Berita Terkini

PROBOLINGGO, KPU Kota Probolinggo – Menghadapi tahapan verifikasi faktual kepengurusan dan keanggotaan partai politik (parpol) calon peserta Pemilu 2024, KPU Kota Probolinggo melakukan internalisasi proses tersebut. Hal itu dilakukan untuk memantapkan kerja tim yang dibentuk. “Untuk verfak nanti, kami sudah membentuk tim. Ada 5 tim yang akan bertugas di masing-masing kecamatan dengan penanggungjawab masing-masing komisioner,” terang Komisioner KPU Kota Probolinggo Divisi Teknis Penyelenggaraan Upik Raudhotul Hasanah, Sabtu (15/10/2022). Verfak untuk kepengurusan dan keanggotaan sesuai dengan PKPU 4 Tahun 2022 tentang Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilu Anggota DPR dan DPRD dijadwalkan 15 Oktober hingga 4 November 2022. “Setiap tim nanti ada penanggungjawab, koordinator, dan anggota. Masing-masing verifikator akan dilengkapi dengan id card, surat tugas, hingga penanda lainnya,” ujar satu-satunya komisioner perempuan tersebut. Dalam internalisasi tersebut, Upik –sapaan akrabnya- juga memberikan penjelasan detail mengenai apa yang harus dilakukan verifikator. Termasuk  dokumen apa saja yang harus diisi dan berkas apa saja yang perlu ditunjukkan oleh pihak yang diverifikasi. “Untuk parpol, berkas yang harus disiapkan di antaranya SK kepengurusan; surat keterangan domisili; KTA dan KTP atau KK pengurus, baik tingkat kota sampai kecamatan; serta berkas pendukung lainnya. Pengurus dalam hal ini adalah ketua, sekretaris, dan bendahara,” jelasnya. Terkait kepengurusan, Upik menyebut jika di tingkat kota minimal memenuhi 50 persen dari jumlah kecamatan. Karena ada 5 kecamatan di Kota Probolinggo, maka kepengurusan minimal ada di 3 kecamatan. Sementara untuk persyaratan yang harus dipenuhi atau ditunjukkan anggota adalah KTA, KTP atau KK. (rdf)

PROBOLINGGO, KPU Kota Probolinggo -  Komisioner, pejabat sekretariat, hingga staf KPU Kota Probolinggo melaksanakan medical checkup (MCU) atau pemeriksaan kesehatan, Sabtu (15/10/2022). MCU yang sifatnya wajib tersebut, dilakukan bekerjasama dengan Rumah Sakit Wonolangan. MCU tersebut dilakukan merujuk pada Surat Dinas (SD) Nomor 2365/TU.01.1-SD/04/2022 perihal Pemeriksaan Kesehatan atau MCU. Hal itu berlaku baik KPU RI, KPU provinsi, hingga KPU kabupaten/kota. “Instruksi tersebut telah kami laksanakan,” terang Sekretaris KPU Kota Probolinggo Agus Setiyono. Dalam surat dinas tersebut, ada 4 hal yang diperintahkan oleh KPU RI. Di antaranya berkaitan dengan pentingnya pemeriksaan kesehatan dalam tahapan penyelenggaraan Pemilu 2024. Dengan pemeriksaan tersebut, akan diketahui sejauh mana kondisi kesehatan masing-masing personel. “Dalam pemeriksaan kesehatan itu, kami merujuk pada surat dinas berkaitan dengan apa saja yang masuk dalam item pemeriksaan. Mulai pemeriksaan fisik, laboratorium, hingga pemeriksaan penunjang,” katanya. Pemeriksaan fisik seperti riwayat kesehatan, tekanan darah, nadi, pernapasan, mata, tinggi dan berat badan, lingkar perut, gigi, dan mulut. Kemudian laboratorium seperti hermatologi, urin asli, urin analisis, fungsi hati, profil lemak, fungsi ginjal, hingga gula darah. Sedangkan penunjang seperti foto thorax dan rekam jantung. (rdf)

