Berita Terkini

PROBOLINGGO, KPU Kota Probolinggo – Kegiatan Sekolah Kepemiluan yang digagas KPU Kota Probolinggo memasuki hari keempat. Pada hari keempat ini, agenda yang dilakukan yakni praktikum ke satu kelurahan di masing-masing kecamatan. Kegiatan praktikum ini sebagai bentuk tindaklanjut dari pendalaman materi yang dilakukan sebelumnya. Komisioner KPU Kota Probolinggo Divisi Hukum dan Pengawasan Akhmad Faruk Yunus Putra mengatakan, 40 peserta selama 3 kali tatap muka sebelumnya telah mendapat materi mengenai kepemiluan. “Pada hari keempat, mereka akan mengaplikasikan materi yang didapatkan dengan melakukan praktikum,” katanya. Praktikum dalam kegiatan Sekolah Kepemiluan sangat penting sebagai tolok ukur sejauh mana peserta memahami materi mengenai kepemiluan. Selain itu, dengan praktikum tersebut, peserta bisa terjun langsung ke masyarakat dan berinteraksi secara langsung. “Sesuai dengan tujuan dilaksanakannya sekolah kepemiluan, para peserta outputnya nanti diharapkan menjadi agen-agen demokrasi. Karena itu perlu bagi mereka untuk bertemu dengan masyarakat,” katanya. “Mereka terjun ke kelurahan di masing-masing kecamatan yang tingkat partisipasinya rendah dalam Pemilu 2019 lalu,” imbuhnya. Komisioner yang akrab disapa Faruk tersebut mengatakan, lima kelurahan yang disasar untuk kegiatan praktikum di antaranya Kelurahan Ketapang, Kecamatan Kademangan; Kelurahan Sukabumi, Kecamatan Mayangan; Kelurahan Kedungasem, Kecamatan Wonoasih; Kelurahan Sukoharjo, Kecamatan Kanigaran; dan Kelurahan Jrebeng Wetan, Kecamatan Kedopok. (rdf)

PROBOLINGGO, KPU Kota Probolinggo – KPU Kota Probolinggo resmi membuka Sekolah Kepemiluan 2021, Rabu (8/12/2021). Kegiatan ini digelar dalam rangka meningkatkan partisipasi publik serta meningkatkan wawasan kepemiluan, menyambut tahapan pelaksanaan Pemilu dan Pemilihan Serentak 2021. Dalam pembukaan Sekolah Kepemiluan tersebut, hadir seluruh komisioner KPU Kota Probolinggo, Asisten Administrasi dan Pemerintahan Budiono Wirawan, anggota KPU Provinsi Jawa Timur Muhammad Arbayanto, serta Kabid Politik Dalam Negeri dan Organisasi Kemasyarakatan Bakesbangpol Abdi Firdausi. Selain itu, hadir pula Ketua Bawaslu Kota Probolinggo Azam Fikri, Ketua KPU Kabupaten Probolinggo Lukman Hakim, dan anggota Koordinator Divisi Sengketa Bawaslu Kabupaten Probolinggo Yongki Hendriyanto. Termasuk, 40 peserta Sekolah Kepemiluan yang telah diseleksi sebelumnya. Ketua KPU Kota Probolinggo Ahmad Hudri mengatakan, kegiatan ini merupakan inisiatif KPU untuk memberikan edukasi pada masyarakat mengenai kepemiluan. “Kami berharap, peserta nantinya memahami apa itu demokrasi dan pentingnya Pemilu. Dengan begitu, keterlibatan masyarakat semakin tinggi dalam Pemilu dan Pemilihan nanti,” katanya. Dalam kegiatan bertema “Mencetak Generasi Berkualitas Menuju Pemilu dan Pemilihan 2024 Berintegritas” tersebut, komisioner yang akrab disapa Hudri ini menyampaikan terima kasihnya atas dukungan Pemkot Probolinggo dalam kegiatan tersebut. Sekolah Kepemiluan sendiri merupakan kali kedua sejak 2019 lalu. Pertama kali dilaksanakan 2020 lalu, namun secara daring karena pandemi covid-19 masih belum terkendali. Sementara itu, Asisten Administrasi dan Pemerintahan Budiono Wirawan yang mewakili Wali Kota Habib Hadi Zainal Abidin mengatakan, pihaknya mengapresiasi langkah KPU menggelar Sekolah Kepemiluan. “Kami berharap, Sekolah Kepemiluan ini meningkatkan partisipasi publik dalam Pemilu dan Pemilihan, dengan menggunakan hak pilihnya dengan rasional,” jelasnya. (rdf)

