Berita Terkini

SURABAYA, KPU Kota Probolinggo - KPU Provinsi Jawa Timur menggelar Rapat Evaluasi Pengelolaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) secara hybrid, Selasa (9/11/2021). Kegiatan tersebut diikuti oleh Divisi Hukum dan Pengawasan serta Sub Koordinator Hukum dari 38 Kabupaten/Kota se-Jawa Timur. Fungsional Ahli Madya Biro Rancangan Peraturan Perundang - Undangan KPU RI Deny Crystanto menyampaikan, baik tidaknya pengelolaan bisa dilihat dari tiga aspek. Di antaranya sistem organisasi,  kualitas SDM pengelola, serta koleksi dokumen hukum yang dimiliki. Ia menekankan bahwa produk hukum yang diunggah di laman JDIH, harus berupa salinan keputusan (SK), serta dibuatkan abstraksinya terlebih dahulu. “Hasil konsultasi kami, sementara yang diunggah adalah salinan SK. Berita acara tidak perlu,” katanya. Sementara itu, Komisioner KPU Provinsi Jawa Timur Divisi Hukum dan Pengawasan Muhammad Arbayanto menjelaskan, kegiatan pengelolaan JDIH meliputi tahap pralegislasi, legislasi dan pasca legislasi. Pengunggahan SK ke laman JDIH menjadi salah satu bagian pada tahap pasca legislasi tersebut.  Menanggapi pertanyaan terkait salinan SK yang tidak dapat diunggah sebagaimana diatur dalam Keputusan KPU  Nomor 533 tahun 2020, Arba-sapaan akrabnya- menegaskan, publik masih bisa memintanya melalui mekanisme Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID). “Patut kita ingat bahwa meskipun tidak tampil di laman JDIH, tidak menutup kemungkinan publik untuk akses data dan dokumentasi informasi melalui PPID,” tegasnya. Kegiatan di aula kantor KPU Provinsi Jawa Timur itu berlangsung sehari. (ori/rdf)

PROBOLINGGO, KPU Kota Probolinggo – KPU Kota Probolinggo dan Bakesbangpol Kota Probolinggo menandatangani Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD), Jumat (5/11/2021). Dalam NPHD tersebut, KPU Kota Probolinggo mendapat dana hibah nonpemilihan dari pos Perubahan APBD Kota Probolinggo tahun 2021 senilai Rp 400 juta. Penandatanganan NPHD itu dilaksanakan di aula Bakesbangpol antara Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Bakesbangpol Kota Probolinggo Budi Haryanto dengan Ketua KPU Kota Probolinggo Ahmad Hudri. Selain menandatangani NPHD, Ketua KPU Ahmad Hudri juga menandatangani pakta integritas. Budi Haryanto dalam sambutannya mengatakan, dan hibah nonpemilihan ini sebagai bentuk dukungan Pemkot Probolinggo kepada KPU dalam operasional maupun nonoperasional lembaga. “Karena tugas KPU Kota Probolinggo tidak hanya saat pelaksanaan Pemilu dan Pemilihan saja. Namun juga sebelum dan sesudah penyelenggaraan,” katanya. Mulai dari sosialisasi pendidikan pemilih, kegiatan Pemutakhiran Daftar Pemilih Berkelanjutan (PDPB), hingga pembiayaan kegiatan operasional. Budi -sapaan akrabnya- berpesan, agar hibah yang sudah diberikan diserap maksimal. Termasuk dari sisi pelaporan yang akuntabel sebagai bentuk pertanggungjawaban pengelolaan keuangan. Sementara itu, Ahmad Hudri mengapresiasi hibah nonpemilihan yang diberikan Pemkot Probolinggo untuk membiayai kegiatan KPU. “Kami mengajukan hibah nonpemilihan pada Pemkot Probolinggo, setelah ada keputusan KPU yang membolehkan hal itu,” katanya. Anggaran hibah itu nantinya digunakan untuk membiayai program dan kegiatan. Di antaranya, kegiatan PDPB; pembenahan Rumah Pintar Pemilu (RPP); publikasi informasi; sekolah kepemiluan; rapat koordinasi; dan juga kegiatan operasional perkantoran. “Kami sudah melakukan perencanaan sejak turunnya keputusan KPU RI, kemudian dilakukan review oleh inspektorat, baru kami ajukan ke pemkot. Dan hari ini ditindaklanjuti dengan penandatanganan NPHD,” terangnya. (rdf)

