Berita Terkini

PROBOLINGGO, KPU Kota Probolinggo – Proses pembentukan badan adhoc Pemilu Tahun 2024 terus dimatangkan KPU RI. Di sela-sela itu, KPU Kota Probolinggo terus berkoordinasi dengan sejumlah pihak. Salah satunya dengan Satpol PP berkaitan dengan kebutuhan petugas ketertiban Pemilu atau linmas. Koordinasi tersebut difasilitasi Satpol PP setempat. Hadir dalam rapat koordinasi tersebut, Kasatpol PP Aman Suryaman beserta jajarannya, Kabid Politik Dalam Negeri Bakesbangpol Kota Probolinggo Abdi Firdausi, serta perwakilan Satpol PP yang bertugas di kantor kecamatan. “Dalam proses Pemilu 2024 nanti, kami membutuhkan dukungan dari linmas yang bertugas di masing-masing TPS,” katanya. Diperkirakan, jumlah TPS untuk Pemilu 2024 nanti sekitar 635 titik. Dengan satu TPS membutuhkan 2 orang linmas, maka total kebutuhan mencapai 1.270 orang. Terkait honor, Radfan menyebut ada kenaikan dari Pemilu 2024. Jika pada Pemilu 2019 honor linmas Rp 500 ribu, naik menjadi Rp 700 ribu. Sedangkan soal fasilitas seragam dan pelatihan, Radfan menyebut itu difasilitasi Pemkot Probolinggo. Sementara itu, Kasatpol PP Aman Suryaman menyatakan kesiapannya dengan menyediakan personel dan kebutuhan lainnya. “Prinsipnya kami pasti mendukung kelancaran pelaksanaan Pemilu. Khususnya petugas linmas,” jelasnya. (rdf)

PROBOLINGGO, KPU Kota Probolinggo – Aplikasi Sistem Informasi Anggota KPU dan Badan Adhoc (SIAKBA) terus dimatangkan KPU RI. Salah satunya dengan melakukan uji beban di seluruh wilayah di Indonesia. Uji beban dilakukan untuk mengetahui sejauh mana aplikasi tersebut stabil ketika diakses oleh jutaan pendaftar. Hal itu disampaikan Komisioner KPU Kota Probolinggo Divisi Sosdiklih, Parmas, dan SDM Radfan Faisal disela-sela mengikuti zoom meeting terkait aplikasi tersebut. “Dengan uji beban ini, nanti diketahui kendalanya di mana. Dari uji beban itu pula, maka dilakukan evaluasi dan penyempurnaan,” katanya, Senin (7/11/2022). Uji beban tidak hanya dilakukan oleh internal KPU, sejumlah kabupaten/kota juga melibatkan kelompok masyarakat. Semakin banyak yang mengikuti uji beban, maka semakin diketahui kelemahan aplikasi tersebut. Dengan begitu, pihak ketiga yang ditunjuk KPU punya waktu untuk memperbaiki. (rdf)

PROBOLINGGO, KPU Kota Probolinggo – Proses pembentukan badan adhoc Pemilu tahun 2024 tengah disiapkan oleh KPU Kota Probolinggo. Di antaranya dengan melakukan sosialisasi pada stakeholder terkait, agar semakin banyak masyarakat yang terlibat menjadi peserta. Komisioner KPU Kota Probolinggo Divisi Sosdiklih, Parmas, dan SDM Radfan Faisal mengatakan, proses pembentukan badan adhoc memang menunggu PKPU yang menjadi rujukan. Namun begitu, pihaknya tetap bisa melakukan kegiatan berkaitan dengan tahapan tersebut. “Di antaranya tentu saja koordinasi dan sosialisasi. Sejauh ini, kami sudah berkoordinasi dengan banyak pihak. Baik itu organisasi kemasyarakatan, organisasi kepemudaan, organisasi kemahasiswaan, kelompok masyarakat, hingga pemerintah kota. Hingga unsur kelurahan,” katanya. Proses pembentukan badan adhoc Pemilu 2024 ini menurut Radfan, jauh lebih mudah dibandingkan dengan Pemilu sebelumnya. Yakni dengan penggunaan aplikasi Sistem Informasi Anggota KPU dan Badan Adhoc (SIAKBA), sehingga pendaftar tidak perlu menyerahkan berkas fisik dalam proses administrasi. “Tinggal menyiapkan file, ada yang dalam bentuk pdf maupun jpg. Kemudian buat akun di aplikasi SIAKBA, tentu harus punya email. Seluruh berkas persyaratan diunggah di akun SIAKBA pendaftar masing-masing. Sederhananya begitu. Ini memudahkan, bak bagi peserta maupun KPU,” jelasnya. (rdf)

