Berita Terkini

PROBOLINGGO, KPU Kota Probolinggo – Komisioner KPU Kota Probolinggo Divisi Hukum dan Pengawasan Akhmad Faruk Yunus Putra tampak berkaca-kaca saat memberikan sambutan dalam kegiatan santunan anak yatim, Senin (22/8/2022). Ia terharu, karena merasakan betul bagaimana kehidupan anak yatim. “Itu yang membuat saya menitikkan air mata,” ujar komisioner yang akrab disapa Faruk tersebut. Dalam sambutannya, Faruk mengatakan, kegiatan santunan tersebut memang memiliki maksud. Selain ingin berbagi dengan anak yatim di sekitar kantor KPU, juga berharap doa dari anak yatim agar proses penyelenggaraan Pemilu berlangsung lancar. Pria yang punya rekam jejak panjang dalam pendampingan tersebut mengatakan, kegiatan santunan tersebut digelar serentak se-Indonesia. Pimpinan KPU RI menginstruksikan kegiatan tersebut secara serentak, agar proses penyelenggaraan Pemilu 2024 terus mendapat dukungan. Terutama dari masyarakat. “Semoga sedikit kepedulian yang kami lakukan ini memudahkan setiap langkah kami. Baik secara pribadi maupun kelembagaan,” katanya. Tidak hanya santunan, dalam kegiatan tersebut juga dilakukan doa bersama yang dipimpin Komisioner KPU Divisi Perencanaan, Data, dan Informasi (Rendatin) Muhammad Derajad. Kegiatan tersebut diikuti oleh komisioner dan jajaran sekretariat. Termasuk orang tua dari anak yatim yang diundang. Kegiatan yang digelar di aula KPU tersebut dimulai sekira pukul 15.30 WIB dan berakhir pukul 16.30 WIB. (rdf)

PROBOLINGGO, KPU Kota Probolinggo – Akses bagi penyandang disabilitas dibuka lebar oleh KPU dalam proses penyelenggaraan Pemilu maupun Pemillihan Serentak 2024. Tidak hanya menjadi objek, namun juga sebagai subjek. Di antaranya melibatkan mereka dalam program sosialisasi dan pemenuhan akses lainnya. Komitmen itu disampaikan Komisioner KPU Kota Probolinggo Radfan Faisal di sela-sela sosialisasi Aksesibilitas Ramah Disabilitas yang digagas Pemkot Probolinggo, Senin (22/8/2022). “Komitmen kami sejalan dan selaras dengan program yang digagas Pemkot Probolinggo dalam mewujudkan Probolinggo Ramah Disabilitas,” terangnya. Komisioner yang membidangi Divisi Sosialisasi Pendidikan Pemilih (Sosdiklih), Partisipasi Masyarakat (Parmas), dan Sumber Daya Manusia (SDM) itu mengatakan, ruang akses yang dibuka KPU tidak sebatas pada sosialisasi. Termasuk program dan kegiatan lainnya, juga akan melibatkan organisasi yang menaungi penyandang disabilitas. “Misalnya pelibatan teman-teman disabilitas sebagai anggota badan adhoc. Tentunya, di posisi di mana yang bisa dijangkau oleh teman-teman (disabilitas, Red). Contoh di KPPS (Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara, Red), bisa ditempatkan di KPPS 4, 5, 6, atau 7,” jelasnya. Selain itu, akses pelayanan perkantoran bagi penyandang disabilitas terus dibenahi. “Hal sederhana, misalnya menyediakan akses seperti kemiringan ramp di kantor. Sementara baru kita penuhi di Rumah Pintar Pemilu (RPP, Red). Meski belum optimal, ke depan akan terus kami penuhi,” jelasnya. KPU sendiri masuk dalam Tim Koordinasi Upaya Penghormatan, Perlindungan, dan pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas Kota Probolinggo. Tim tersebut tertuang dalam Perwali Nomor 188.45/21/KEP/425.012/2022. Di mana KPU masuk dalam kelompok kerja Pemberdayaan Hak dan Akses Politik dan Keadilan. (rdf)

