Berita Terkini

PROBOLINGGO, KPU Kota Probolinggo – Proses verifikasi administrasi (vermin) Bakal Calon Anggota DPRD (BCAD) Kota Probolinggo dirampungkan tim verifikator KPU Kota Probolinggo. Hasilnya, kemudian diplenokan yang dipantau Komisioner KPU setempat, Kamis (22/6/2023). Ketua Divisi Teknis Penyelenggaraan KPU Kota Probolinggo Upik Raudhotul Hasanah mengatakan, pihaknya telah menuntaskan proses vermin sesuai dengan jadwal yang ditentukan. Yakni, mulai 15 Mei hingga 23 Juni 2023. Hal itu sesuai dengan tahapan yang ada di PKPU Nomor 10 Tahun 2023 tentang Pencalonan Anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota. “Hasilnya kami sampaikan dalam rapat pleno hari ini, terutama berkaitan dengan status masing-masing BCAD,” terangnya. Dalam rapat pleno tersebut, Upik –sapaan akrabnya- mengungkapkan, status sebagian besar BCAD di Kota Probolinggo masih Belum Memenuhi Syarat (BMS). Artinya, BCAD yang statusnya BMS, maka wajib melakukan perbaikan di masa pengajuan perbaikan dokumen persyaratan bakal calon. Yakni, 26 Juni sampai 9 Juli 2023. “Kami agendakan rapat koordinasi dengan LO parpol berkaitan dengan hasil vermin ini. Sehingga LO masing-masing parpol bisa mengkomunikasikan hal ini dengan parpol masing-masing, untuk segera dilakukan perbaikan dokumen,” jelasnya. Rencananya, rakor tersebut akan dilaksanakan Sabtu (24/6/2023). Dalam rapat pleno tersebut, tim verifikator menjelaskan indikator-indikator mana saja yang tidak terpenuhi pada masing-masing BCAD sehingga statusnya dinyatakan BMS. Dalam pleno itu pula, disampaikan hal-hal yang bersifat strategis agar proses perbaikan nanti lebih maksimal. (rdf)

PROBOLINGGO, KPU Kota Probolinggo – Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pemilu Tahun 2024 di Kota Probolinggo akhirnya ditetapkan sejumlah 178.502 pemilih. Hal itu terungkap dalam Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi DPT yang digelar KPU Kota Probolinggo, Rabu (21/6/2023). Rinciannya yakni, 87.460 pemilih laki-laki dan 91.042 pemilih perempuan. Pemilih tersebut tersebar di 669 Tempat pemungutan Suara (TPS) di 29 kelurahan yang ada di 5 kecamatan. Termasuk 3 TPS di lokasi TPS khusus. Yakni, 2 TPS yang ada di Lapas Klas IIB Probolinggo dan satu TPS di Pesantren Riyadlus Sholihin. Ketua Divisi Perencanaan, Data, dan Informasi KPU Kota Probolinggo Muhammad Derajad mengatakan, jumlah pemilih terbanyak ada di Kecamatan Mayangan yang mencapai 47.300 pemilih. Disusul Kecamatan Kanigaran 45.199 pemilih, Kecamatan Kademangan 32.354 pemilih, Kecamatan Kedopok 27.516 pemilih, dan Kecamatan Wonoasih 26.133 pemilih. “Kami telah merampungkan seluruh tahapan data pemilih untuk Pemilu Tahun 2024. Mulai dari pemutakhiran yang dilakukan Pantarlih, kemudian dilanjutkan ke kelurahan, kecamatan, dan kota dengan tahapan DPHP, DPS, DPSHP, DPSHP Akhir, dan DPT yang hari ini ditetapkan,” jelasnya. Terkait TPS di lokasi khusus, Derajad –sapaan akrabnya- menyebut, pihaknya menetapkan ada 3 TPS. Dua TPS khusus di Lapas Klas IIB Probolinggo mencapai 378 pemilih. Sementara di Pesantren Riyadlus Sholihin  terdapat 170 pemilih. Sementara itu, Ketua KPU Kota Probolinggo Ahmad Hudri mengatakan, DPT tersebut bersifat final untuk kebutuhan Pemilu 2024. “Terlepas nanti masih ada jenis pemilih yang masuk DPT Tambahan atau Daftar Pemilih Khusus (DPK),” terangnya. Pihaknya juga menunggu petunjuk lebih lanjut dari KPU bilamana diperlukan penyempurnaan kembali. Jika merujuk pada Pemilu Tahun 2019, ada penambahan sekitar 13.868 pemilih pada Pemilu Tahun 2024. Diketahui, jumlah pemilih pada Pemilu 2019 di Kota Probolinggo mencapai 164.634 pemilih. (rdf)

