Berita Terkini

PROBOLINGGO, KPU Kota Probolinggo – KPU Kota Probolinggo menyosialisasikan PKPU Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan Badan Adhoc. Sosialisasi tersebut menghadirkan stakeholder terkait, guna memberikan informasi mengenai salah satu tahapan penting dalam Pemilu tahun 2024. Komisioner KPU Kota Probolinggo Divisi Hukum dan pengawasan Akhmad Faruk Yunus Putra mengatakan, pihaknya menggencarkan sosialisasi agar semakin banyak masyarakat yang terlibat. “Terutama Pak Camat dan pak Lurah, agar juga nanti menggerakkan warganya ikut dalam proses tersebut,” katanya, Selasa (15/11/2022). Dalam kesempatan itu, KPU mengundang Camat, Lurah, Ormas, dan kelompok masyarakat lainnya. Selain Faruk –sapaan akrabnya- yang menjadi narasumber, sosialisasi juga disampaikan Komisioner KPU Divisi Sosdiklih, Parmas, dan SDM sebagai pengampu proses pembentukan badan adhoc. Dalam waktu dekat, rekrutmen akan dilakukan untuk Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) dan Panitia Pemungutan Suara (PPS). Tahun 2023 akan dilakukan rekrutmen untuk Petugas Pemutakhiran Daftar Pemilih (Pantarlih). Sementara tahun 2024 baru rekrutmen untuk anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS). (rdf)

PROBOLINGGO, KPU Kota Probolinggo – Komisioner KPU Kota Probolinggo Akhmad Faruk Yunus Putra menjelaskan tahapan penyelenggaraan Pemilu Tahun 2024. Hal itu disampaikan saat menjadi narasumber dalam kegiatan Pembekalan Panwascam pada Pemilu Tahun 2024, Selasa (8/11/2022). “Tahapan Pemilu 2024 telah dimulai sejak Juni lalu. Saat ini, tahapan yang berjalan adalah verifikasi partai politik,” terangnya di hadapan anggota Panwascam. Tahapan penyelenggaraan tersebut menurut Faruk –sapaan akrabnya-, penting untuk diketahui sekaligus dipahami Panwascam. Karena itu, Faruk mengimbau agar panwascam melaksanakan tugas dengan baik. Terutama terus bersinergi dengan badan adhoc di bawah KPU, yakni Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK). “Salah satunya dengan komunikasi dan koordinasi intensif,” ujar pria yang punya pengalaman panjang di bidang pendampingan tersebut. (rdf)

PROBOLINGGO, KPU Kota Probolinggo – Proses pembentukan badan adhoc Pemilu Tahun 2024 terus dimatangkan KPU RI. Di sela-sela itu, KPU Kota Probolinggo terus berkoordinasi dengan sejumlah pihak. Salah satunya dengan Satpol PP berkaitan dengan kebutuhan petugas ketertiban Pemilu atau linmas. Koordinasi tersebut difasilitasi Satpol PP setempat. Hadir dalam rapat koordinasi tersebut, Kasatpol PP Aman Suryaman beserta jajarannya, Kabid Politik Dalam Negeri Bakesbangpol Kota Probolinggo Abdi Firdausi, serta perwakilan Satpol PP yang bertugas di kantor kecamatan. “Dalam proses Pemilu 2024 nanti, kami membutuhkan dukungan dari linmas yang bertugas di masing-masing TPS,” katanya. Diperkirakan, jumlah TPS untuk Pemilu 2024 nanti sekitar 635 titik. Dengan satu TPS membutuhkan 2 orang linmas, maka total kebutuhan mencapai 1.270 orang. Terkait honor, Radfan menyebut ada kenaikan dari Pemilu 2024. Jika pada Pemilu 2019 honor linmas Rp 500 ribu, naik menjadi Rp 700 ribu. Sedangkan soal fasilitas seragam dan pelatihan, Radfan menyebut itu difasilitasi Pemkot Probolinggo. Sementara itu, Kasatpol PP Aman Suryaman menyatakan kesiapannya dengan menyediakan personel dan kebutuhan lainnya. “Prinsipnya kami pasti mendukung kelancaran pelaksanaan Pemilu. Khususnya petugas linmas,” jelasnya. (rdf)

