Berita Terkini

PROBOLINGGO, KPU Kota Probolinggo – Sosialisasi pembentukan badan adhoc terus dimasifkan KPU Kota Probolinggo. Salah satunya melalui radio, bekerjasama dengan Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Kota Probolinggo. Dalam kesempatan itu, juga digelar dialog interaktif dengan pendengar radio. Kegiatan itu dipandu penyiar Radio Suara Kota 101,7 FM Yuli Anisah. Dialog yang dibahas mengenai bagaimana proses pembentukan badan adhoc, persyaratan, tata cara, hinggga mekanisme lainnya. Terutama karena pembentukan badan adhoc untuk Pemilu tahun 2024 berbeda dengan sebelumnya. “Perbedaan paling mencolok, digunakannya aplikasi SIAKBA (Sistem Informasi Anggota KPU dan Badan Adhoc). Termasuk ada perbedaan dalam honor yang diberikan,” katanya. Khusus honor, memang ada kenaikan dibanding dengan badan adhoc Pemilu tahun 2019. Hal itu setelah KPU RI mendapat lampu hijau dari Kementerian Keuangan (Kemenkeu). Selain itu, dialog tersebut juga membahas mengenai jadwal pelaksanaan yang memang menjadi acuan bagi pendaftar. Termasuk membahas regulasi pembentukan badan adhoc sesuai dengan PKPU Nomor 8 Tahun 2022. (rdf)

PROBOLINGGO, Kpu Kota Probolinggo - KPU Kota Probolinggo menggelar Forum Grup Diskusi (FGD) atau Diskusi Kelompok Terarah, terkait wacana Penataan Daerah Pemilihan (Dapil) Pemilu 2024 di wilayah Kota Probolinggo tetap 3 Dapil atau menjadi 4 atau 5 Dapil. Hasil diskusi ini akan menjadi salah satu masukan KPU Kota Probolinggo dalam pengusulan Dapil ke KPU RI. Apakah Kota Probolinggo dalam pemilu 2024 ini ada perubahan Dapil dari 3 Dapil, berubah menjadi 4 atau 5 Dapil. Kegiatan yang berlangsung hari Rabu (23/11/22) di salah satu hall Hotel di Jalan Suroyo Kota Probolinggo ini menghadirkan narasumber Dr Kris Nugroho seorang akademisi Universitas Airlangga (Unair) Surabaya. Ketua KPU Kota Probolinggo Ahmad Hudri mengatakan, penataan dapil menjadi salah satu tahapan Pemilu yang cukup penting. "Dari diskusi ini, menjadi masukan kami dalam penataannya," katanya. (rdf)

PROBOLINGGO, KPU Kota Probolinggo – Menghadapi rangkaian pembentukan badan adhoc, KPU Kota Probolinggo membuka help desk sebagai bentuk pelayanan pada masyarakat. Help desk dibentuk mulai hari pertama pegumuman hingga nanti tuntas proses rekrutmen badan adhoc. “Tim help desk juga sudah kami bentuk. Tim akan memberikan pelayanan pada setiap masyarakat yang membutuhkan informasi,” jelas Komisioner KPU Kota Probolinggo Radfan Faisal. Dengan keberadaan help desk tersebut, masyarakat tidak kesulitan mendapatkan akses informasi. Selain itu, keberadaan help desk juga dalam bentuk optimalisasi penyampaian informasi. Selain melalui laman dan media sosial resmi lembaga. Nantinya, pelayanan help desk akan disiagakan 2 orang yang bergantian. “Meskipun pembentukan badan adhoc menggunakan aplikasi SIAKBA (Sistem Informasi Badan Adhoc), namun kami merasa perlu membuka layanan bagi masyarakat yang hendak ke kantor untuk bertanya langsung,” katanya. (rdf)

