah satu syarat sukses tidaknya pemilu maupun pemilihan, terletak pada validitas data pemilih,” terangnya. Nurul juga berpesan agar jajaran sekretariat kompak dalam melakukan berbagai tugas. Perempuan yang pernah menjabat sebagai komisioner KPU Kota Surabaya dan Komisioner Komisi Informasi (KI) Jawa Timur ini mendorong KPU di kabupaten dan kota, untuk melakukan inovasi agar updating data bisa dilakukan dengan optimal. Terutama saat pandemi covid-19. “Saya mengapresiasi KPU Kota Probolinggo yang aktif melakukan inovasi terkait data pemilih. Misalnya seperti pemutakhiran yang dilakukan di Mal Pelayanan Publik (MPP). Selain lebih optimal dalam pemutakhirannya, langkah KPU ini juga menunjukkan hubungan baik dengan pemerintah daerah setempat,” jelasnya. Dalam apel yang dilaksanakan pukul 08.00 WIB di halaman kantor tersebut, hadir seluruh komisioner, sekretaris, dan jajaran sekretariat. Setelah apel, kegiatan dilanjutan dengan Forum Komunikasi dan Sosialisasi Peraturan KPU (PKPU) 6 Tahun 2021 tentang Pemutakhiran Daftar Pemilih. (rdf)

PROBOLINGGO, KPU Kota Probolinggo – Kegiatan Sekolah Kepemiluan yang digagas KPU Kota Probolinggo memasuki hari keempat. Pada hari keempat ini, agenda yang dilakukan yakni praktikum ke satu kelurahan di masing-masing kecamatan. Kegiatan praktikum ini sebagai bentuk tindaklanjut dari pendalaman materi yang dilakukan sebelumnya. Komisioner KPU Kota Probolinggo Divisi Hukum dan Pengawasan Akhmad Faruk Yunus Putra mengatakan, 40 peserta selama 3 kali tatap muka sebelumnya telah mendapat materi mengenai kepemiluan. “Pada hari keempat, mereka akan mengaplikasikan materi yang didapatkan dengan melakukan praktikum,” katanya. Praktikum dalam kegiatan Sekolah Kepemiluan sangat penting sebagai tolok ukur sejauh mana peserta memahami materi mengenai kepemiluan. Selain itu, dengan praktikum tersebut, peserta bisa terjun langsung ke masyarakat dan berinteraksi secara langsung. “Sesuai dengan tujuan dilaksanakannya sekolah kepemiluan, para peserta outputnya nanti diharapkan menjadi agen-agen demokrasi. Karena itu perlu bagi mereka untuk bertemu dengan masyarakat,” katanya. “Mereka terjun ke kelurahan di masing-masing kecamatan yang tingkat partisipasinya rendah dalam Pemilu 2019 lalu,” imbuhnya. Komisioner yang akrab disapa Faruk tersebut mengatakan, lima kelurahan yang disasar untuk kegiatan praktikum di antaranya Kelurahan Ketapang, Kecamatan Kademangan; Kelurahan Sukabumi, Kecamatan Mayangan; Kelurahan Kedungasem, Kecamatan Wonoasih; Kelurahan Sukoharjo, Kecamatan Kanigaran; dan Kelurahan Jrebeng Wetan, Kecamatan Kedopok. (rdf)

PROBOLINGGO, KPU Kota Probolinggo – KPU Kota Probolinggo resmi membuka Sekolah Kepemiluan 2021, Rabu (8/12/2021). Kegiatan ini digelar dalam rangka meningkatkan partisipasi publik serta meningkatkan wawasan kepemiluan, menyambut tahapan pelaksanaan Pemilu dan Pemilihan Serentak 2021. Dalam pembukaan Sekolah Kepemiluan tersebut, hadir seluruh komisioner KPU Kota Probolinggo, Asisten Administrasi dan Pemerintahan Budiono Wirawan, anggota KPU Provinsi Jawa Timur Muhammad Arbayanto, serta Kabid Politik Dalam Negeri dan Organisasi Kemasyarakatan Bakesbangpol Abdi Firdausi. Selain itu, hadir pula Ketua Bawaslu Kota Probolinggo Azam Fikri, Ketua KPU Kabupaten Probolinggo Lukman Hakim, dan anggota Koordinator Divisi Sengketa Bawaslu Kabupaten Probolinggo Yongki Hendriyanto. Termasuk, 40 peserta Sekolah Kepemiluan yang telah diseleksi sebelumnya. Ketua KPU Kota Probolinggo Ahmad Hudri mengatakan, kegiatan ini merupakan inisiatif KPU untuk memberikan edukasi pada masyarakat mengenai kepemiluan. “Kami berharap, peserta nantinya memahami apa itu demokrasi dan pentingnya Pemilu. Dengan begitu, keterlibatan masyarakat semakin tinggi dalam Pemilu dan Pemilihan nanti,” katanya. Dalam kegiatan bertema “Mencetak Generasi Berkualitas Menuju Pemilu dan Pemilihan 2024 Berintegritas” tersebut, komisioner yang akrab disapa Hudri ini menyampaikan terima kasihnya atas dukungan Pemkot Probolinggo dalam kegiatan tersebut. Sekolah Kepemiluan sendiri merupakan kali kedua sejak 2019 lalu. Pertama kali dilaksanakan 2020 lalu, namun secara daring karena pandemi covid-19 masih belum terkendali. Sementara itu, Asisten Administrasi dan Pemerintahan Budiono Wirawan yang mewakili Wali Kota Habib Hadi Zainal Abidin mengatakan, pihaknya mengapresiasi langkah KPU menggelar Sekolah Kepemiluan. “Kami berharap, Sekolah Kepemiluan ini meningkatkan partisipasi publik dalam Pemilu dan Pemilihan, dengan menggunakan hak pilihnya dengan rasional,” jelasnya. (rdf)

