Berita Terkini

PROBOLINGGO, KPU Kota Probolinggo – Komisioner KPU Kota Probolinggo Radfan Faisal menjelaskan tahapan penyelenggaraan Pemilu Tahun 2024. Hal itu disampaikan saat menjadi narasumber dalam kegiatan Sosialisasi Pengawasan Partisipatif dalam Menghadapi Pemilu Serentak Tahun 2024 yang digelar Bawaslu setempat. “Tahapan Pemilu 2024 telah dimulai sejak Juni lalu. Saat ini, tahapan yang berjalan adalah verifikasi partai politik,” terangnya di hadapan peserta sosialisasi, Selasa (1/11/2022). Tahapan penyelenggaraan tersebut menurut Radfan –sapaan akrabnya-, juga melibatkan banyak pihak. Termasuk di antaranya masyarakat umum. Karena itu, Radfan mengimbau pada masyarakat untuk terlibat dalam setiap prosesnya. Baik sebagai anggota parpol, penyelenggara badan adhoc, lembaga survei, lembaga pemantau, hingga sukarelawan. Dengan banyaknya pihak yang terlibat, maka kualitas demokrasi pasti meningkat. “Kami terbuka atas setiap masukan dan saran masyarakat. Itu sebabnya, kami membuka pelayanan 24 jam sejak dimulainya tahapan. Ada help desk yang telah kami bentuk. Di antaranya melayani tanggapan masyarakat, yang namanya dicatut sebagai anggota oleh parpol,” jelasnya. Dalam kesempatan itu, hadir sejumlah pihak. Mulai dari Polres Probolinggo Kota, Kejaksaan Negeri Kota Probolinggo, Kodim 0820 Probolinggo, Pemkot Probolinggo, Camat dan Lurah. Kemudian organisasi kepemudaan, organisasi kemasyarakatan, hingga kelompok masyarakat. Narasumber tidak hanya Radfan, namun juga Ketua Bawaslu Provinsi Jawa Timur periode 2017-2022 Mohammad Amin. (rdf)

PROBOLINGGO, KPU Kota Probolinggo - KPU Kota Probolinggo menggelar Rapat Koordinasi (Rakor) Persiapan Verifikasi Faktual Keanggotaan di kantor partai politik calon peserta Pemilu tahun 2024, Minggu (30/10/2022). Acara yang berlangsung di aula KPU Kota Probolinggo itu menghadirkan ketua dan penghubung parpol nonparlemen. Ketua KPU Kota Probolinggo Ahmad Hudri berpesan agar partai politik menyiapkan diri dan anggotanya sebaik mungkin. Mulai dari sisi administrasi seperti KTP, KTA,  hingga siap mendatangkan anggotanya. “Bila tidak bisa hadir, maka boleh menghadirkan anggota melalui sarana teknologi informasi,” terangnya. Sementara itu Komisioner KPU Kota Probolinggo Divisi Teknis Penyelenggaraan Upik Raudhotul Hasanah mengatakan, bahwa rakor digelar agar parpol siap dan memahami mekanisme verifikasi faktual. Ia menegaskan, jika verifikator KPU telah bekerja secara profesional. “Kami telah bekali tim dengan atribut dan pemahaman. Tim kami sudah mendatangi rumah-rumah anggota partai politik sesuai hasil sampling. Minimal dua kali datang, baru kemudian kami buat surat pernyataan tidak bertemu,” kata komisioner perempuan satu-satunya ini. Sebagaimana diatur dalam Peraturan KPU Nomor 4 Tahun 2022 tentang Pendaftaran, Verifikasi & Penetapan Parpol Calon Peserta Pemilu tersebut, pihaknya telah menandatangi rumah tinggal anggota partai politik. Jika tidak bertemu, maka dapat berkomunikasi dengan LO untuk dihadirkan di kantor parpol. Di Kota Probolinggo, kegiatan verifikasi menghadirkan anggota partai politik dijadwalkan pada Rabu (2/11/2022). Petugas verifikasi dibagi menjadi empat tim, di mana masing-masing tim bertanggung jawab untuk memverifikasi keanggotaan untuk dua partai politik. (ori/rdf)