PROBOLINGGO, KPU Kota Probolinggo – Aplikasi Sistem Informasi Anggota KPU dan Badan Adhoc (SIAKBA) terus dimatangkan KPU RI. Salah satunya dengan melakukan uji beban di seluruh wilayah di Indonesia. Uji beban dilakukan untuk mengetahui sejauh mana aplikasi tersebut stabil ketika diakses oleh jutaan pendaftar. Hal itu disampaikan Komisioner KPU Kota Probolinggo Divisi Sosdiklih, Parmas, dan SDM Radfan Faisal disela-sela mengikuti zoom meeting terkait aplikasi tersebut. “Dengan uji beban ini, nanti diketahui kendalanya di mana. Dari uji beban itu pula, maka dilakukan evaluasi dan penyempurnaan,” katanya, Senin (7/11/2022). Uji beban tidak hanya dilakukan oleh internal KPU, sejumlah kabupaten/kota juga melibatkan kelompok masyarakat. Semakin banyak yang mengikuti uji beban, maka semakin diketahui kelemahan aplikasi tersebut. Dengan begitu, pihak ketiga yang ditunjuk KPU punya waktu untuk memperbaiki. (rdf)

PROBOLINGGO, KPU Kota Probolinggo – Proses pembentukan badan adhoc Pemilu tahun 2024 tengah disiapkan oleh KPU Kota Probolinggo. Di antaranya dengan melakukan sosialisasi pada stakeholder terkait, agar semakin banyak masyarakat yang terlibat menjadi peserta. Komisioner KPU Kota Probolinggo Divisi Sosdiklih, Parmas, dan SDM Radfan Faisal mengatakan, proses pembentukan badan adhoc memang menunggu PKPU yang menjadi rujukan. Namun begitu, pihaknya tetap bisa melakukan kegiatan berkaitan dengan tahapan tersebut. “Di antaranya tentu saja koordinasi dan sosialisasi. Sejauh ini, kami sudah berkoordinasi dengan banyak pihak. Baik itu organisasi kemasyarakatan, organisasi kepemudaan, organisasi kemahasiswaan, kelompok masyarakat, hingga pemerintah kota. Hingga unsur kelurahan,” katanya. Proses pembentukan badan adhoc Pemilu 2024 ini menurut Radfan, jauh lebih mudah dibandingkan dengan Pemilu sebelumnya. Yakni dengan penggunaan aplikasi Sistem Informasi Anggota KPU dan Badan Adhoc (SIAKBA), sehingga pendaftar tidak perlu menyerahkan berkas fisik dalam proses administrasi. “Tinggal menyiapkan file, ada yang dalam bentuk pdf maupun jpg. Kemudian buat akun di aplikasi SIAKBA, tentu harus punya email. Seluruh berkas persyaratan diunggah di akun SIAKBA pendaftar masing-masing. Sederhananya begitu. Ini memudahkan, bak bagi peserta maupun KPU,” jelasnya. (rdf)

BANYUWANGI, KPU Kota Probolinggo - KPU Provinsi Jawa Timur menggelar Rapat Koordinasi (Rakor) Evaluasi Pelanggaran Administratif Pemilu pada Tahapan Verifikasi Administrasi Partai Politik Peserta Pemilu Tahun 2024. Rakor ini digelar selain melakukan evaluasi, juga mitigasi adanya sengketa. Rakor yang digelar di kantor KPU Banyuwangi mulai Selasa-Kamis (1-3/11/2022) tersebut, mengundang Divisi Hukum dan Kasubbag Hukum dan SDM Kpu Kabupaten/ Kota se- Jawa Timur. Hadir Divisi Hukum dan Pengawasan KPU Kota Probolinggo Akhmad Faruk Yunus Putra serta Kasubbag Hukum dan SDM Arnik April Susanti. Anggota KPU Jawa Timur Divisi Hukum dan Pengawasan Muhammad Arbayanto dalam arahannya megatakan, proses pengawasan perlu terus diintensifkan. “Penekanan pada pengawas untuk membaca dan menganalisa secara detail antara aturan dengan pelaksanaan pengawasan yang dilakukan dalam tahapan verifikasi administrasi,” katanya. Baik itu verifikasi kepengurusan hingga keanggotaan partai politik calon peserta Pemilu 2024. Arba –sapaan akrabnya- berharap, rakor tersebut meningkatkan sisi pengawasan. “Kita harus mencatat setiap item-item penting dalam pengawasan Pemilu. Baik dalam verifikasi administrasi maupun verifikasi administrasi perbaikan, atau saat verifikasi faktual,” jelasnya. (aas/rdf)