PROBOLINGGO, KPU Kota Probolinggo – Komisioner KPU Provinsi Jawa Timur Muhammad Arbayanto mengingatkan publik, bahwa tugas pemilih tak sekadar memberikan hak pilihnya di bilik suara. Namun, tak kalah penting juga mengontrol kekuasaan siapapun yang terpilih dalam Pemilu maupun Pemilihan. Hal itu disampaikan komisioner yang disapa Arba itu saat memberikan kuliah umum dalam pembukaan Sekolah Kepemiluan 2021. “Jadi, keterlibatan pemilih dalam proses demokrasi bukan hanya saat memberikan hak pilih di TPS. Sejak keluar TPS, rakyat punya hak untuk mengontrol kekuasaan, siapapun pemimpin yang terpilih,” katanya. Arba mengatakan, Pemilu merupakan sarana untuk melakukan transisi kepemimpinan tanpa konflik. Karena dalam prosesnya, rakyat yang memenuhi persyaratan memiliki hak untuk memilih pemimpinnya di level eksekutif dan perwakilannya di level legislatif. Karena yang memilih adalah rakyat, maka rakyat punya hak untuk melakukan kontrol. Selain itu, komisioner KPU Jatim dua periode ini menyampaikan, Indonesia punya pengalaman membentuk penyelenggara Pemilu sejak pelaksanaannya di tahun 1955. Di mana mulai 1955-1997 penyelenggara Pemilunya merupakan di bawah Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri). Saat itu, namanya Lembaga Penyelenggara Pemilu (LPP). Kemudian, pasca reformasi pada Pemilu 1999, penyelenggara Pemilunya adalah perwakilan parpol. Sedangkan mulai 2001 dibentuk Komisi Pemilihan Umum (KPU) yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri. “Dan yang paling proporsional adalah KPU yang bersifat nasional tetap dan mandiri, karena terjaga independensinya,” katanya. Arba mengatakan, tugas utama KPU ada 3. Yakni, administrasi pemilih; administrasi kepesertaan; dan administrasi hasil. Selain tugas primer, juga ada tugas sekunder yakni sosialisasi pendidikan pemilih dan juga pengadaan dan pendistribusian logistik. “Meskipun sekunder, tapi tugas ini juga sangat penting,” jelasnya. (rdf)

PROBOLINGGO, KPU Kota Probolinggo – KPU Kota Probolinggo menggelar lokakarya daerah pemilihan (dapil), Senin (6/12/212). Kegiatan itu digelar dengan tujuan mendapat masukan dari partai politik (parpol), mengenai usulan dapil dalam pelaksanaan Pemilu Serentak 2021. Dalam kegiatan tersebut, KPU Kota Probolinggo menghadirkan dua narasumber. Yakni, Komisioner KPU Provinsi Jawa Timur Divisi Teknis Penyelenggaraan Insan Qoriawan dan akademisi Universitas Negeri Surabaya Agus Machfudz Fauzi. Kegiatan tersebut mengundang ketua dan sekretaris parpol dan juga perwakilan perguruan tinggi. Insan Qoriawan mengapraesiasi langkah KPU yang menggelar lokakarya dapil. “Karena memang, penataan dapil ini masuk dalam tahapan Pemilu. Langkah KPU Kota Probolinggo sangat baik, sebelum penataan dapil sudah berkoordinasi dengan parpol,” terang mantan anggota KPU Kabupaten Pasuruan ini. Menurut Insan -sapaan akrabnya- dalam penataan dapil, ada 7 prinsip yang menjadi rujukan. Di antaranya, kesetaraan nilai suara, ketaatan pada sistem pemilu yang proporsional, proporsionalitas, integritas wilayah, berada dalam cakupan wilayah yang sama, kohesivitas, serta kesinambungan. “Esensi penataan dapil ini, dalam rangka pembagian kursi secara proporsional atas keterwakilan calon suatu daerah. Alokasi kursi dalam dapil menunjukkan derajat representasi calon,” terangnya. Pada proses penataan dapil, KPU wajib melibatkan banyak pihak. Mulai pemerintah daerah, parpol, Bawaslu, hingga pemangku kepentingan lainnya. Sementara itu, Komisioner KPU Kota Probolinggo Divisi Teknis Penyelengaraan Upik Raudhotul Hasanah mengatakan, jumlah kursi DPRD Kota Probolinggo yakni 30 kursi. Artinya, jumlah penduduk berada di antara 200.001 hingga 300 ribu. Sementara jumlah dapilnya 3. “Dalam lokakarya ini, kami berikan kesempatan pada parpol dan akademisi untuk mengusulkan apakah perlu menambah dapil atau tetap disertai alasannya. Hal ini menjadi masukan bagi kami. Tentunya, kami akan mengusulkan lebih dari satu opsi dengan tidak keluar dari 7 prinsip,” jelasnya. (rdf)