SURABAYA, KPU Kota Probolinggo – Komsioner KPU Provinsi Jawa Timur Divisi Teknis Penyelenggaraan Insan Qoriawan menyampaikan, sebagaimana diatur dalam UU Nomor 2 Tahun 2011 tentang Partai Politik disebutkan, bahwa keanggotaan partai politik bersifat tunggal. Karena itu, apabila ada anggota DPRD yang berasal dari parpol yang tidak lagi sebagai Peserta Pemilu 2024, maka harus melengkapi surat pernyataan pengunduran diri saat mendaftar sebagai Bakal Calon Anggota DPRD (BCAD) Pemilu 2024. “Hal itu merujuk Surat Ketua KPU Nomor 636. Untuk proses PAW, bukan di ranah kita,” jelasnya. Hal itu disampaikan dalam Rapat Koordinasi Penggantian Antar Waktu (PAW) Anggota DPRD Kabupaten/Kota dan Persiapan Penyampaian Hasil Verifikasi Administrasi Dokumen Persyaratan Bakal Calon Anggota DPRD Kabupaten/Kota, yang digelar KPU Provinsi Jawa Timur, Senin (19/6/2023). Kegiatan yang dilaksanakan di aula KPU Provinsi Jawa Timur tersebut, dihadiri Ketua Divisi Teknis Penyelenggaraan, Ketua Divisi Hukum dan Pengawasan, serta Kasubbag Tekmas dari 38 Kabupaten/Kota se-Jawa Timur. Sementara itu, terkait penyampaian hasil verifikasi administrasi dokumen syarat BCAD yang statusnya Belum Memenuhi Syarat (BMS), khususnya dengan status mantan terpidana dengan ancaman hukuman 5 tahun atau lebih, wajib menyerahkan tiga dokumen. Di antaranya surat putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap, surat keterangan dari lembaga pemasyarakatan, serta surat pernyataan pribadi yang dimuat di media massa atau media cetak dan online. Sedangkan bagi mantan narapidana dengan ancaman kurang dari lima tahun dan telah selesai menjalani hukuman kurungannya, maka yang bersangkutan cukup menyampaikan surat keterangan dari pengadilan saja. “Kalau mantan cukup dikenang. Jelas ya!” terang Insan disambut gelak tawa peserta rakor. (ori/rdf)

JAKARTA, KPU Kota Probolinggo - Komisioner KPU RI Divisi Teknis Penyelenggaraan Idham Holik mengapresiasi kelancaran tahapan pengajuan penerimaan bakal calon anggota DPRD. Padahal, pihaknya tidak melakukan bimbingan teknis (bimtek) khusus terkait tahapan tersebut. Hal itu disampaikan Idham -sapaan akrabnya- saat membuka Bimtek Tata Cara Pelaksanaan Verifikasi Administrasi Persyaratan Bakal Calon Anggota DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota, serta Penggunaan Silon dalam Pemilu 2024 bagi KPU Provinisi dan KPU Kabupaten/Kota, Jumat (26/5/2023). "Saya mengucapkan terima kasih karena proses pengajuan lancar, kondusif, tidak ada konflik horisontal dan vertikal," terangnya. Idham menegaskan, keberhasilan tersebut tidak lepas dari kepemimpinan dan koordinasi yang baik antara KPU Kabupaten/Kota dengan KPU Provinsi/KIP Aceh masing-masing. Lebih lanjut, Idham berharap penyelenggaraan tahapan ke depan dilakukan secara akuntabel, sehingga mendapat kepercayaan publik yang berujung pada tingginya tingkat partisipasi masyarakat dalam Pemilu 2024. Komisioner KPU Provinsi Jawa Barat periode 2018-2023 itu optimistis,  partisipasi masyarakat lebih tinggi dari Pemilu 2019. Yakni, di atas angka 82 persen. Dalam kesempatan itu, Idham menjelaskan bahwa dalam waktu dekat rancangan Peraturan KPU tentang Pemungutan Suara akan segera diselesaikan setelah melakukan simulasi dan diskusi terfokus dengan partai politik maupun Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Pemilu. Dirinya berharap akan mendapatkan masukan dari semua pihak untuk menutupi hal-hal yang belum diatur. Serta mengakomodasi kepentingan seluruh provinsi, tidak hanya Jakarta sentris. "Dalam uji publik nanti, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota kami minta mengundang stakeholder terkait. Sehingga setelah PKPU diundangkan, semua kepentingan terakomodasi," tegasnya. (ori/rdf)