MALANG, KPU Kota Probolinggo - KPU Kota Probolinggo mengikuti Rapat Konsolidasi Pelaksanaan Tahapan Pemilu dan Pemilihan Serentak Tahun 2024. Kegiatan yang digelar dua hari tersebut, dalam rangka memantapkan persiapan serta pelaksanaan kegiatan di masing-masing KPU Kabupaten/Kota se- Jawa Timur. Rapat konsolidasi tersebut diadakan KPU Provinsi Jawa Timur di Hotel Grand Mercure Malang, Minggu-Senin (30-31/10/2022). Konsolidasi yang dihadiri Sekjen KPU RI Bernad Darmawan Sutrisno tersebut dimaksudkan agar jajaran sekretariat mendukung penuh program dan tahapan Pemilu 2024. “Selain konsolidasi, KPU RI juga akan terus melakukan koordinasi, arahan, diklat, serta bimtek secara berjenjang. Baik luring maupun daring yang melibatkan seluruh KPU kabupaten/kota, sebagai upaya mewujudkan pelaksanaan Pemilu dan Pemilihan yang adil dan berintegritas,” tegasnya saat memberikan arahan. Dalam kesempatan itu, Ketua KPU Provinsi Jawa Timur Choirul Anam mengatakan, sekretariat memiliki peran besar dalam tahapan Pemilu. Terutama mendukung kerja-kerja kelembagaan yang diemban komisioner. “Karena itu, kami berharap dukungan sekretariat optimal,” katanya. (aas/rdf)

JAKARTA, KPU Kota Probolinggo – KPU RI melakukan pencermatan pada penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian/Lembaga (RKA K/L) tahun anggaran 2023. Pencermatan itu dilakukan di hari kedua rapat penyusunan kegiatan tersebut, Jumat (28/10/2022). Plt. Kasubbag Perencanaan dan Data KPU Kota Probolinggo Arnik April Susanti yang hadir dalam kegiatan tersebut mengatakan, sesi tersebut dimaksudkan untuk mendapatkan data dan informasi atas rincian pagu anggaran indikatif tahun 2023. “Itu yang tujuan pertama. Tujuan kedua, yakni menilai dengan keyakinan terbatas melalui penelaahan dokumen dan klarifikasi dengan satker terkait, bahwa RKA-KL atau pagu indikatif 2023 tersebut, telah didukung dengan dokumen yang memadai. Sesuai dengan persyaratan dan peraturan perundangan terkait,” jelasnya. Selain itu, juga memperhatikan capaian tahun sebelumnya dan target yang akan dicapai. Termasuk memberikan saran untuk perbaikan usulan dan kelengkapan dokumen secara langsung pada saat reviu. Adapun ruang lingkup reviu atas pagu indikatif 2023 tersebut di antaranya, konsistensi pencantuman sasaran kinerja dalam RKA-K/L dengan Renja K/L dan RKP; kesesuaian total pagu dan rincian sumber dana dalam RKA-K/L dengan Pagu Anggaran K/L; dan kepatuhan dalam penerapan kaidah-kaidah penganggaran antara lain penerapan SBM serta SBK. Kemudian, kesesuaian jenis belanja; hal-hal yang dibatasi atau dilarang; pengalokasian anggaran untuk kegiatan yang didanai dari PNBP, PHLN, BLU, dan kelengkapan dokumen pendukung RKA-K/L. Untuk poin terakhir seperti RKA Satker, TOR/RAB, dan dokumen pendukung terkait lainnya. Arnik –sapaan akrabnya- mengatakan, kebutuhan tersebut berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 60/PMK.2022 tentang Standar Biaya Masukan (SBM) dan PKPU Nomor 4 Tahun 2011 tentang Tahapan Pendaftaran, Verifikasi & Penetapan Parpol Peserta Pemilu. (aas/rdf)

