Berita Terkini

PROBOLINGGO, KPU Kota Probolinggo - Tim verifikasi dari Komisi Informasi (KI) Provinsi Jawa Timur melakukan visitasi ke Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID)  KPU Kota Probolinggo, Kamis (6/10/2022). Visitasi tersebut bagian dari kegiatan monitoring dan evaluasi (Monev) Keterbukaan Informasi Publik (KIP)  tahun 2022. Tim verifikasi KI Jawa Timur dipimpin komisioner KIP Jatim Ahmad Nur Aminuddin dengan dua verifikator, yakni M. Dhaimul Kharomin dan Feby Krisbiantoro. Mereka hadir sekitar pukul 13.00 WIB dan diterima di Rumah Pintar Pemilu (RPP) Prabu Linggih yang juga difungsikan sebagai ruangan PPID. Rombongan KI Jatim disambut Komisioner KPU Divisi Hukum dan Pengawasan Akhmad Faruk Yunus Putra, Sekretaris KPU sebagai atasan PPID Agus Setiyono, serta Kasubbag Teknis dan Hupmas selaku PPID Qori Mughni Kumara. Selain itu, ada juga tim help desk PPID. Setelah beramah tamah, tim verifikator langsung duduk di meja layanan informasi dan memeriksa serta memotret dokumen dan atribut kelengkapan PPID. Dalam proses itu, juga dilakukan konfirmasi atas proses penyusunan Daftar Informasi Publik (DIP), serta penyimpanan arsip data dan informasi yang diproduksi oleh KPU Kota Probolinggo. “Setelah kami cek, ada beberapa yang tertulis ada, tapi belum ditemukan. Dan ada ditulis tidak ada, malah kami temukan ada. Ke depan semoga lebih baik lagi,” terang Feby Krisbiantoro. Ahmad Nur Aminuddin mengatakan, hanya badan publik yang dinyatakan memenuhi syarat berdasarkan hasil penilaian Self Assessment Questionnaire (SAQ), yang kemudian dikunjungi. Visitasi tersebut dicek kesesuian data isian dengan kondisi riil di lapangan. Diketahui, selain KPU Kota Probolinggo, ada tujuh KPU Kabupaten/Kota di Jawa Timur yang dikunjungi KI pada rentang tanggal 3-10 Oktober 2022. Di antaranya KPU Kota Madiun, KPU Kabupaten Magetan, KPU Kabupaten Kediri, KPU Kabupaten Jombang, KPU Kabupaten Sidoarjo, KPU Kabupaten Sumenep, dan KPU Kabupaten Jember. Menanggapi hal tersebut, Akhmad Faruk Yunus Putra berterima kasih atas kunjungan tersebut dan berkomitmen untuk meningkatkan kualitas layanan berikut sarana prasarana PPID. “Mudah-mudahan pertemuan ini diberi keberkahan dan silaturahmi kita tidak berhenti sampai di sini,” terangnya. (ori/rdf)

SURABAYA, KPU Kota Probolinggo – Komisioner KPU RI August Mellaz menyebut jika KPU Provinsi Jawa Timur layak menjadi contoh bagi KPU provinsi lain di Indonesia. Pasalnya, KPU Jatim mampu menyelenggarakan proses demokrasi pada penyelenggaraan sebelumnya tanpa masalah. “Kami di KPU RI memberikan apresiasi pada KPU Jatim yang selama ini terbilang sukses menyelenggarakan Pemilu. Dalam pengamatan kami, KPU Jatim tidak pernah bermasalah,” terangya saat memberikan sambutan dalam penutupan Rapat Pimpinan KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota se Jawa Timur, Rabu (5/10/2022). Dalam kegiatan yang digelar di Hotel Double Tree, Jalan Tunjungan, Surabaya tersebut, Pemilu 2024 dapat dilihat menjadi suatu titik balik dari peradaban kepemiluan Indonesia. Apakah masih berada pada masa transisi demokrasi atau telah mencapai titik tumpu dalam melaksanakan kelembagaan demokrasi. “Indonesia sejak 1999 sampai dengan sekarang sudah melaksanakan enam kali pemilu. Hal ini menjadi tantangan apakah kita bisa mengemas menjadi pengalaman baik yang bisa dibanggakan dipertukarkan di belahan dunia lain,” jelas Komisioner Divisi Sosialisasi Pendidikan Pemilih dan Partisipasi Masyarakat tersebut. August –sapaan akrabnya- juga menyampaikan sejumlah isu nasional kepemiluan. Karena itu, dia menganggap rapim ini menjadi momentum yang penting. Sebab akan ada banyak agenda nasional yang tentu tidak mudah. Perkembangan terakhir, lanjut August sebanyak 4 Rancangan PKPU telah disetujui dalam forum Rapat Dengar Pendapat (RDP) KPU bersama Komisi II DPR RI, Bawaslu RI, dan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri). Empat Rancangan PKPU tersebut di antaranya mengenai Pemutakhiran Data Pemilih, Partisipasi Masyarakat, Penataan Daerah Pemilihan (Dapil), serta Syarat Pencalonan Perseorangan Dewan Perwakilan Daerah (DPD). Pria kelahiran Surabaya tersebut berpesan, seluruh penyelenggara harus berkomitmen agar lembaga senantiasa solid. “Pemilu 2024 tidak mudah, tapi saya kira dengan luar biasanya KPU Jatim, yakin bisa melaksanakannya, karena sudah dijalankan dengan baik dan kalkulasi yang cermat,” jelasnya. (rdf)