PROBOLINGGO, KPU Kota Probolinggo – Tidak kurang dari 804 siswa-siswi SMA Negeri 2 Kota Probolinggo berkumpul di aula indoor sekolah setempat, Senin (22/8/2022). Mereka mengikuti Program Sekolah Penggerak dalam Proyek Penguatan Profil Pelajar Pancasila (P5), bertemakan Suara Demokrasi dengan menghadirkan KPU sebagai narasumber. Komisioner KPU Kota Probolinggo Radfan Faisal yang hadir memberikan sosialisasi mengatakan, kegiatan tersebut merupakan inisiatif SMA Negeri 2. “Kami mengapresiasi kegiatan ini sebagai bentuk partisipasi lembaga pendidikan pada perkembangan proses demokrasi,” terangnya. Komisioner yang mengampu Divisi Sosialisasi Pendidikan Pemilih (Sosdiklih), Partisipasi Masyarakat (Parmas), dan Sumber Daya Manusia (SDM) itu mengatakan, pendidikan demokrasi penting diberikan sejak di bangku sekolah. Bukan hanya karena mereka akan menjadi pemilih pada Pemilu maupun Pemilihan Serentak 2024. “Tapi juga penting untuk diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Misalnya, di lingkungan sekolah ketika mereka terlibat dalam sebuah kelompok atau organisasi. Pasti akan bertemu dengan banyak kepentingan. Ketika demokrasi dijalankan dengan baik, maka terbuka ruang dialektika,” katanya. Dalam kegiatan tersebut, Radfan Faisal banyak memberikan materi praktis dalam proses berdemokrasi. Terlebih, Rabu (24/8/2022) mereka akan menggelar hajatan pemilihan ketua OSIS. Kegiatan tersebut, diharapkan menjadi miniatur sebelum mereka terlibat dalam Pemilu maupun Pemilihan Serentak 2024. “Saya berpesan, memilih calon pemimpin menggunakan rasional. Bukan karena iming-iming uang atau barang, bukan karena takut akan intimidasi atau ancaman, bukan pula memilih karena faktor kedekatan atau kekerabatan. Pilih pemimpin yang memang punya kompetensi sebagai pemimpin,” jelasnya. Antusiasme ratusan siswa SMA Negeri 2 Kota Probolinggo sangat luar biasa. Mereka menyimak dari awal hingga akhir kegiatan tersebut. Sejumlah siswa pun menyampaikan pertanyaan terkait demokrasi dan kepemiluan. Karena mereka butuh bekal sebelum melaksanakan pemilihan ketua OSIS. Sementara itu, Kepala SMA Negeri 2 Kota Probolinggo Erni Prasetyawati mengatakan, ratusan siswa-siswinya itu sekitar 98 persen merupakan warga kota. “Kami menyadari, saat Pemilu dan Pemilihan nanti mereka akan menjadi pemilih. Karena itu, penting bagi mereka mendapat bekal. Karena itu, kami menghadirkan KPU untuk sosialisasi,” katanya. (rdf)

PROBOLINGGO, KPU Kota Probolinggo – Komisi Informasi Provinsi Jawa Timur menggelar bimbingan teknis (bimtek) berkaitan dengan Monitoring dan Evaluasi (Monev) Keterbukaan Informasi Publik (KIP), Kamis (18/8/2022). Pesertanya di antaranya KPU Provinsi dan KPU kabupaten/kota serta Bawaslu Provinsi dan Bawaslu kabupaten/kota se-Jawa Timur. Komisioner KI Provinsi Jawa Timur A. Nur Aminuddin mengatakan, monev tersebut dimaksudkan untuk mengukur seberapa jauh, lembaga publik di Jatim  dalam mematuhi UU 14 Tahun 2008 tentang KIP. “Di antaranya adalah KPU dan Bawaslu se-Jawa Timur,” terang pria yang juga pengurus KNPI Provinsi jawa Timur tersebut. Selain untuk mengetahui sejauh mana penerapan UU KIP, Amin –sapaan akrabnya – mengatakan, tujuan dari monev ini yakni mengevaluasi pelaksanaan KIP, menyusun peningkatan pemenuhan kewajiban badan publik, dan mendapatkan bahan untuk pengembangan program penerapan KIP. Karena itu, KPU dan Bawaslu diminta untuk mengisi Slef Assessment Questionniare (SAQ) atau penilaian secara mandiri. Meski menilai secara mandiri, namun lembaga publik wajib membuktikan dengan data dukung. Baik berupa link di laman resmi lembaga, laman e-PPID, termasuk dalam bentuk dokumen. Pengisian SAQ wajib diserahkan tanggal 29 Agustus 2022 untuk kemudian dilakukan penilaian pada 30 Agustus sampai 5 September 2022. Selanjutnya dilakukan visitasi badan publik pada 12-26 September 2022, dan wawancara badan publik pada 10-14 Oktober 2022. Sementara penghargaan akan diumumkan dan diberikan pada 10 November 2022. Komisioner KPU Kota Probolinggo Divisi Sosialisasi Pendidikan Pemilih (Sosdiklih), Partisipasi Masyarakat (Parmas), dan Sumber Daya Manusia (SDM) Radfan Faisal mengatakan, pihaknya siap memenuhi pengisian SAQ terkait data badan publik untuk program 2021 tersebut. Pada peniliaian SAQ tahun 2020, KPU Kota Probolinggo berhasil mendapatkan penghargaan kategori Pendokumentasian Informasi Terbaik untuk Satker KPU se-Jawa Timur. “Mudah-mudahan, tahun ini prestasi yang kami dapatkan jauh lebih baik,” terangnya. (rdf)

