Berita Terkini

PROBOLINGGO, KPU Kota Probolinggo – Proses verifikasi administrasi yang dilakukan KPU Kota Probolinggo pada data keanggotaan partai politik dalam aplikasi Sistem Informasi Partai Politik (Sipol) terus dilakukan. Untuk menyamakan persepsi, KPU menyosialisasikan hal itu ke liaison officer (LO) partai politik, Minggu (21/8/2022). Dalam rapat koordinasi tersebut, KPU mengundang seluruh parpol yang berkasnya dinyatakan lengkap oleh KPU RI pasca penutupan masa pendaftaran. Juga dilakukan sosialisasi mengenai tahapan verifikasi administrasi sesuai dengan regulasi yang telah dibuat KPU. Di antaranya Peraturan KPU Nomor 4 tahun 2022 tentang Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilu Anggota DPR dan DPRD. Selain itu Keputusan KPU Nomor 260 Tahun 2024 tentang pedoman Teknis Bagi KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota dalam Peaksanaan Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilu Anggota DPR dan DPRD. Komisioner KPU Kota Probolinggo Upik Raudhotul Hasanah mengatakan, pihaknya telah menuntaskan verifikasi administrasi data keanggotaan parpol yang memiliki keanggotaan di Kota Probolinggo. “Setelah ini, kami menunggu tindak lanjut parpol terkait vermin tersebut,” terangnya. Tindak lanjut terkait keanggotaan ganda dan keanggotaan yang berpotensi tidak memenuhi syarat tersebut jika merujuk pada Keputusan 260, dilaksanakan parpol mulai 19-26 Agustus 2022. Selanjutnya, KPU menindaklanjuti hasil tindak lanjut parpol, serta melakukan klarifikasi pada anggota parpol yang belum ditentukan statusnya, pada 27-28 Agustus 2022. Semula, ada 20 parpol dengan jumlah 9.403 keanggotaan. Jumlah parpol yang diverifikasi bertambah satu dengan keanggotaan 1.480. Jadi, total ada 21 parpol dengan 10.883 keanggotaan yang diverifikasi. “Semuanya sudah kami vermin,” ujar mantan panwascam Wonoasih ini. (rdf)

BALI, KPU Kota Probolinggo – Ketua KPU RI Hasyim Asy’ari menginstruksikan agar penyerapan anggaran tahapan Pemilu 2024 dioptimalkan. Baik itu di KPU RI, KPU provinsi, maupun KPU kabupaten/kota. Dengan penyerapan optimal, maka program kegiatan akan maksimal. Hal itu disampaikan Hasyim –sapaan akrabnya- saat memberikan sambutan dalam pembukaan Rapat Koordinasi (Rakor) Dukungan Pelaksanaan Tahapan Pemilu dan Pemilihan Serentak Tahun 2024, yang digelar di Nusa Dua, Bali, Selasa (23/8/2022). Rakor tersebut membahas khusus bidang perencanaan, sarana, prasarana, dan pengelolaan keuangan. “Silakan gunakan anggaran sesuai dengan peruntukannya. Optimalkan penyerapannya. Rakor ini digelar untuk membahas detail tentang perencanaan,” terang komisioner KPU RI dua periode tersebut. “Untuk Pak Sekjen mohon memberikan arahan bagaimana optimalisasi anggaran, sekaligus mekanisme pertanggungjawabannya,” imbuhnya. Dalam rakor tersebut, tampak seluruh anggota KPU RI, Sekjen, dan sekretariat sekjen KPU RI. Sementara yang dihadirkan dari KPU provinsi dan kabupaten/kota adalah ketua, komisioner yang membidangi perencanaan, serta kabag dan kasubbag yang membidangi keuangan dan perencanaan. Selain itu, Hasyim berpesan agar KPU provinsi menjalankan tugasnya dalam mengendalikan KPU kabupaten/kota. Terutama terkait kedisiplinan, ketertiban, dan kecermatan merujuk pada regulasi. “Jangan sampai bertindak di luar kewenangan,” tegasnya. (aas/rdf)