SURABAYA, KPU Kota Probolinggo – KPU Provinsi Jawa Timur memberikan penghargaan pada KPU kabupaten/kota pada rangkaian rapat pimpinan (rapim), Rabu (5/10/2022). Salah satunya diberikan pada KPU Kota Probolinggo sebagai terbaik 3 kategori pengelolaan media sosial. Penghargaan tersebut diberikan langsung Komisioner KPU RI Divisi Sosialisasi Pendidikan Pemilih dan Partisipasi Masyarakat August Mellaz, Ketua KPU Provinsi Jawa Timur Choirul Anam, dan Komisioner KPU Provinsi Jawa Timur Divisi Sosialisasi Pendidikan Pemilih dan Partisipasi Masyarakat Gogot Cahyo Baskoro. Dalam kategori tersebut, indikator penilaiannya terdiri dari produktivitas konten, inovasi pengelolaan medsos, dan engagement rate tiktok. “Kami dinilai sebagai terbaik ketiga oleh pimpinan kami di KPU Provinsi Jawa Timur,” terang Komisioner KPU Kota Probolinggo Radfan Faisal. Radfan –sapaan akrabnya- yang membidangi Divisi Sosialisasi Pendidikan Pemilih, Partisipasi Masyarakat, dan Sumber Daya Manusia mengatakan, pihaknya terus melakukan inovasi terkait sosialisasi. Di antaranya memanfaatkan media sosial dengan sasaran pengguna media sosial secara umum, dan pemilih muda secara khusus. Hal ini sejalan dengan perintah KPU RI dan KPU Provinsi Jawa Timur. Dimana, optimalisasi media sosial menjadi salah satu metode sosialisasi di era perkembangan informasi dan teknologi. “Kami menyampaikan terima kasih pada pimpinan kami di KPU RI dan KPU Provinsi Jawa Timur. Terima kasih pula pada kawan-kawan di KPU Kota Probolinggo terutama Subbag Tekmas yang setiap hari tidak lelah memproduksi konten sosialisasi,” ujar Pemred Jawa Pos Radar Bromo 2019-2019 tersebut. (rdf)

PROBOLINGGO, KPU Kota Probolinggo – Tidak hanya dengan parpol, KPU Kota Probolinggo juga melakukan konsolidasi internal jelang verifikasi administrasi (vermin) perbaikan, Jumat (30/9/2022). Hal itu dilakukan agar seluruh komisioner dan jajaran sekretariat siap melaksanakan vermin. Komisioner KPU Kota Probolinggo Divisi Teknis Penyelenggaraan Upik Raudhotul Hasanah mengatakan, proses vermin perbaikan secara teknis memang tidak berbeda dengan vermin sebelumnya. “Hanya saja, penguatan terkait hal-hal teknis tetap harus dilakukan,” katanya. Sama seperti vermin sebelum perbaikan, jajaran komisioner hingga staf dibagi ke dalam 5 tim. Dalam setiap tim ada penanggungjawab yang dalam hal ini adalah komisioner, serta koordinator yang dalam hal ini sekretaris serta kasubbag. Baru anggota tim diisi oleh staf. Baik PNS maupun Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri (PPNPN). Dalam kesempatan itu, Qori Mughni Kumara selaku admin Sistem Informasi Partai Politik (Sipol) menjelaskan, proses pengamatan pada vermin perbaikan sama dengan saat vermin sebelumnya. Mulai dari pencocokan daftar isian dengan KTP elektronik dan KTA parpol, hingga pencermatan pada indikator dalam Sipol. Sementara itu Komisioner KPU Divisi Hukum dan Pengawasan Akhmad Faruk Yunus Putra mengingatkan tentang soliditas dan solidaritas kelembagaan. Di tengah tahapan yang padat, tentu perlu tim yang kompak untuk menyelesaikan tugas dan tanggungjawab. “Perlunya kesepahaman dalam melaksanakan setiap tahapan. Termasuk tahapan vermin perbaikan yang akan kita lakukan mulai besok (Sabtu, Red),” katanya. Diketahui, vermin perbaikan dilaksanakan selama 9 hari. Yakni mulai Sabtu (1/10/2022) hingga Minggu (9/10/2022). (rdf)

