Berita Terkini

SURABAYA, KPU Kota Probolinggo – KPU Kota Probolinggo menghadiri rapat koordinasi (rakor) Tindak Lanjut Hasil Pemadanan Data Pemutakhiran Berkelanjutan (DPB) dengan Data Kependudukan yang digelar KPU Provinsi Jawa Timur, Senin- Selasa (12-13/9/2022). Rakor ini bertujuan untuk mengetahui progres pencermatan dan tindaklanjut hasil pemadanan dengan data kependudukan Kemendagri, yang dilakukan oleh KPU Kabupaten/Kota se-Jawa Timur. Jajaran komisioner KPU Jatim dan sekretariat di Bagian Perencanaan, Data, dan Informasi (Rendatin), hadir dalam rakor tersebut. “Progres keakuratan data menggunakan de jure tidak faktual. Contohnya ketika KTP-el identitas kependudukannya ada di suatu tempat, orangnya ternyata masih berada di wilayah berbeda. Maka KPU menggunakan data pada identitas kependudukannya sebagai  legal standing ketika menetapkan di DPB,” kata Ketua KPU Jawa Timur Choirul Anam dalam sambutannya. Sementara itu, Komisioner KPU Jawa Timur Divisi Rendatin Nurul Amalia mengatakan, KPU kabupaten/kota harus melakukan pencocokan dan penelitian terbatas (coktas). Hal itu untuk mengecek progres tindak lanjut dari SE KPU Nomor 17 Tahun 2022 terkait data ganda, anomali, meninggal, dan tidak padan. “Dengan begitu diketahui,  sejauh mana KPU melaksanakan kegiatan tersebut. Paling lambat, coktas dilaksanakan tanggal 20 September 2022,” jelasnya. Rakor yang digelar di Hotel Vasa Surabaya itu, dihadiri KPU kabupaten/kota se-Jawa Timur. Di antaranya Ketua Divisi Rendatin Muhammad Derajad, Kasubbag Program dan Data Arnik April Susanti, serta operator Sidalih Ardian Setyo Nugroho. (aas/rdf)

PROBOLINGGO, KPU Kota Probolinggo – Pemilihan ketua Pengurus Komisariat (PK) Ikatan Pelajar Nahdlatul Ulama (IPNU) Madrasah Aliyah (MA) Riyadlus Sholihin dihadiri KPU Kota Probolinggo, Senin (12/9/2022). Kehadiran KPU melakukan pendampingan dalam proses pemilihan tersebut. Komisioner KPU Kota Probolinggo Radfan Faisal mengapresiasi proses pemilihan ketua PK IPNU tersebut. “Proses pemilihan tersebut berjalan dengan baik. Pelajar perlu dikenalkan sejak dini, proses demokrasi yang juga dilakukan untuk memilih lembaga eksekutif dan legislatif,” katanya. Sebelum dilakukan pemilihan, pemilik suara yang merupakan siswa-siswa MA itu sendiri, mendapatkan materi demokrasi dari KPU Kota Probolinggo. Mereka juga mendapat pemahaman mengenai organisasi dari pengurus IPNU tingkat kecamatan hingga kota. Menariknya, selain penyampaian visi misi, tiga kandidat ketua diuji kecakapan dalam hal kepemimpinannya melalui debat kandidat. Itu mereka lakukan di hadapan para pemilih yang merupakan teman serta adik tingkat mereka di madrasah yang ada di Kelurahan Ketapang, Kecamatan Kademangan itu. Indah, salah seorang guru yang mendampingi proses pemilihan tersebut mengatakan, pihaknya memang ingin berperan dalam Pemilu 2024. “Salah satunya dengan mengenalkan seperti apa di TPS itu pada anak-anak,” katanya. “Selain kepentingan agar roda organisasi IPNU di MA Riyadlus Sholihin tetap berjalan,” imbuhnya. (rdf)