PROBOLINGGO, KPU Kota Probolinggo – Verifikasi faktual (verfak) kepengurusan dan keanggotaan calon peserta Pemilu tahun 2024 siap dilakukan KPU Kota Probolinggo. Total ada 8 partai politik (parpol) yang akan di-verfak oleh tim yang telah dibentuk. KPU RI memberi waktu pelaksanaan verfak mulai 15 Oktober hingga 4 November 2022. Komisioner KPU Kota Probolinggo Upik Raudhotul Hasanah mengatakan, sesuai dengan pengumuman KPU RI Nomor 9/PL.01.1-Pu/05/2022 tentang Pengumuman Hasil Verifikasi Administrasi, ada 18 parpol yang dinyatakan memenuhi syarat dalam proses verifikasi administrasi (vermin). “Istilah yang dipakai bukan lolos dan tidak lolos, karena istilah tersebut dipakai saat tuntas semua tahapan mulai pendaftaran, verifikasi administrasi, dan verifikasi faktual. Yaitu pada saat penetapan parpol peserta Pemilu 2024. Sebelum proses tersebut, istilah yang dipakai itu memenuhi syarat dan tidak memenuhi syarat,” terangnya, Sabtu (15/10/2022). Komisioner yang akrab disapa Upik ini mengatakan, sesuai dengan putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 55/PUU-XVIII/2020, parpol yang memenuhi syarat administrasi dan dilakukan verfak hanya parpol non parlemen. Sementara parpol parlemen, tidak perlu dilakukan verfak. Dari proses vermin di Kota Probolinggo, ada 8 parpol yang memiliki kepengurusan dan keanggotaan sesuai dengan syarat minimal. “Dari parpol yang memenuhi syarat sesuai pengumuman KPU RI, hanya Perindo yang di Kota Probolinggo tidak di-verfak. Karena tidak memiliki kepengurusan dengan keanggotaan,” jelasnya. Parpol yang akan di-verfak di Kota Probolinggo di antaranya Partai Bulan Bintang, Partai Kebangkitan Nusantara, Partai Garda Perubahan Indonesia, Partai Gelombang Rakyat Indonesia, Partai Hati Nurani Rakyat, Partai Solidaritas Indonesia, Partai Buruh, dan Partai Ummat. (rdf)

SURABAYA, KPU Kota Probolinggo – Ketua KPU Provinsi Jawa Timur Choirul Anam menegaskan, KPU dan Bawaslu sama-sama penyelenggara Pemilu. Bedanya hanya pada tugas, pokok, dan fungsi (tupoksi). Karena itu, tahapan penyelenggaraan Pemilu menjadi momen membangun kebersamaan lebih erat. Hal itu disampaikan Anam –sapaan akrabnya- saat KPU Provinsi Jawa Timur menggelar Rapat Koordinasi (Rakor) Persiapan Verifikasi Faktual (Verfak) Kepengurusan dan Keanggotaan Partai Politik tingkat Provinsi dan Kabupaten/Kota, Kamis-Jumat (13-14/10/2022). Kegiatan tersebut dilaksanakan di Hotel Platinum Surabaya yang diikuti oleh Ketua, Divisi Teknis Penyelenggaraan, Divisi Hukum dan Pengawasan, Kasubbag Tekmas KPU Kabupaten/Kota, serta Ketua Bawaslu dari 38 Kabupaten/Kota se-Jawa Timur. “Tidak ada pertentangan di antara kami. Hanya beda tupoksi,  beda kewajiban, dan kewenangan,” kata Anam. Karena itu, dalam pelaksanaan verfak nanti, Anam berharap jajaran di bawahnya agar terus berkoordinasi dengan Bawaslu masing-masing. Apabila mendapatkan imbauan, maka perlu direspons dengan baik. Anam berjanji, ke depan frekuensi rapat bersama seperti ini akan lebih sering dilakukan. Bahkan, dirinya akan mendorong hal serupa ditiru dan dilaksanakan KPU Kabupaten/Kota, hingga ke tingkat badan adhoc. (ori/rdf)

