Berita Terkini

MANADO, KPU Kota Probolinggo – Sosialisasi memiliki peran penting dalam meningkatnya partisipasi masyarakat di Pemilu. Karena itu, sosialisasi penting terus dilakukan dalam berbagai macam metode dan sasaran. Harapannya, sosialisasi menyasar sampai lapisan masyarakat terbawah. Hal itu disampaikan Ketua KPU RI Hasyim Asy’ari, saat membuka Rapat Koordinasi (Rakor) Divisi Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, dan Partisipasi Masyarakat Tahun 2022, Kamis (15/9/2022). Rakor yang digelar di Manado tersebut, berlangsung hingga Sabtu (17/9/2022). “Sosialisasi itu menjadi ujung tombak dalam penyelenggaraan Pemilu. Ibarat sebuah toko, maka peran sosialisasi ini sebagai cover atau etalase. Karena itu, kemasannya harus menarik dan dirasakan keberadaannya oleh banyak orang,” ujar komisioner yang akrab disapa Hasyim tersebut. Hasyim mengatakan, secara umum, sosialisasi sudah dilaksanakan dengan massif oleh KPU di setiap tingkatan. Baik di pusat, provinsi, hingga kabupaten/kota. Hanya saja, perlu dikemas dengan baik. Terutama mempertimbangkan kemajuan teknologi. Di mana, pemanfaatan media sosial menjadi hal yang tidak bisa diabaikan. “Saya tidak akan menggarami lautan. Bapak ibu yang hadir di sini pasti paham yang terbaik di daerah masing-masing. Hanya saja, perkuat strategi dan metode yang dipakai selama ini, dengan mengoptimalkan pemanfaatan media sosial,” katanya. Dengan begitu, cakupan sosialisasi bisa lebih luas. Lebih dari itu, saat ini hampir sebagian besar masyarakat Indonesia telah memiliki gawai. Karena itu, penting bagi penyelenggara peka dengan perkembangan zaman. Karena itu pula, dalam rakor tersebut, KPU RI mengundang sejumlah pakar. Di antaranya presenter iNews TV Anisha Dasuki, praktisi media dari Drone Emprit Yan Kurniawan, hingga Komisioner KPU RI Divisi Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, dan Partisipasi Masyarakat August Mellaz. (rdf)

MANADO, KPU Kota Probolinggo – Sosialisasi dan Pendidikan Pemilih (Sosdiklih) dalam proses Pemilu 2024 menjadi salah satu tahapan penting yang disiapkan KPU RI. Dengan sosialisasi yang massif dan tepat sasaran, maka Partisipasi Masyarakat (Parmas) tercapai dengan optimal. Hal itu disampaikan Komisioner KPU RI Divisi Sosdiklih Parmas August Mellaz saat membuka rakornas yang digelar di Manado, Kamis (15/9/2022). “Karena itu penting untuk menyiapkan strategi terbaik, baik itu dari sisi program maupun metode,” ujar komisioner yang sebelumnya aktif sebagai pegiat Pemilu tersebut. Karena itu, pria asal Surabaya itu menginstruksikan KPU kabupaten/kota untuk kembali membuka data Pemilu 2019. Mulai dari berapa parmas di tingkat kabupaten/kota, kecamatan, kelurahan, hingga TPS. Tidak hanya itu, di semua tingkatan tadi perlu direkap berapa suara tidak sah. “Ini pintu awal untuk menerapkan strategi terbaik. Agar program yang kita laksanakan memang benar-benar match dengan kebutuhan masyarakat,” katanya. Karena banyak program baik namun karena tidak tepat secara analisa, sehingga tidak berdampak signifikan pada peningkatan parmas. Rakornas tersebut dilasanakan selama 3 hari, yakni hingga Sabtu (17/9/2022). Dalam rakor tersebut, KPU RI menghadirkan sejumlah pakar yang berkaitan dengan sosialisasi. Mulai akademisi, jurnalis, hingga birokrat. August Mellaz berharap, parmas Pemilu 2019 nanti sesuai target minimal 77,5 persen. (rdf)