MALANG,  KPU Kota Probolinggo - KPU Provinsi Jawa Timur mengundang 38 KPU Kabupaten/Kota dalam kegiatan rekapitulasi hasil verifikasi administrasi (vermin) dokumen syarat keanggotaan partai politik, Minggu-Senin (11-12/9/2022). Dalam kesempatan tersebut, hasil vermin yang dilakukan KPU Kota Probolinggo tanpa koreksi. Dari KPU Kota Probolinggo hadir Ketua KPU Ahmad Hudri, Ketua Divisi Teknis Penyelenggaraan Upik Raudhotul Hasanah, Ketua Divisi Hukum dan Pengawasan Akhmad Faruk Yunus Putra, Kasubbag Teknis Penyelenggaran dan Hupmas (Tekmas) Qori Mughni Kumara sekaligus admin Sisitem Informasi Partai Politik (Sipol), serta operator Sipol Rud Hartono Rahap. Upik Raudhotul Hasanah mengaku puas dengan kinerja tim vermin. Upik –sapaan akrabnya- berterima kasih pada jajaran KPU Kota Probolinggo, karena bisa menyelesaikan proses vermin dan mengirim data secara tepat waktu. “Saya apresiasi kinerja tim yang telah bekerja luar biasa. Saya bersyukur data kita sesuai dan tidak ada koreksi,” katanya. Kegiatan rekapitulasi tingkat KPU Provinsi Jawa Timur, juga dihadiri Koordinator Divisi Hukum, Data, dan Informasi Bawaslu Provinsi Jawa Timur, Purnomo Satriyo Pringgodigdo beserta tim. Di Kota Probolinggo sendiri, setidaknya ada 21 partai politik yang diverifikasi dengan total jumlah keanggotaan partai politik sebesar 10.883 orang. (ori/rdf)

KOTA PROBOLINGGO, KPU Kota Probolinggo - KPU Kota Probolinggo mengikuti asistensi penyusunan dan evaluasi Sasaran Kinerja Pegawai (SKP) KPU RI Tahun 2022, yang digelar KPU RI secara daring, Kamis (8/9/2022). Kegiatan tersebut digelar untuk menambah wawasan KPU kabupaten/kota dalam mengukur kinerja pegawai. Seluruh ASN di lingkungan kerja sekretariat KPU Kota Probolinggo yang berjumlah 13 orang turut serta dalam kegiatan tersebut. Acara dibuka Kepala Biro SDM KPU RI Wahyu Yudi Wijayanti. Ia berharap dengan asistensi ini, masing-masing pegawai dapat menyusun SKP dengan tepat dan benar. Pria yang akrab disapa Wahyu ini mengatakan, ada regulasi baru berkaitan dengan penerapan SKP tersebut. Yakni, Permen PAN-RB Nomor 6 Tahun 2022 tentang Sistem Manajemen Kinerja PNS. Tujuan penerapan regulasi baru ini, supaya setiap pegawai memiliki tugas, peran, dan kinerja yang jelas. Terutama sesuai dengan jabatan yang melekat di masing-masing pegawai. “Penyusunan SKP bertujuan untuk membantu instansi, kementerian atau lembaga, agar dapat menyusun perencanaan kerja secara benar dan rinci. Berdasarkan peta strategi instansi, rencana strategi instansi, perjanjian kerja, dan struktur organisasi dan tata kelola,” jelasnya. (aas/rdf)