PROBOLINGGO, KPU Kota Probolinggo – KPU Kota Probolinggo melakukan verifikasi faktual atau pencocokan dan penelitian (coklit) pada data yang masuk kategori Tidak Memenuhi Syarat (TMS). Coklit tersebut dilakukan untuk memastikan validitas data yang masuk ke KPU Kota Probolinggo. “Kami ingin memastikan bahwa data TMS pada tahun 2021 yang masuk ke kami benar-benar valid. Karena itu, kami lakukan vertual atau coklit,” kata Komisioner KPU Kota Probolinggo Divisi Perencanaan, Data, dan Informasi (Rendatin) Muhammad Derajad. Untuk menyukseskan program tersebut, KPU menerjunkan seluruh staf ke lokasi yang ditetapkan. Coklit sendiri dilaksanakan selama empat hari. Pelaksanaan coklit tersebut juga didampingi Bawaslu Kota Probolinggo. Tak hanya coklit pada pemilih kategori TMS, petugas yang diterjunkan juga mendata potensi pemilih baru maupun pemilih TMS yang ditemukan di lapangan. Sementara itu, Ketua Bawaslu Kota Probolinggo Azam Fikri merespons positif langkah yang dilakukan KPU. Dengan coklit tersebut, maka bisa dipastikan bahwa data yang masuk ke KPU benar-benar valid. “Karena itu, kami juga ikut turun bersama KPU,” ujar komisioner yang akrab disapa Azam tersebut. Tak hanya Azam, Lurah Jati Dedi juga menyambut baik pelaksanaan coklit tersebut. “Kami mendukung langkah KPU terkait program ini. Semoga pelaksanaan Pemilu dan Pemilihan Serentak 2024 nanti berjalan dengan baik,” terangnya. Sebelum terjun ke lapangan, petugas juga berkoordinasi dengan lurah hingga RT agar pelaksanaan coklit berjalan lancar. (rdf)

SURABAYA, KPU Kota Probolinggo – KPU Kota Probolinggo meraih penghargaan dalam penganugerahan Keterbukaan Informasi Publik “KI Award” tahun 2021. Dalam penganugerahan itu, KPU Kota Probolinggo terpilih sebagai yang terbaik pada kategori Pengelola dan Pendokumentasian Informasi tingkat KPU se-Jawa Timur. “Dan pemenang dalam kategori Pengelola dan Pendokumentasian Informasi tingkat KPU se-Jawa Timur adalah, KPU Kota Probolinggo,” kata Ketua Komisi Informasi Provinsi Jawa Timur Imadoeddin, saat membacakan pemenang penganugerahan yang digelar secara daring, Rabu (1/12/2021). Dalam sambutannya, Imadoeddin memberikan apresiasinya atas upaya lembaga di Jawa Timur dalam penerapan UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (KIP). Ia berharap, lembaga publik di Jatim terus meningkatkan pelayanannya agar kebutuhan informasi masyarakat bisa terpenuhi dengan baik. Sementara itu, Komisioner KPU Kota Probolinggo dalam sambutannya usai menerima penghargaan, mengapresiasi langkah KI Provinsi Jatim yang memberikan penghargaan usai melakukan mentoring dan evaluasi dalam penyusunan dan pelaporan informasi. Dengan penghargaan ini, lembaga semakin terpacu meningkatkan pelayanan pada publik. “Kami menyampaikan terima kasih pada KI Jatim, pimpinan KPU RI, KPU Provinsi Jawa Timur, keluarga besar KPU Kota Probolinggo, serta Pemkot Probolinggo atas sinergisitasnya selama ini,” katanya. KPU menurut Radfan -sapaan akrabnya- berkomitmen menjaga transparansi dan melayani kebutuhan informasi masyarakat, terutama tentang kepemiluan. Sejauh ini, KPU Kota Probolinggo telah mengoptimalkan pelayanan informasi publik. Baik melalui Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) secara manual maupun elektronik, publikasi informasi di laman dan media sosial resmi lembaga, hingga mengoptimalkan peran Badan Koordinasi Hubungan Masyarakat (Bakohumas). (rdf)