PROBOLINGGO, KPU Kota Probolinggo – Pendaftaran badan adhoc Pemilu Tahun 2024, yakni Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) dan Panitia Pemungutan Suara (PPS) resmi dibuka. Total kebutuhan KPU Kota Probolinggo untuk PPK 25 orang dan PPS 87 orang. Mereka akan menyelenggarakan tahapan Pemilu di 5 kecamatan dan 29 kelurahan di Kota Probolinggo. Komisioner KPU Kota Probolinggo Radfan Faisal mengatakan, pembentukan badan adhoc Pemilu Tahun 2024 merujuk pada Peraturan KPU Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Pemilu dan Pemilihan Tahun 2024. Serta Keputusan KPU Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan Adhoc Penyelenggara Pemilu dan Pemilihan Tahun 2024. Diketahui, pendaftaran PPK dimulai tanggal 20 - 29 November 2022. Sementara pendaftaran PPS dimulai tanggal 18 - 27 Desember 2022. “Itu baru tahapan pendaftaran. Sementara tahapan lainnya juga mengatur detail hingga nanti pelantikan,”  terang komisioner yang mengampu Divisi Sosdiklih, parmas, dan SDM tersebut. Di antara tahapannya yakni pengumuman, penerimaan pendaftaran, penelitian administrasi, pengumuman hasil penelitian administrasi, seleksi tertulis, pengumuman hasil seleksi tertulis, tanggapan dan masukan masyarakat, wawancara, pengumuman hasil seleksi, penetapan, dan pelantikan. “Pendaftaran PPK dan PPS ini sifatnya terbuka untuk umum. Siapapun yang memenuhi persyaratan dipersilakan mendaftar. Terkait persyaratan apa saja, termasuk dokumen kelengkapan yang dibutuhkan, bisa diunduh di laman resmi KPU Kota Probolinggo,” katanya. Lebih lanjut Radfan –sapaan akrabnya- mengatakan, proses pendaftaran PPK saat ini jauh lebih mudah karena tidak perlu hadir langsung ke kantor KPU. Melainkan melalui aplikasi Sistem Informasi Anggota KPU dan Badan Adhoc (SIAKBA) yakni di laman siakba.kpu.go.id. “Setelah datanya masuk, kemudian kami lakukan penelitian administrasi,” terangnya. Radfan mengatakan, meskipun pendaftaran melalui SIAKBA, pihaknya tetap memberikan pelayanan bagi masyarakat yang ingin mendapat informasi. Yakni melalui help desk yang ada di Rumah Pintar Pemilu (RPP) Prabu Linggih. “Ayo silakan mendaftar sebagai anggota PPK, sebagai salah satu upaya untuk terlibat sebagai penyelenggara Pemilu,” jelasnya. (rdf)

PROBOLINGGO, Kpu Kota Probolinggo - KPU Kota Probolinggo resmi membuka pendaftaran badan adhoc Pemilu 2024, yakni Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) dan Panitia Pemungutan Suara (PPS). Total kebutuhan KPU Kota Probolinggo untuk PPK 25 orang dan PPS 87 orang. Mereka akan menyelenggarakan tahapan Pemilu di 5 kecamatan dan 29 kelurahan di Kota Probolinggo. Komisioner KPU Kota Probolinggo Radfan Faisal mengatakan, pembentukan badan adhoc Pemilu 2024 merujuk Peraturan KPU 8 tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Pemilu dan Pemilihan Tahun 2024. Rujukan berikutnya ialah Keputusan nomor 476 tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan Adhoc Penyelenggara Pemilu dan Pemilihan Tahu 2024. Pendaftaran PPK dibuka selama 20 - 29 November 2022. Sementara pendaftaran PPS dibuka selama  18 - 27 Desember 2022. “Itu baru tahapan pendaftaran. Sementara tahapan lainnya juga mengatur detail hingga nanti pelantikan,”  terang Radfan Faisal yang merupakan komisioner pengampu Divisi Sosdiklih, parmas, dan SDM, Sabtu (19/11/2022). Di antara tahapannya yakni pengumuman, penerimaan pendaftaran, penelitian administrasi, pengumuman hasil penelitian administrasi, seleksi tertulis, pengumuman hasil seleksi tertulis, tanggapan dan masukan masyarakat, wawancara, pengumuman hasil seleksi, penetapan, dan pelantikan. “Pendaftaran PPK dan PPS ini sifatnya terbuka untuk umum. Siapapun yang memenuhi persyaratan dipersilakan mendaftar. Terkait persyaratan apa saja, termasuk dokumen kelengkapan yang dibutuhkan, bisa diunduh di laman resmi KPU Kota Probolinggo,” katanya. Lebih lanjut, Radfan mengatakan bahwa proses pendaftaran PPK saat ini jauh lebih mudah karena tidak perlu hadir langsung ke kantor KPU. Melainkan melalui aplikasi Sistem Informasi Anggota KPU dan Badan Adhoc (SIAKBA) yakni di laman siakba.kpu.go.id. “Setelah datanya masuk, kemudian kami lakukan penelitian administrasi,” terangnya. Radfan mengatakan, meskipun pendaftaran melalui SIAKBA, pihaknya tetap memberikan pelayanan bagi masyarakat yang ingin mendapat informasi. Yakni melalui help desk yang ada di Rumah Pintar Pemilu (RPP) Prabu Linggih. “Ayo silakan mendaftar sebagai anggota PPK, sebagai salah satu upaya untuk terlibat sebagai penyelenggara Pemilu,” jelasnya. (rdf)