PROBOLINGGO, KPU Kota Probolinggo – Wali Kota Probolinggo Hadi Zainal Abidin memberikan lampu hijau terkait pengajuan anggaran Pilkada Kota Probolinggo tahun 2024. Total anggaran yang diajukan KPU Kota Probolinggo mencapai Rp 37.686.948.180. Wali Kota berpesan, agar anggaran tersebut semakin meningkatkan partisipasi masyarakat pada Pilkada. Hal itu terungkap dalam audiensi KPU Kota Probolinggo dengan Wali Kota dan jajaran Pemkot Probolinggo, Selasa (13/9/2022). Hadir dalam audiensi tersebut, Komisioner dan sekretariat KPU Kota Probolinggo, Bakesbangpol, DPPKA, Inspektorat, dan Bagian Hukum. Plt Kepala Bakesbangpol Kota Probolinggo Titik Widayawati mengatakan, audiensi tersebut dilaksanakan menindaklanjuti surat KPU Kota Probolinggo berkaitan dengan pembahasan anggaran Pilkada 2024. “KPU Kota Probolinggo mengajukan anggaran dengan besaran berbeda. Mulai Rp 41 miliar, turun ke Rp 37 miliar, dan terakhir naik Rp 50 juta untuk mengakomodasi tambahan biaya pemakaman,” terangnya. Ketua KPU Kota Probolinggo Ahmad Hudri mengatakan, pihaknya beberapa kali bersurat ke Pemkot Probolinggo terkait permohonan audiensi. Terutama berkaitan dengan kepastian anggaran. Hudri –sapaan akrabnya- mengamini pernyataan Titik, terkait dengan besaran anggaran. “Awal kami mengajukan anggaran Rp 41 miliar, turun di angka Rp 37 miliar sekian karena ada komponen pembiayaan yang di-cover Pemprov Jatim. Di antaranya honor PPK, pendirian TPS, dan sebagainya. Terakhir di angka Rp 37,6 miliar setelah kami diminta KPU RI memasukkan komponen anggaran untuk pemakaman,” katanya. Sementara itu, Wali Kota Probolinggo mengapresiasi langkah KPU yang telah melakukan efisiensi anggaran Pilkada 2024. “Kami minta TAPD untuk segera membahas pengajuan anggaran dari KPU, agar segera mendapat kepastian terkait kekuatan anggaran kita. Saya minta segera, jangan ditunda-tunda,” jelasnya. Secara umum, pihaknya menyepakati anggaran yang diajukan oleh KPU. Meskipun, nanti pemkot akan memberikan catatan dalam sejumlah komponen pembiayaan yang diajukan. Termasuk mekanisme penganggaran. Karena hingga kini, mulainya tahapan belum dipastikan. Apakah dimulai September atau Desember tahun 2023. (rdf)

PROBOLINGGO, KPU Kota Probolinggo – Wali Kota Probolinggo Hadi Zainal Abidin mengajak komisioner dan sekretariat KPU Kota Probolinggo, menengok guest house di rumah dinas. Hal itu dilakukan usai audiensi dengan KPU berkaitan dengan anggaran Pilkada 2024, Selasa (13/9/2022). “Mulanya di sini ada bangunan, tapi tidak terpakai maksimal. Karena itu, kami renovasi untuk guest house dengan 4 kamar dengan fasilitas lengkap. Selain itu ada fasilitas dapur dan rooftop untuk ngopi-ngopi,” katanya sembari mengajak berkeliling di bangunan baru tersebut. Termasuk bila KPU kedatangan tamu, bisa memanfaatkan kamar tersebut untuk transit. Wali Kota mengatakan, selain untuk tempat transit tamu, guest house tersebut juga diperuntukkan bagi pengantin baru yang ingin memanfaatkan kamar yang ada untuk bulan madu. Selain fasilitas mobil dinas yang juga bisa dimanfaatkan untuk warga yang menikah. Di sela-sela kunjungan ke guest house, Ketua KPU Kota Probolinggo juga menawarkan untuk mengundang Ketua KPU RI Hasyim Asy’ari dalam sebuah kegiatan di Kota Probolinggo. “Di antaranya penandatanganan nota kesepahaman antara KPU dengan Pemkot Probolinggo,” katanya. Namun, Hudri –sapaan akrabnya- mengatakan, pihaknya akan terlebih dahulu berkoordinasi dengan KPU Provinsi Jawa Timur berkaitan dengan rencana kegiatan tersebut. Diketahui, nota kesepahaman dengan KPU saat ini, dilakukan oleh KPU RI. Baru perjanjian kerja sama bisa dilakukan KPU di daerah. (rdf)