PROBOLINGGO, KPU Kota Probolinggo – Komisioner KPU Kota Probolinggo Divisi Hukum dan Pengawasan Akhmad Faruk Yunus Putra tampak berkaca-kaca saat memberikan sambutan dalam kegiatan santunan anak yatim, Senin (22/8/2022). Ia terharu, karena merasakan betul bagaimana kehidupan anak yatim. “Itu yang membuat saya menitikkan air mata,” ujar komisioner yang akrab disapa Faruk tersebut. Dalam sambutannya, Faruk mengatakan, kegiatan santunan tersebut memang memiliki maksud. Selain ingin berbagi dengan anak yatim di sekitar kantor KPU, juga berharap doa dari anak yatim agar proses penyelenggaraan Pemilu berlangsung lancar. Pria yang punya rekam jejak panjang dalam pendampingan tersebut mengatakan, kegiatan santunan tersebut digelar serentak se-Indonesia. Pimpinan KPU RI menginstruksikan kegiatan tersebut secara serentak, agar proses penyelenggaraan Pemilu 2024 terus mendapat dukungan. Terutama dari masyarakat. “Semoga sedikit kepedulian yang kami lakukan ini memudahkan setiap langkah kami. Baik secara pribadi maupun kelembagaan,” katanya. Tidak hanya santunan, dalam kegiatan tersebut juga dilakukan doa bersama yang dipimpin Komisioner KPU Divisi Perencanaan, Data, dan Informasi (Rendatin) Muhammad Derajad. Kegiatan tersebut diikuti oleh komisioner dan jajaran sekretariat. Termasuk orang tua dari anak yatim yang diundang. Kegiatan yang digelar di aula KPU tersebut dimulai sekira pukul 15.30 WIB dan berakhir pukul 16.30 WIB. (rdf)

PROBOLINGGO, KPU Kota Probolinggo – Akses bagi penyandang disabilitas dibuka lebar oleh KPU dalam proses penyelenggaraan Pemilu maupun Pemillihan Serentak 2024. Tidak hanya menjadi objek, namun juga sebagai subjek. Di antaranya melibatkan mereka dalam program sosialisasi dan pemenuhan akses lainnya. Komitmen itu disampaikan Komisioner KPU Kota Probolinggo Radfan Faisal di sela-sela sosialisasi Aksesibilitas Ramah Disabilitas yang digagas Pemkot Probolinggo, Senin (22/8/2022). “Komitmen kami sejalan dan selaras dengan program yang digagas Pemkot Probolinggo dalam mewujudkan Probolinggo Ramah Disabilitas,” terangnya. Komisioner yang membidangi Divisi Sosialisasi Pendidikan Pemilih (Sosdiklih), Partisipasi Masyarakat (Parmas), dan Sumber Daya Manusia (SDM) itu mengatakan, ruang akses yang dibuka KPU tidak sebatas pada sosialisasi. Termasuk program dan kegiatan lainnya, juga akan melibatkan organisasi yang menaungi penyandang disabilitas. “Misalnya pelibatan teman-teman disabilitas sebagai anggota badan adhoc. Tentunya, di posisi di mana yang bisa dijangkau oleh teman-teman (disabilitas, Red). Contoh di KPPS (Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara, Red), bisa ditempatkan di KPPS 4, 5, 6, atau 7,” jelasnya. Selain itu, akses pelayanan perkantoran bagi penyandang disabilitas terus dibenahi. “Hal sederhana, misalnya menyediakan akses seperti kemiringan ramp di kantor. Sementara baru kita penuhi di Rumah Pintar Pemilu (RPP, Red). Meski belum optimal, ke depan akan terus kami penuhi,” jelasnya. KPU sendiri masuk dalam Tim Koordinasi Upaya Penghormatan, Perlindungan, dan pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas Kota Probolinggo. Tim tersebut tertuang dalam Perwali Nomor 188.45/21/KEP/425.012/2022. Di mana KPU masuk dalam kelompok kerja Pemberdayaan Hak dan Akses Politik dan Keadilan. (rdf)