PROBOLINGGO, KPU Kota Probolinggo – KPU Kota Probolinggo menggelar Bimbingan Teknis (Bimtek) Persiapan Pelaksanaan Verifikasi Faktual (Verfak) Kepengurusan, Domisili, dan Keanggotaan Partai Politik Calon Peserta Pemilu 2024, Minggu (9/10/2022). Dalam bimtek tersebut, juga dilakukan simulasi agar pelaksanaan verfak lancar. Kegiatan yang dihadiri komisioner dan sekretariat KPU Kota Pobolinggo tersebut, juga diikuti Bawaslu setempat. Ketua KPU Kota Probolinggo Ahmad Hudri mengatakan, verfak menjadi salah satu tahapan penting dalam penyelenggaraan Pemilu 2024. “Karena itu, penting dipahami oleh seluruh staf yang nantinya terlibat sebagai verifikator,” katanya. Sesuai dengan tahapan PKPU Nomor 3 Tahun 2022 tentang Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan, Partai Politik Peserta Pemilu Anggota DPRD dan DPRD, proses verifikasi dilakukan setelah verifikasi administrasi tuntas. Merujuk pada Keputusan 260 tahun 2022 tentang hal yang sama, verfak kepengurusan dan keanggotaan dilaksanakan mulai 15 Oktober - 4 November 2022. Lebih lanjut Komisioner KPU Kota Probolinggo Divisi Teknis Penyelenggaraan Upik Raudhotul Hasanah mengatakan, pihaknya telah membentuk 5 tim untuk melaksanakan vertual nanti. “Masing-masing komisioner bertanggungjawab di masing-masing tim,” terangnya. Seluruh verifiktor dibekali alat bantu berupa formulir lembar kerja kepengurusan untuk verfak keanggotaan. “Verfak kepengurusan ini untuk membuktikan kepengurusan Partai Politik calon peserta Pemilu, memperhatikan keterwakilan perempuan paling sedikit  30 persen pada susunan pengurus partai politik; serta domisili kantor tetap,” jelasnya. Tidak hanya memaparkan materi tentang vertual, Upik –sapaan akrabnya- juga mensimulasikan proses vertual. Ada yang berperan sebagai pengurus parpol saat vertual kepengurusan, ada yang berperan sebagai verifikator. Simulasi tersebut juga melibatkan Bawaslu sebagai pengawas. (rdf)

PROBOLINGGO, KPU Kota Probolinggo – Ketua KPU Kota Probolinggo Ahmad Hudri memberikan motivasi pada komisioner dan sekretariat KPU Kota Probolinggo. Terutama berkaitan dengan penyelenggaraan tahapan Pemilu 2024, yang saat ini memasuki tahap verifikasi partai politik. Hal itu disampaikan Hudri –sapaan akrabnya- saat memberikan arahan dalam Bimbingan Teknis (Bimtek) mengenai Persiapan Pelaksanaan Verifikasi Faktual (Verfak) Kepengurusan, Domisili, dan Keanggotaan Partai Politik Calon Peserta Pemilu 2024 digelar KPU Kota Probolinggo, Minggu (9/10/2022). “Dalam kerja tim, tentu seluruh pihak yang berada di dalam tim tersebut bekerja dengan maksimal sesuai perannya. Jangan sampai, satu atau dua orang di dalam tim tersebut tidak berperan, bahkan menghambat. Karena hal itu berdampak tidak hanya pada proses, namun juga hasil,” jelasnya. Komisioner dua periode itu mengatakan, dalam tahapan Pemilu 2024, ada kondisi di mana keputusan itu dibuat dengan cermat dan cepat. Ketika tim bekerja lamban, maka berdampak pada proses secara keseluruhan. Hal senada disampaikan Komisioner Divisi Hukum dan Pengawasan Akhmad Faruk Yunus Putra. Sebagai komisioner yang bertanggungjawab pada internal lembaga, ia mengingatkan agar bekerja sesuai dengan tugas, pokok, dan fungsinya. Dengan begitu, tidak ada lagi tumpang tindih peran. “Jangan sampai nantinya, ada pihak yang beban kerjanya banyak, di sisi lain ada yang beban kerjanya ringan. Selayaknya, msing-masing pihak sudah memiliki tugas dan peran masing-masing. Tentu itu yang harus dilakukan. Perkara nanti saling support, tidak masalah yang peting tugas utamanya selesai,” pesannya. (rdf)