PROBOLINGGO, KPU Kota Probolinggo - Kasubbag Program dan Data KPU Kota Probolinggo Adityarini Nugrahayu dipromosikan menjadi sekretaris KPU Kabupaten Bojonegoro. Usai menjalani pelantikan, perempuan yang akrab disapa Tya itu menjalani pisah kenang dengan keluarga besar KPU Kota Probolinggo, Kamis (18/8/2022). Dalam pisah kenang tersebut, Ketua KPU Kota Probolinggo Ahmad Hudri memberikan ucapan selamat. “Selamat kepada Mbak Tya, yang telah dipromosikan sebagai sekretaris KPU Kabupaten Bojonegoro. Atas nama keluarga besar KPU Kota Probolinggo, kami menyampaikan terima kasih atas dedikasinya selama ini,” terangnya. Hudri mengatakan, peningkatan karir seperti yang dialami oleh Tya harus menjadi motivasi bagi pegawai yang lain. Karena itu, komisioner dua periode itu berpesan, agar seluruh pegawai terus bersemangat meningkatkan kualitas kinerja. Selain itu, pegawai harus punya target agar karirnya juga meningkat. Sementara itu, Sekretaris KPU Kota Probolinggo Agus Setiyono mengatakan, promosi yang dialami Tya adalah buah kerja kerasnya selama ini. “Selain itu, saya tahu bagaimana pengorbanannya beliau pada keluarga. Termasuk merawat ibunya. Itu yang kemudian dibalas Allah SWT dengan promosi,” terangnya. Tya sendiri saat diberi kesempatan untuk sambutan, tak kuasa menahan tangis. Ia mensyukuri rezeki dalam bentuk promosi jabatan tersebut. “Tapi saya juga berat meninggalkan KPU Kota Probolinggo, yang bagi saya tidak hanya sebagai rekan kerja, tapi juga sebagai saudara,” katanya. Usai sambutan, Agus Setiyono lantas memberikan kenang-kenangan pada perempuan kelahiran Madura ini. Setelah itu, komisioner dan sekretariat bergantian memberikan ucapan selamat, dilanjutkan dengan doa bersama. (rdf)

SURABAYA, KPU Kota Probolinggo – Sekretaris KPU Provinsi Jawa Timur Nanik Karsini menginstruksikan pada sekretaris KPU kabupaten/kota, untuk mendukung tahapan verifikasi administrasi. Di antaranya sarana parasarana agar proses tahapan tersebut bejalan lancar. Instruksi tersebut disampaikan Nanik –sapaan akrabnya- dalam Rapat Koordinasi (Rakor) Persiapan Verifikasi Administrasi Dokumen Persyaratan Keanggotaan Partai Politik Calon Peserta Pemilu Tahun 2022 melalui media dalam jaringan (daring), Rabu (17/8/2022). Dalam rakor tersebut, hadir Sekretaris dan Kasubbag Teknis Penyelenggaraan Partisipasi Hubungan Masyarakat dari 38 KPU Kabupaten/Kota. Sarana dan prasarana yang dimaksud seperti listrik, jaringan internet, SDM, hingga vitamin untuk petugas verifikasi. “Segera berkoordinasi dengan pihak PLN dan menyiapkan kebutuhan kegiatan. Vermin harus berjalan lancar, tanpa ada kendala,” tegas Nanik. Dalam kesempatan tersebut, Komisioner KPU Provinsi Jawa Timur Divisi Teknis Penyelenggaraan Insan Qoriawan menghimbau agar vermin diselesaikan secepat mungkin. Sesuai tahapan, partai politik akan melakukan perbaikan data keanggotaan yang dinyatakan Belum Memenuhi Syarat (BMS) pada 16-29 Agustus 2022. “Rakor ini diselenggarakan agar semua potensi masing-masing dimaksimalkan, agar vermin dalam kondisi ideal. Petugas verifikator bisa ditambah sesuai kebutuhan,” jelas mantan Komisioner KPU Kabupaten pasuruan tersebut. (ori/rdf)