PROBOLINGGO, KPU Kota Probolinggo – Tidak kurang dari 804 siswa-siswi SMA Negeri 2 Kota Probolinggo berkumpul di aula indoor sekolah setempat, Senin (22/8/2022). Mereka mengikuti Program Sekolah Penggerak dalam Proyek Penguatan Profil Pelajar Pancasila (P5), bertemakan Suara Demokrasi dengan menghadirkan KPU sebagai narasumber. Komisioner KPU Kota Probolinggo Radfan Faisal yang hadir memberikan sosialisasi mengatakan, kegiatan tersebut merupakan inisiatif SMA Negeri 2. “Kami mengapresiasi kegiatan ini sebagai bentuk partisipasi lembaga pendidikan pada perkembangan proses demokrasi,” terangnya. Komisioner yang mengampu Divisi Sosialisasi Pendidikan Pemilih (Sosdiklih), Partisipasi Masyarakat (Parmas), dan Sumber Daya Manusia (SDM) itu mengatakan, pendidikan demokrasi penting diberikan sejak di bangku sekolah. Bukan hanya karena mereka akan menjadi pemilih pada Pemilu maupun Pemilihan Serentak 2024. “Tapi juga penting untuk diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Misalnya, di lingkungan sekolah ketika mereka terlibat dalam sebuah kelompok atau organisasi. Pasti akan bertemu dengan banyak kepentingan. Ketika demokrasi dijalankan dengan baik, maka terbuka ruang dialektika,” katanya. Dalam kegiatan tersebut, Radfan Faisal banyak memberikan materi praktis dalam proses berdemokrasi. Terlebih, Rabu (24/8/2022) mereka akan menggelar hajatan pemilihan ketua OSIS. Kegiatan tersebut, diharapkan menjadi miniatur sebelum mereka terlibat dalam Pemilu maupun Pemilihan Serentak 2024. “Saya berpesan, memilih calon pemimpin menggunakan rasional. Bukan karena iming-iming uang atau barang, bukan karena takut akan intimidasi atau ancaman, bukan pula memilih karena faktor kedekatan atau kekerabatan. Pilih pemimpin yang memang punya kompetensi sebagai pemimpin,” jelasnya. Antusiasme ratusan siswa SMA Negeri 2 Kota Probolinggo sangat luar biasa. Mereka menyimak dari awal hingga akhir kegiatan tersebut. Sejumlah siswa pun menyampaikan pertanyaan terkait demokrasi dan kepemiluan. Karena mereka butuh bekal sebelum melaksanakan pemilihan ketua OSIS. Sementara itu, Kepala SMA Negeri 2 Kota Probolinggo Erni Prasetyawati mengatakan, ratusan siswa-siswinya itu sekitar 98 persen merupakan warga kota. “Kami menyadari, saat Pemilu dan Pemilihan nanti mereka akan menjadi pemilih. Karena itu, penting bagi mereka mendapat bekal. Karena itu, kami menghadirkan KPU untuk sosialisasi,” katanya. (rdf)

PROBOLINGGO, KPU Kota Probolinggo – Komisi Informasi Provinsi Jawa Timur menggelar bimbingan teknis (bimtek) berkaitan dengan Monitoring dan Evaluasi (Monev) Keterbukaan Informasi Publik (KIP), Kamis (18/8/2022). Pesertanya di antaranya KPU Provinsi dan KPU kabupaten/kota serta Bawaslu Provinsi dan Bawaslu kabupaten/kota se-Jawa Timur. Komisioner KI Provinsi Jawa Timur A. Nur Aminuddin mengatakan, monev tersebut dimaksudkan untuk mengukur seberapa jauh, lembaga publik di Jatim  dalam mematuhi UU 14 Tahun 2008 tentang KIP. “Di antaranya adalah KPU dan Bawaslu se-Jawa Timur,” terang pria yang juga pengurus KNPI Provinsi jawa Timur tersebut. Selain untuk mengetahui sejauh mana penerapan UU KIP, Amin –sapaan akrabnya – mengatakan, tujuan dari monev ini yakni mengevaluasi pelaksanaan KIP, menyusun peningkatan pemenuhan kewajiban badan publik, dan mendapatkan bahan untuk pengembangan program penerapan KIP. Karena itu, KPU dan Bawaslu diminta untuk mengisi Slef Assessment Questionniare (SAQ) atau penilaian secara mandiri. Meski menilai secara mandiri, namun lembaga publik wajib membuktikan dengan data dukung. Baik berupa link di laman resmi lembaga, laman e-PPID, termasuk dalam bentuk dokumen. Pengisian SAQ wajib diserahkan tanggal 29 Agustus 2022 untuk kemudian dilakukan penilaian pada 30 Agustus sampai 5 September 2022. Selanjutnya dilakukan visitasi badan publik pada 12-26 September 2022, dan wawancara badan publik pada 10-14 Oktober 2022. Sementara penghargaan akan diumumkan dan diberikan pada 10 November 2022. Komisioner KPU Kota Probolinggo Divisi Sosialisasi Pendidikan Pemilih (Sosdiklih), Partisipasi Masyarakat (Parmas), dan Sumber Daya Manusia (SDM) Radfan Faisal mengatakan, pihaknya siap memenuhi pengisian SAQ terkait data badan publik untuk program 2021 tersebut. Pada peniliaian SAQ tahun 2020, KPU Kota Probolinggo berhasil mendapatkan penghargaan kategori Pendokumentasian Informasi Terbaik untuk Satker KPU se-Jawa Timur. “Mudah-mudahan, tahun ini prestasi yang kami dapatkan jauh lebih baik,” terangnya. (rdf)