PROBOLINGGO, KPU Kota Probolinggo – KPU RI menerbitkan Standar Biaya Masukan Lainnya (SBML) tahapan Pemilu dan Pilkada. Dalam SBML tersebut, diatur mengenai sejumlah honor tahapan Pemilu, di antaranya untuk badan adhoc. Dalam SBML tersebut, honor untuk badan adhoc mengalami kenaikan jika dibandingkan dengan Pemilu 2019. Misalnya, Ketua PPK pada Pemilu 2019 dihonor Rp 1.850.000 naik menjadi Rp 2,5 juta per bulan. Sementara anggota PPK dari yang semula Rp 1,6 juta naik menjadi Rp 2,2 juta per bulan. Termasuk sekretaris PPK dari Rp 1,3 juta menjadi Rp 1.850.000 per bulan. Sedangkan pelaksana dari Rp 850 ribu naik menjadi Rp 1,3 juta per bulan. Sedangkan Ketua PPS dari yang sebelumnya Rp 900 ribu naik menjadi Rp 1,5 juta per bulan. Anggota PPS dari Rp 850 ribu naik menjadi Rp 1,3 juta per bulan. Untuk sekretaris PPS dari Rp 800 ribu naik menjadi Rp 1.150.000. Sementara pelaksana dari Rp 800 ribu naik menjadi Rp 1 juta per bulan. Kemudian, petugas pemutakhiran daftar pemilih (Pantarlih) dari Rp 800 ribu naik menjadi Rp 1 juta. Sementara Ketua KPPS dari yang sebelumnya dihonor Rp 550 ribu naik menjadi Rp 1,2 juta. Untuk anggota KPPS dari Rp 500 ribu naik menjadi Rp 1,1 juta. Termasuk linmas juga naik, dari Rp 500 ribu menjadi Rp 700 ribu. “Untuk PPK dan PPS masa kerjanya sampai 15 bulan. Sedangkan Pantarlih, KPPS, dan linmas hanya satu bulan,” kata Komisioner KPU Kota Probolinggo Radfan Faisal. Kenaikan juga berlaku bagi penyelenggara Pemilu di luar negeri. Seperti PPLN, Pantarlih LN, dan KPPSLN. Komisioner yang mengampu Divisi Sosialisasi Pendidikan Pemilih (Sosdiklih), Partisipasi Masyarakat (Parmas), dan Sumber Daya Manusia (SDM) itu mengatakan, kenaikan ini merupakan kepedulian KPU RI dan didukung pemerintah. Pasalnya, tahapan Pemilu 2024 sangat padat. Di antaranya karena beririsan dengan penyelenggaraan Pilkada. Kepastian naiknya honor tahapan Pemilu ini setelah KPU RI mengeluarkan Surat Dinas Nomor 691/KU.01-SD/01/2022 tertanggal 7 September 2022. Surat tersebut sebagai tindak lanjut atas Surat Menteri Keuangan Nomor S-647/MK.02/2022 tanggal 5 Agustus 2022. (rdf)

PROBOLINGGO, KPU Kota Probolinggo – Divisi Sosialisasi Pendidikan Pemilih (Sosdiklih), Partisipasi Masyarakat (Parmas), dan Sumber Daya Manusia (SDM) bersama Subbag Hukum dan SDM KPU Kota Probolinggo, mendiskusikan persiapan rekrutmen badan adhoc, Rabu (7/9/2022). Mulai dari perencanaan program kegiatan hingga anggaran. Komisioner KPU Kota Probolinggo Divisi Sosdiklih, Parmas, dan SDM Radfan Faisal mengatakan, meskipun regulasi mengenai badan adhoc belum turun, namun pihaknya tetap perlu mendiskusikan tahapan tersebut. “Terutama mengenai program apa saja yang akan dilaksanakan,” terangnya. Radfan –sapaan akrabnya- mengatakan, dalam proses rekrutmen nanti, tidak hanya terkait tahapan seleksi saja. Yang direncanakan mulai seleksi administrasi, seleksi tulis, dan seleksi wawancara. Namun juga rapat koordinasi dengan instansi terkait, juga masuk dalam program yang akan dilaksanakan. “Misalnya, rakor soal persiapan dan juga pelaksanaan. Di antaranya dengan Pemkot Probolinggo. Mulai dari asisten pemerintahan, BKPSDM, Baksebangpol, Dinkes, Dispendik, Camat, hingga Lurah. Termasuk dengan Cabang Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur Wilayah Probolinggo,” jelasnya. Pihak pemkot menurut Radfan merupakan mitra strategis. Karena ketika badan adhoc seperti PPK dan PPS terbentuk, perlu dukungan kesekretariatan sesuai dengan tingkatannya. PPK akan didukung oleh sekretariat kecamatan, sementara PPS didukung sekretariat kelurahan. “Termasuk Dinas Kesehatan, berkaitan dengan fasilitasi surat kesehatan bagi peserta seleksi,” katanya. Terkait dengan regulasi yang menjadi rujukan, pihaknya menunggu petunjuk dari KPU RI. “Termasuk anggaran untuk pelaksanaan seleksi tersebut,” imbuhnya. Dalam diskusi tersebut, hadir Kasubbag Hukum dan SDM Arnik April Susanti dan staf Subbag Hukum dan SDM. Selain membahas mengenai program, dalam diskusi tersebut juga dibahas mengenai anggaran yang dibutuhkan selama proses rekrutmen. (rdf)