PROBOLINGGO, KPU Kota Probolinggo - Proses serah terima pataka dan bendera partai politik peserta Pemilu Tahun 2024 yang digelar di Kota Probolinggo berlangsung meriah, Selasa (16/5/2023). Ratusan orang dengan ratusan kendaraan, terlibat langsung dalam kegiatan tersebut. Tabuhan perkusi dari grup musik dug-dug Lare Kebonsari Kulon (Lakek), kelompok musik tradisional lokal, membuat proses tersebut semakin bersemangat. Belum lagi tarian selamat datang Jaran Bodhag dan tampilan flashmob Jingle Pemilu dari sanggar Bina Tari Bayu Kencana (BTBK), yang sangat menghibur penonton. "Keren, luar biasa acaranya," kata Octaviani, salah seorang penonton yang rela berpanas-panasan untuk menonton kegiatan tersebut. Kegiatan yang digelar di Jl. Panglima Sudirman, tepatnya di depan kantor Pemkot Probolinggo tersebut juga dipadati penonton sejak pukul 06.00 WIB. Padahal, kegiatan baru dimulai satu jam kemudian. Wali Kota Probolinggo mengapresiasi rangkaian kegiatan seremonial Kirab Pemilu tersebut. "Ini bisa menjadi contoh bahwa sosialisasi dengan melibatkan banyak orang masih tetap layak untuk saat ini. Terima kasih karena Kota Probolinggo dipercaya mendapatkan kesempatan untuk Kirab," terangnya. Dalam seremonial tersebut, dilakukan sejumlah kegiatan. Mulai penyambutan rombongan KPU Kota Surabaya. Di mana, KPU Kota Surabaya yang menyerahkan pataka dan bendera parpol pada KPU Kota Probolinggo. Setelah itu, ada juga pembacaan dan penandatanganan deklarasi Pemilu Sarana Integrasi Bangsa; penyerahan maskot Pemilu Sura Sulu pada Forkopimda; penandatanganan berita acara serah terima, dan sebagainya. Baru setelah itu, dilakukan Kirab dengan melibatkan 10 kendaraan roda empat dan 120 motor. Terdiri dari badan adhoc dan TNI/Polri. "Kami berkeyakinan, bahwa masyarakat Kota Probolinggo memiliki kepedulian pada proses demokrasi ini," ujar Plh. Ketua KPU Kota Probolinggo Akhmad Faruk Yunus Putra dalam sambutannya. (rdf)

PROBOLINGGO, KPU Kota Probolinggo – KPU Kota Probolinggo berkoordinasi dengan Wali Kota Probolinggo Hadi Zainal Abidin, Selasa (18/4/2023). Koordinasi tersebut mengenai Jaminan Sosial Ketenagakerjaan bagi penyelenggara Pemilu, termasuk di dalamnya badan adhoc. Ketua KPU Kota Probolinggo Ahmad Hudri menyampaikan, koordinasi mengenai jaminan sosial ketenagakerjaan itu merupakan tindaklanjut surat KPU Nomor 267 Tahun 2023. “Prinsip surat tersebut, kami diinstruksikan untuk berkoordinasi dengan kepala daerah mengenai fasilitas tersebut,” terangnya. Hudri –sapaan akrabnya – menyampaikan, KPU RI mendasarkan surat tersebut pada Instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 2021 mengenai Optimalisasi Pelaksanaan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan. Di mana, penyelenggara Pemilu harus terdaftar sebagai peserta aktif. “Dalam surat tersebut juga disebutkan, bahwa SBML (Satuan Biaya Masukan Lainnya, Red) mengenai tahapan, tidak mencakup jaminan sosial ketenagakerjaan. Hanya mengatur honorarium dan santunan kecelakaan,” jelasnya. “Karena itu, kami berkoordinasi dengan wali kota sesuai dengan perintah tersebut,” imbuhnya. Sementara itu, Wali Kota Probolinggo Hadi Zainal Abidin merespons positif koordinasi tersebut. Pihaknya, mendukung program itu karena berkaitan dengan  hak dasar bagi pekerja, dalam hal ini penyelenggara Pemilu. Untuk itu, pihaknya akan melakukan koordinasi di internal pemkot mengenai tindaklanjut dari koordinasi tersebut. “Pada prinsipnya kami mendukung langkah tersebut. Kami akan mengkoordinasikan di internal maupun pihak lain agar hal itu bisa terealisasi,” katanya. Tidak hanya soal jaminan sosial ketenagakerjaan, pihaknya juga mendukung program lainnya mengenai tahapan Pemilu. Di antaranya Kirab Pemilu maupun dukungan kesekretariatan yang juga dikoordinasikan oleh KPU. (rdf)