Berita Terkini

JAKARTA, KPU Kota Probolinggo - Bimbingan Teknis Sistem Informasi Partai Politik (Sipol) di hari kedua, Selasa (24/7/2022), peserta dibagi dalam dua kelas. Kelas Komisioner membahas soal kebijakan, sedangkan di kelas sekretariat dilakukan simulasi pembuatan akun hingga tahap melakukan verifikasi administrasi melalui sipol. Dalam kelas sekretariat yang diikuti Kasubbag Teknis dan operator, narasumbernya berasal dari KPU Provinsi Jawa Timur. Di antaranya Kabag Teknis dan Hupmas Popong Anjar Seno,  Kasubbag Teknis Penyelenggaraan Eddy Prayitno, dan operator Sipol KPU Provinsi Jawa Timur Bintang. “Ada tiga tipe Sipol. Pertama untuk KPU, kedua untuk partai politik. Sedangkan tipe ketiga adalah viewer yang diperuntukkan bagi Bawaslu,” ujar Popong –sapaan akrabnya-. Lebih lanjut ia menjelaskan, bahwa admin KPU kabupaten/kota secara mandiri mengajukan pembuatan akun yang harus terlebih dahulu diverifikasi oleh admin KPU. Eddy Prayitno mengatakan, setelah mendapatkan persetujuan, admin KPU kabupaten/kota bertugas membuat akun bagi operator dan akun viewer. “Ini yang perlu diingat, bahwa sepulang dari sini, kita diharuskan membuat helpdesk Sipol. SOP layanannya akan segera dibuatkan oleh KPU RI,” terangnya. (ori/rdf)

JAKARTA,  KPU Kota Probolinggo – KPU merupakan penanggung jawab akhir penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan Serentak 2024. Karenanya KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota dituntut untuk menjaga kedisiplinan, ketaatan pada aturan, dan cermat dalam menjalankan verifikasi. Hal itu disampaikan Ketua KPU Hasyim Asyari saat memberikan arahan dalam pembukaan kegiatan Bimbingan Teknis Peraturan KPU tentang Pendaftaran, Verifikasi dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilu serta Pengenalan Fungsi Sistem Informasi Partai Politik (Sipol) kepada KPU Kabupaten/Kota, Sabtu (23/7/2022). Hasyim –sapaan akrabnya- menjelaskan, dengan komitmen tersebut, maka tidak ada lagi pemahaman dan perlakuan berbeda dalam memberikan layanan pada partai politik calon peserta Pemilu tahun 2024. “Target tidak sekadar tahu, tidak sekadar paham. Tapi, juga disiplin terhadap aturan, SOP,  juklak dan juknis,  serta terampil dalam pendaftaran dan verifikasi,” katanya.  Kegiatan tersebut diikuti komisioner, kasubbag, dan operator Sipol dengan total sebanyak 2.260 orang dari 34 KPU Provinsi dan 514 KPU Kabupaten/Kota se-Indonesia. Dalam kesempatan tersebut juga dipaparkan materi penyampaian kebijakan terkait pengawasan penyelenggaraan Pemilu, Kode Etik Penyelenggara Pemilu,  serta Sistem Elektronik Kepemiluan berturut-turut oleh perwakilan Bawaslu RI, DKPP dan ITB. (ori/rdf)

PROBOLINGGO, KPU Kota Probolinggo - KPU Provinsi Jawa Timur menggelar asistensi dan sosialisasi dokumen usulan Satyalencana Karya Satya di lingkungan Sekretariat KPU Provinsi dan Sekretariat KPU Kabupaten/Kota se-Jawa Timur, Jumat (22/7/2022). Kegiatan yang digelar secara daring ini juga diikuti oleh KPU Kota Probolinggo. Sosialisasi ini membahas tentang proses mekanisme dan prosedur penyampaian usulan tanda kehormatan Satya Lancana Karya Satya yang diselenggarakan oleh KPU RI secara berjenjang di KPU Propinsi dan KPU Kabupaten/Kota. “Sosialisasi ini dilakukan dalam rangka optimalisasi dan efektivitas proses penyelesaian usul pemberian tanda kehormatan,” terang Kepala Biro Gelar, Tanda Jasa, dan Tanda Kehormatan pada Sekretariat Negara Brigjen TNI (Mar) Ludi Prastyono saat memberikan paparannya. Diketahui, Satya Lancana Karya Satya PNS di lingkungan KPU RI dan KPU Provinsi, Kabupaten/Kota akan dirangkaikan dengan bimbingan teknis (bimtek) aplikasi layanan Satya Lancana Karya Satya (SLKS). Proses pengajuan usul SLKS juga bisa dilihat secara online. Di mana bagi PNS yang mengajukan usulan SLKS, selain melampirkan berkas persyaratan secara fisik, juga melampirkan soft copy daftar riwayat hidup dengan format PDF. Dengan adanya aplikasi lewat https://bit.ly/SilangTika ini, akan lebih mudah dan efisien dalam mengelola proses usulan SLKS. Serta, secara otomatis mengetahui masa kerja PNS secara urutan nominatif dan juga mengacu pada batasan waktu yang telah ditentukan dari masing-masing periode pengajuan SLKS. (aas/rdf)