SURABAYA, KPU Kota Probolinggo – KPU Kota Probolinggo menghadiri rapat koordinasi (rakor) Tindak Lanjut Hasil Pemadanan Data Pemutakhiran Berkelanjutan (DPB) dengan Data Kependudukan yang digelar KPU Provinsi Jawa Timur, Senin- Selasa (12-13/9/2022). Rakor ini bertujuan untuk mengetahui progres pencermatan dan tindaklanjut hasil pemadanan dengan data kependudukan Kemendagri, yang dilakukan oleh KPU Kabupaten/Kota se-Jawa Timur. Jajaran komisioner KPU Jatim dan sekretariat di Bagian Perencanaan, Data, dan Informasi (Rendatin), hadir dalam rakor tersebut. “Progres keakuratan data menggunakan de jure tidak faktual. Contohnya ketika KTP-el identitas kependudukannya ada di suatu tempat, orangnya ternyata masih berada di wilayah berbeda. Maka KPU menggunakan data pada identitas kependudukannya sebagai  legal standing ketika menetapkan di DPB,” kata Ketua KPU Jawa Timur Choirul Anam dalam sambutannya. Sementara itu, Komisioner KPU Jawa Timur Divisi Rendatin Nurul Amalia mengatakan, KPU kabupaten/kota harus melakukan pencocokan dan penelitian terbatas (coktas). Hal itu untuk mengecek progres tindak lanjut dari SE KPU Nomor 17 Tahun 2022 terkait data ganda, anomali, meninggal, dan tidak padan. “Dengan begitu diketahui,  sejauh mana KPU melaksanakan kegiatan tersebut. Paling lambat, coktas dilaksanakan tanggal 20 September 2022,” jelasnya. Rakor yang digelar di Hotel Vasa Surabaya itu, dihadiri KPU kabupaten/kota se-Jawa Timur. Di antaranya Ketua Divisi Rendatin Muhammad Derajad, Kasubbag Program dan Data Arnik April Susanti, serta operator Sidalih Ardian Setyo Nugroho. (aas/rdf)

PROBOLINGGO, KPU Kota Probolinggo – Pemilihan ketua Pengurus Komisariat (PK) Ikatan Pelajar Nahdlatul Ulama (IPNU) Madrasah Aliyah (MA) Riyadlus Sholihin dihadiri KPU Kota Probolinggo, Senin (12/9/2022). Kehadiran KPU melakukan pendampingan dalam proses pemilihan tersebut. Komisioner KPU Kota Probolinggo Radfan Faisal mengapresiasi proses pemilihan ketua PK IPNU tersebut. “Proses pemilihan tersebut berjalan dengan baik. Pelajar perlu dikenalkan sejak dini, proses demokrasi yang juga dilakukan untuk memilih lembaga eksekutif dan legislatif,” katanya. Sebelum dilakukan pemilihan, pemilik suara yang merupakan siswa-siswa MA itu sendiri, mendapatkan materi demokrasi dari KPU Kota Probolinggo. Mereka juga mendapat pemahaman mengenai organisasi dari pengurus IPNU tingkat kecamatan hingga kota. Menariknya, selain penyampaian visi misi, tiga kandidat ketua diuji kecakapan dalam hal kepemimpinannya melalui debat kandidat. Itu mereka lakukan di hadapan para pemilih yang merupakan teman serta adik tingkat mereka di madrasah yang ada di Kelurahan Ketapang, Kecamatan Kademangan itu. Indah, salah seorang guru yang mendampingi proses pemilihan tersebut mengatakan, pihaknya memang ingin berperan dalam Pemilu 2024. “Salah satunya dengan mengenalkan seperti apa di TPS itu pada anak-anak,” katanya. “Selain kepentingan agar roda organisasi IPNU di MA Riyadlus Sholihin tetap berjalan,” imbuhnya. (rdf)