PROBOLINGGO, KPU Kota Probolinggo – KPU Kota Probolinggo menggelar rapat koordinasi (rakor) terkait verifikasi administrasi (vermin) perbaikan, Jumat (30/9/2022). Rapat yang mengundang parpol calon peserta Pemilu Serentak 2024 tersebut, dimaksudkan untuk memberikan pemahaman terkait hal itu. Komisioner KPU Kota Probolinggo Divisi Teknis Penyelenggaraan Upik Raudhotul Hasanah mengatakan, rakor tersebut penting untuk menyamakan persepsi. “Perlu bagi kami mengundang bapak ibu sekalian, sebelum dilaksanakan verifikasi administrsi perbaikan,” terangnya. Komisioner yang akrab disapa Upik itu mengatakan, vermin perbaikan tetap merujuk PKPU 4 Tahun 2022 tentang Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Parpol Peserta Pemilu 2024. Serta Keputusan KPU RI 260 Tahun 2022 terkait Pedoman Teknis bagi KPU untuk Verifikasi dan Penetapan Parpol. “Pelaksanaannya tetap memakai aplikasi Sipol (Sistem Informasi Partai Politik, Red),” katanya. Upik berharap, pelaksanaan vermin perbaikan berjalan dengan baik. Selain itu, Upik juga memberikan penjelasan terkait metode krejcie morgan yang akan digunakan untuk verifikasi faktual (verfak). Sementara itu, Komisioner KPU Kota Probolinggo Radfan Faisal mengatakan, tahapan Pemilu sangat padat. Karena itu, koordinasi dan komunikasi penting dilakukan dengan intensif. “Apalagi dalam vermin perbaikan ini, hasilnya tidak ada lagi BMS (Belum Memenuhi Syarat, Red), Yang ada MS (Memenuhi Syarat, Red) atau Tidak Memenuhi Syarat, Red),” jelasnya. (rdf)

BOGOR, KPU Kota Probolinggo – Tahapan logistik mulai disiapkan oleh KPU RI untuk penyelenggaraan Pemilu 2024. Mulai dari kesiapan gudang hingga surat suara. Bahkan kegiatan lipat sortir surat suara yang sebelumnya dilakukan oleh KPU kabupaten/kota, kini diambil alih KPU RI. Komisioner KPU RI Yulianto Sudrajat mengatakan, skema tahapan logistik memang perlu untuk disiapkan dengan matang. Baik mulai pengelolaan, pengadaan, hingga distribusi. Ketika tahapan-tahapan tersebut berjalan dengan baik, maka problem mengenai logistik bisa dicarikan solusinya. “Perlu kami siapkan, aktivitas lipat sortir dilakukan menjadi satu dengan proses pengadaan,” terangnya. Karenanya, KPU RI mengundang ketua dan sekretaris baik KPU provinsi dan KPU kabupaten/kota selama 3 hari di Bogor. Ketua KPU RI Hasyim Asyari mengatakan, pihaknya menginstruksikan agar KPU kabupaten/kota untuk berkoordinasi dengan Polres maupun TNI masing-masing. “Karena ini juga berkaitan dengan pihak eksternal, maka koordinasi dengan dua institusi tersebut. Dalam rakor tersebut, Ketua KPU Kota Pobolinggo Ahmad Hudri dan Sekretaris Agus Setiyono. (rdf)