SURABAYA, KPU Kota Probolinggo - KPU Provinsi Jawa Timur menggelar rapat koordinasi persiapan bimbingan teknis (bimtek) Sistem Informasi Partai Politik (Sipol), Kamis (21/7/2022). Rakor tersebut sebagai bentuk persiapan sebelum KPU RI menggelar bimbingan teknis mengenai Sipol pada 22-25 Juli 2022 di Jakarta. Rakor secara daring tersebut dihadiri oleh Sekretaris dan Kasubbag Teknis Hubungan Partisipasi Masyarakat (Tekmas) dari 38 KPU Kabupaten/Kota se-Jawa Timur. Sekretaris KPU Provinsi Jawa Timur Nanik Karsini mengatakan, rakor tersebut sebagai bentuk kesiapan KPU Jatim dalam menjalankan tahapan. “Memang digelar mendadak, ini bagian dari evaluasi kesiapan dalam menghadapi masa tahapan Pemilu 2024 dan internalisasi integritas 24 jam. Rajin-rajin mengecek grup WA dan hape harus aktif 24 jam,” tegasnya. Nanik –sapaan akrabnya- menjelaskan, dalam mengoperasikan aplikasi Sipol, admin di tingkat KPU Kabupaten/Kota adalah kasubbag. Sementara operator adalah staf dan diupayakan dari PNS. Apabila SDM yang ada tidak memungkinkan, baru diperbolehkan dari PPNPN. “Syaratnya harus menguasai IT dan berintegritas,” terangnya. Terkait penggunaan anggaran yang masih memerlukan penyesuaian, Nanik memerintahkan agar sesegera mungkin untuk melakukan revisi. Dengan begitu, program dan tahapan tidak terkendala karena alasan tidak tersedianya anggaran. (ori/rdf)

PROBOLINGGO, KPU Kota Probolinggo – Ruang partisipasi dalam Pemilu Serentak 2024 sangat terbuka bagi anak muda. Karena itu, sangat disayangkan jika anak-anak muda tidak melibatkan dalam proses demokrasi electoral tersebut. Karena mereka akan menjadi bagian dalam kepemimpinan bangsa di masa depan. Hal itu disampaikan Komisioner KPU Kota Probolinggo Akhmad Faruk Yunus Putra, saat menjadi narasumber dalam Rakercab 1 PC GP Ansor Kota Probolinggo, Minggu (17/7/2022). “Baik sebagai bagian dari peserta Pemilu, penyelenggara di badan adhoc, pemilih, maupun pihak lainnya,” terangnya. Rakercab dengan tema "Inovasi Strategi Gerakan Pemuda" itu memang menjadi momentum bagi KPU untuk mendorong keterlibatan pemuda. Misalnya, menjadi badan adhoc, tentu saja harus melalui proses seleksi. Termasuk menjadi pihak lainnya seperti masuk dalam tim lembaga survei, pemantau Pemilu, lembaga hitung cepat, dan sebagainya. “Tidak terkecuali bagi sahabat Ansor,” kata komisioner yang mengampu Divisi Hukum dan Pengawasan tersebut. Dengan terlibat dalam proses Pemilu, maka tujuan diselenggarakannya Pemilu akan tercapai. Setidaknya, ada 3 tujuan diselenggarakannya Pemilu. Di antaranya memberikan kesempatan pada setiap warga negara untuk menggunakan hak politiknya, terjadinya pergantian kepemimpinan secara reguler 5 tahunan dengan damai, serta mempertahankan kedaulatan rakyat dan tetap tegaknya negara. “Sahabat Ansor yang saya banggakan, melalui Pemilu, rakyat juga bisa menyampaikan keinginan dalam politik atau sistem kenegaraan. Karena Pemilu merupakan suatu mekanisme transfer kekuasaan politik secara damai. Legitimasi kekuasaan seseorang atau partai politik akhirnya tidak diperoleh dengan cara kekerasan,” jelasnya. Sebagai penyelenggara, pihaknya akan bekerja sesuai dengan prinsip integritas. Mulai jujur, mandiri, adil, dan akuntabel. “Pesan saya, tingkatkan kualitas diri, gunakan internet dan media sosial dengan bijak, jangan mudah terprovokasi oleh oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab, mau terbuka terhadap pengalaman baru, jadilah pemilih yang cerdas, mandiri dan rasional.” pungkasnya. (has/rdf)

PROBOLINGGO, KPU Kota Probolinggo – Aplikasi Sistem Informasi Kepegawaian (SIMPEG) yang dibuat KPU RI, disosialisasikan KPU Kota Probolinggo ke seluruh pegawai dalam rapat staf, Jumat (15/7/2022). Dengan begitu, pegawai bisa langsung mengakses sistem tersebut melalui www.simpeg.kpu.go.id. Data tersebut nantinya bisa dimasukan ke database Simpeg, baik PNS maupun PPNPN yang divalidasi oleh KPU RI mulai tanggal 19 Juli 2022 - 19 Agustus 2022. Rapat staf dipimpin langsung Sekretaris KPU Kota Probolinggo Agus Setiyono dan Kasubbag Hukum dan SDM KPU Kota Probolinggo Arnik April Susanti. “Sesuai dengan petunjuk KPU RI, setiap satuan kerja harus mempersiapkan dokumen pendukung yang perlu di-upload di Simpeg agar segera dapat diproses sebagai kelengkapan administasi lebih lanjut,” ungkap Arnik –sapaan akrabnya-. Setelah itu seluruh ASN dan PPNPN dapat mengakses Simpeg dengan memasukkan password dan username yang sudah dibagi secara individu, untuk meng-update data yang dibutuhkan. Rencananya, pekan depan KPU Kota Probolinggo akan mengadakan validasi semua data Simpeg PNS dan PPNPN untuk sinkronisasi sebagai laporan ke KPU RI. (aas/rdf)