PROBOLINGGO, KPU Kota Probolinggo – Puluhan perempuan hadir dalam sosialisasi Pemilu 2024 yang digelar KPU Kota Probolinggo, Kamis (17/11/2022) sekira pukul 13.00 WIB. Sosialisasi dengan segmen perempuan tersebut, menghadirkan 3 narasumber yang semuanya perempuan. Narasumber yang dihadirkan di antaranya Koordinator Provinsi Jaringan Pendidikan Pemilih untuk Rakyat (JPPR) Jawa Timur Amiq Fikriyati; Komisioner KPU Kota Probolinggo Upik Raudhotul Hasanah; dan anggota Bawaslu Kota Probolinggo Ilmiyah. Kegiatan tersebut dipandu moderator Tri Agustin Amelia Subandi, jurnalis tadatodays.com. Dalam sambutannya, Ketua KPU Kota Probolinggo Ahmad Hudri mengatakan, perempuan penting menjadi salah satu sasaran sosialisasi. “Dari sisi jumlah, perempuan jauh lebih banyak dari laki-laki. Tentu, keterlibatan perempuan diharapkan maksimal,” terangnya. Hal senada disampaikan Upik Raudhotul Hasanah. Ia menyebut, keterlibatan perempuan tidak hanya sebagai pemilih. “Namun juga bisa sebagai penyelenggara. Nah, dalam waktu dekat kami melakukan pembentukan badan adhoc. Perempuan juga punya peluang yang sama untuk turut serta,” katanya. Perempuan menurut Ilmiyah, juga punya kesempatan melakukan pengawasan dalam proses penyelenggaraan pemilu. “Banyak potensi pelanggaran yang mungkin terjadi saat tahapan. Para perempuan juga bisa terlibat dalam proses pengawasannya,” ujar satu-satunya anggota Bawaslu perempuan di Kota Probolinggo tersebut. Sementara itu, Amiq Fikriyati mengatakan, Pemilu menjadi salah satu ruang yang harus dimanfaatkan perempuan untuk berpartisipasi. “Baik sebagai penyelenggara badan adhoc, sebagai peserta dalam hal ini caleg, atau sebagai pemilih. Termasuk menjadi pemantau seperti yang saat ini menjadi amanah saya dan teman-teman di JPPR,” katanya. Untuk menjadi paham, Amiq menyebut butuh 3 hal yang harus dilakukan. “Pertama tahu, perlu untuk menambah ilmu berkaitan dengan topik-topik tersebut. Kemudian mau, artinya mau untuk terlibat. Selanjutnya, mampu, dalam artian meningkatkan kapasitas,” jelasnya. (rdf)