PROBOLINGGO, KPU Kota Probolinggo – Komisioner KPU Provinsi Jawa Timur Muhammad Arbayanto mengingatkan publik, bahwa tugas pemilih tak sekadar memberikan hak pilihnya di bilik suara. Namun, tak kalah penting juga mengontrol kekuasaan siapapun yang terpilih dalam Pemilu maupun Pemilihan. Hal itu disampaikan komisioner yang disapa Arba itu saat memberikan kuliah umum dalam pembukaan Sekolah Kepemiluan 2021. “Jadi, keterlibatan pemilih dalam proses demokrasi bukan hanya saat memberikan hak pilih di TPS. Sejak keluar TPS, rakyat punya hak untuk mengontrol kekuasaan, siapapun pemimpin yang terpilih,” katanya. Arba mengatakan, Pemilu merupakan sarana untuk melakukan transisi kepemimpinan tanpa konflik. Karena dalam prosesnya, rakyat yang memenuhi persyaratan memiliki hak untuk memilih pemimpinnya di level eksekutif dan perwakilannya di level legislatif. Karena yang memilih adalah rakyat, maka rakyat punya hak untuk melakukan kontrol. Selain itu, komisioner KPU Jatim dua periode ini menyampaikan, Indonesia punya pengalaman membentuk penyelenggara Pemilu sejak pelaksanaannya di tahun 1955. Di mana mulai 1955-1997 penyelenggara Pemilunya merupakan di bawah Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri). Saat itu, namanya Lembaga Penyelenggara Pemilu (LPP). Kemudian, pasca reformasi pada Pemilu 1999, penyelenggara Pemilunya adalah perwakilan parpol. Sedangkan mulai 2001 dibentuk Komisi Pemilihan Umum (KPU) yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri. “Dan yang paling proporsional adalah KPU yang bersifat nasional tetap dan mandiri, karena terjaga independensinya,” katanya. Arba mengatakan, tugas utama KPU ada 3. Yakni, administrasi pemilih; administrasi kepesertaan; dan administrasi hasil. Selain tugas primer, juga ada tugas sekunder yakni sosialisasi pendidikan pemilih dan juga pengadaan dan pendistribusian logistik. “Meskipun sekunder, tapi tugas ini juga sangat penting,” jelasnya. (rdf)

PROBOLINGGO, KPU Kota Probolinggo – KPU Kota Probolinggo menggelar lokakarya daerah pemilihan (dapil), Senin (6/12/212). Kegiatan itu digelar dengan tujuan mendapat masukan dari partai politik (parpol), mengenai usulan dapil dalam pelaksanaan Pemilu Serentak 2021. Dalam kegiatan tersebut, KPU Kota Probolinggo menghadirkan dua narasumber. Yakni, Komisioner KPU Provinsi Jawa Timur Divisi Teknis Penyelenggaraan Insan Qoriawan dan akademisi Universitas Negeri Surabaya Agus Machfudz Fauzi. Kegiatan tersebut mengundang ketua dan sekretaris parpol dan juga perwakilan perguruan tinggi. Insan Qoriawan mengapraesiasi langkah KPU yang menggelar lokakarya dapil. “Karena memang, penataan dapil ini masuk dalam tahapan Pemilu. Langkah KPU Kota Probolinggo sangat baik, sebelum penataan dapil sudah berkoordinasi dengan parpol,” terang mantan anggota KPU Kabupaten Pasuruan ini. Menurut Insan -sapaan akrabnya- dalam penataan dapil, ada 7 prinsip yang menjadi rujukan. Di antaranya, kesetaraan nilai suara, ketaatan pada sistem pemilu yang proporsional, proporsionalitas, integritas wilayah, berada dalam cakupan wilayah yang sama, kohesivitas, serta kesinambungan. “Esensi penataan dapil ini, dalam rangka pembagian kursi secara proporsional atas keterwakilan calon suatu daerah. Alokasi kursi dalam dapil menunjukkan derajat representasi calon,” terangnya. Pada proses penataan dapil, KPU wajib melibatkan banyak pihak. Mulai pemerintah daerah, parpol, Bawaslu, hingga pemangku kepentingan lainnya. Sementara itu, Komisioner KPU Kota Probolinggo Divisi Teknis Penyelengaraan Upik Raudhotul Hasanah mengatakan, jumlah kursi DPRD Kota Probolinggo yakni 30 kursi. Artinya, jumlah penduduk berada di antara 200.001 hingga 300 ribu. Sementara jumlah dapilnya 3. “Dalam lokakarya ini, kami berikan kesempatan pada parpol dan akademisi untuk mengusulkan apakah perlu menambah dapil atau tetap disertai alasannya. Hal ini menjadi masukan bagi kami. Tentunya, kami akan mengusulkan lebih dari satu opsi dengan tidak keluar dari 7 prinsip,” jelasnya. (rdf)