JAKARTA, KPU Kota Probolinggo – KPU RI mengingatkan KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU Kabupaten/Kota se- Indonesia untuk menyusun perencanaan yang baik, berkaitan dengan program dan tahapan penyelenggaraan Pemilu tahun 2024. Tidak hanya perencanaan, namun juga pelaksanaan kegiatan. Hal itu disampaikan KPU RI saat menggelar Rapat Penyusunan Rencana Kerja Anggaran Kementrian/Lembaga (RKA K/L) Tahun 2023. Kegiatan tersebut dihadiri KPU provinsi dan KPU kabupaten/kota se-Indonesia, selama tiga hari yakni Kamis - Sabtu (27-29/10/2022) di Hotel Pullman Jakarta. Dalam kegiatan tersebut, Plt. Kasubbag Perencanan dan Data KPU Kota Probolinggo Arnik April Susanti dan Operator Perencanaan Muridan Faqih hadir dalam acara tersebut. Acara dibuka langsung oleh Plh. Sekretaris Jenderal KPU RI Marwoto, yang didampingi jajaran pejabat Sekretariat Jenderal KPU RI. “Dalam rangka upaya peningkatan kualitas belanja negara, serta semangat optimalisasi anggaran, diperlukan pengendalian realisasi anggaran. Hal dimulai dari tahap perencanaan hingga pelaksanaan pengadaan barang dan jasa, serta kegiatan-kegiatan lainya,”jelasnya saat membuka acara, Kamis (27/10/2022). Dalam kesempatan itu, Marwoto juga mengimbau agar jajaran di bawah KPU RI melakukan pencermatan anggaran, agar menghasilkan output yang terukur. “Prinsipnya, cermat dalam anggaran dan selamat dalam pembelanjaan,” tegasnya. (aas/rdf)

PROBOLINGGO, KPU Kota Probolinggo – KPU Kota Probolinggo menggelar rapat koordinasi (rakor) dengan partai politik (parpol) non parlemen calon peserta Pemilu Tahun 2024, Sabtu (15/10/2022). Rakor digelar menghadapi verifikasi faktual yang akan dilaksanakan mulai 15 Oktober hingga 4 November 2022. Komisioner KPU Kota Probolinggo Upik Raudhotul Hasanah mengatakan, proses verifikasi administrasi sudah tuntas dilaksanakan. “Tahapan selanjutnya adalah verifikasi faktual. Karena itu, perlu kami lakukan koordinasi dengan bapak/ibu sekalian sebelum kami melakukan verfak,” terangnya dalam rapat koordinasi bersama parpol non parlemen calon peserta Pemilu 2024, Sabtu (15/10/2022). Komisioner yang mengampu Divisi Teknis Penyelenggaraan tersebut mengatakan, pihaknya sudah menyiapkan tim untuk melaksanakan verfak. “Baik verfak kepengurusan yang akan dilaksanakan 18 Oktober 2022, maupun verfak keanggotaan di hari selanjutnya,” katanya. Terkait verfak keanggotaan, KPU Kota Probolinggo telah menerima nama-nama yang menjadi sampel untuk semua parpol melalui aplikasi Sistem Informasi Partai Politik (Sipol). “Kami berharap, baik pengurus maupun anggota menyiapkan berkas yang dibutuhkan dalam proses verfak,” terangnya. Untuk parpol, berkas yang harus disiapkan di antaranya SK kepengurusan; surat keterangan domisili; KTA dan KTP atau KK pengurus, baik tingkat kota sampai kecamatan; serta berkas pendukung lainnya. Untuk kepengurusan, di tingkat kota minimal memenuhi 50 persen dari jumlah kecamatan. “Pengurus dalam hal ini adalah ketua, sekretaris, dan bendahara. Sementara untuk persyaratan yang harus dipenuhi anggota adalah KTA, KTP atau KK,” kata mantan Panwascam Wonoasih tersebut. Parpol yang akan di-verfak di Kota Probolinggo di antaranya Partai Bulan Bintang, Partai Kebangkitan Nusantara, Partai Garda Perubahan Indonesia, Partai Gelombang Rakyat Indonesia, Partai Hati Nurani Rakyat, Partai Solidaritas Indonesia, Partai Buruh, dan Partai Ummat. (rdf)