BANYUWANGI, KPU Kota Probolinggo - KPU Provinsi Jawa Timur menggelar Rapat Koordinasi (Rakor) Evaluasi Pelanggaran Administratif Pemilu pada Tahapan Verifikasi Administrasi Partai Politik Peserta Pemilu Tahun 2024. Rakor ini digelar selain melakukan evaluasi, juga mitigasi adanya sengketa. Rakor yang digelar di kantor KPU Banyuwangi mulai Selasa-Kamis (1-3/11/2022) tersebut, mengundang Divisi Hukum dan Kasubbag Hukum dan SDM Kpu Kabupaten/ Kota se- Jawa Timur. Hadir Divisi Hukum dan Pengawasan KPU Kota Probolinggo Akhmad Faruk Yunus Putra serta Kasubbag Hukum dan SDM Arnik April Susanti. Anggota KPU Jawa Timur Divisi Hukum dan Pengawasan Muhammad Arbayanto dalam arahannya megatakan, proses pengawasan perlu terus diintensifkan. “Penekanan pada pengawas untuk membaca dan menganalisa secara detail antara aturan dengan pelaksanaan pengawasan yang dilakukan dalam tahapan verifikasi administrasi,” katanya. Baik itu verifikasi kepengurusan hingga keanggotaan partai politik calon peserta Pemilu 2024. Arba –sapaan akrabnya- berharap, rakor tersebut meningkatkan sisi pengawasan. “Kita harus mencatat setiap item-item penting dalam pengawasan Pemilu. Baik dalam verifikasi administrasi maupun verifikasi administrasi perbaikan, atau saat verifikasi faktual,” jelasnya. (aas/rdf)

PROBOLINGGO, KPU Kota Probolinggo – Komisioner KPU Kota Probolinggo Radfan Faisal menjelaskan tahapan penyelenggaraan Pemilu Tahun 2024. Hal itu disampaikan saat menjadi narasumber dalam kegiatan Sosialisasi Pengawasan Partisipatif dalam Menghadapi Pemilu Serentak Tahun 2024 yang digelar Bawaslu setempat. “Tahapan Pemilu 2024 telah dimulai sejak Juni lalu. Saat ini, tahapan yang berjalan adalah verifikasi partai politik,” terangnya di hadapan peserta sosialisasi, Selasa (1/11/2022). Tahapan penyelenggaraan tersebut menurut Radfan –sapaan akrabnya-, juga melibatkan banyak pihak. Termasuk di antaranya masyarakat umum. Karena itu, Radfan mengimbau pada masyarakat untuk terlibat dalam setiap prosesnya. Baik sebagai anggota parpol, penyelenggara badan adhoc, lembaga survei, lembaga pemantau, hingga sukarelawan. Dengan banyaknya pihak yang terlibat, maka kualitas demokrasi pasti meningkat. “Kami terbuka atas setiap masukan dan saran masyarakat. Itu sebabnya, kami membuka pelayanan 24 jam sejak dimulainya tahapan. Ada help desk yang telah kami bentuk. Di antaranya melayani tanggapan masyarakat, yang namanya dicatut sebagai anggota oleh parpol,” jelasnya. Dalam kesempatan itu, hadir sejumlah pihak. Mulai dari Polres Probolinggo Kota, Kejaksaan Negeri Kota Probolinggo, Kodim 0820 Probolinggo, Pemkot Probolinggo, Camat dan Lurah. Kemudian organisasi kepemudaan, organisasi kemasyarakatan, hingga kelompok masyarakat. Narasumber tidak hanya Radfan, namun juga Ketua Bawaslu Provinsi Jawa Timur periode 2017-2022 Mohammad Amin. (rdf)

PROBOLINGGO, KPU Kota Probolinggo - KPU Kota Probolinggo menggelar Rapat Koordinasi (Rakor) Persiapan Verifikasi Faktual Keanggotaan di kantor partai politik calon peserta Pemilu tahun 2024, Minggu (30/10/2022). Acara yang berlangsung di aula KPU Kota Probolinggo itu menghadirkan ketua dan penghubung parpol nonparlemen. Ketua KPU Kota Probolinggo Ahmad Hudri berpesan agar partai politik menyiapkan diri dan anggotanya sebaik mungkin. Mulai dari sisi administrasi seperti KTP, KTA,  hingga siap mendatangkan anggotanya. “Bila tidak bisa hadir, maka boleh menghadirkan anggota melalui sarana teknologi informasi,” terangnya. Sementara itu Komisioner KPU Kota Probolinggo Divisi Teknis Penyelenggaraan Upik Raudhotul Hasanah mengatakan, bahwa rakor digelar agar parpol siap dan memahami mekanisme verifikasi faktual. Ia menegaskan, jika verifikator KPU telah bekerja secara profesional. “Kami telah bekali tim dengan atribut dan pemahaman. Tim kami sudah mendatangi rumah-rumah anggota partai politik sesuai hasil sampling. Minimal dua kali datang, baru kemudian kami buat surat pernyataan tidak bertemu,” kata komisioner perempuan satu-satunya ini. Sebagaimana diatur dalam Peraturan KPU Nomor 4 Tahun 2022 tentang Pendaftaran, Verifikasi & Penetapan Parpol Calon Peserta Pemilu tersebut, pihaknya telah menandatangi rumah tinggal anggota partai politik. Jika tidak bertemu, maka dapat berkomunikasi dengan LO untuk dihadirkan di kantor parpol. Di Kota Probolinggo, kegiatan verifikasi menghadirkan anggota partai politik dijadwalkan pada Rabu (2/11/2022). Petugas verifikasi dibagi menjadi empat tim, di mana masing-masing tim bertanggung jawab untuk memverifikasi keanggotaan untuk dua partai politik. (ori/rdf)