PROBOLINGGO, KPU Kota Probolinggo – KPU Kota Probolinggo melakukan kunjungan ke Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi (STIA) Bayuangga, Kamis (4/11/2021). Kunjungan tersebut disambut dengan antusias oleh civitas akademika STIA Bayuangga. Pihak kampus mengapresiasi langkah KPU melibatkan kampus dalam sosialisasi pendidikan pemilih. Hal itu disampaikan Ketua STIA Bayuangga Mustajab. “Kami mengapresiasi langkah KPU yang berkunjung ke tempat kami. Ini sangat positif karena peran kampus tidak kecil dalam membangun persepsi positif publik di era demokrasi,” terangnya. Dalam kunjungan itu, pihak kampus menghadirkan seluruh dosen. Ketua KPU Kota Probolinggo Ahmad Hudri mengatakan, Pemilu dan Pemilihan Serentak 2024 lebih kompleks dibandingkan dengan penyelenggaraan sebelumnya. Selain dilaksanakan di tahun yang sama, beban penyelenggaraan juga semakin meningkat. Hal itu ditambah dengan pandangan miopik publik dalam penyelenggaraan demokrasi elektoral. “Kampus punya peran yang sangat besar dalam menyukseskan Pemilu maupun Pemilihan. kami dalam beberapa tahapan memang diinstruksikan untuk bekerjasama dengan pihak kampus. Seperti dalam penataan daerah pemilihan (dapil), panelis debat kandidat, dan juga sosialisasi,” jelasnya. Karena itu, KPU menurut komisioner yang akrab disapa Hudri ini, perlu menggandeng kampus terutama di lingkup lokal untuk bekerjasama dalam memberikan pendidikan pemilih. Terlebih, kampus juga punya hak melakukan monitoring dan evaluasi, sejauh mana kinerja penyelenggara dalam menyelenggarakan Pemilu maupun Pemilihan. Sementara itu, Komisioner KPU Kota Probolinggo Divisi Sosdiklih, Parmas, dan SDM Radfan Faisal mengatakan, pihaknya juga diperintahkan dalam PKPU untuk terus berkoordinasi dengan perguruan tinggi. “Di antaranya dalam rekrutmen badan adhoc. Kampus melalui personelnya, baik dosen maupun mahasiswa, bisa terlibat langsung sebagai penyelenggara,” katanya. Kunjungan itu dimanfaatkan dengan baik oleh para dosen STIA Bayuangga. Banyak hal yang disampaikan dalam diskusi demi penguatan kelembagaan. Di antaranya keterlibatan kampus dalam penyusunan regulasi di tingkat lokal, hingga pelibatan mahasiswa dalam melakukan penelitian. (rdf)

PROBOLINGGO, KPU Kota Probolinggo – KPU Kota Probolinggo dan Sekolah Tinggi Agama Islam (STAI) Muhammadiyah Probolinggo, tengah menggodok rencana kerjasama di bidang pendidikan demokrasi. Tujuannya dari kerjasama tersebut, mahasiswa mendalami kepemiluan serta berperan aktif dalam menyukseskan Pemilu dan Pemilihan. Hal itu terungkap saat KPU berkunjung ke STAI Muhammadiyah, Selasa (2/11/2021). Dalam kunjungan tersebut, KPU diterima langsung Ketua STAI Muhammadiyah Benny Prasetiya, Wakil Ketua II Bidang Administrasi dan SDM Aries Dirgayunita, Wakil Ketua III Bidang Kemahasiswaan Muhammad Alfi Syahrin, dan Kaprodi Hukum Keluarga Islam (HKI) Immanuddin Abil Fida. Ketua KPU Kota Probolinggo Ahmad Hudri mengatakan, perguruan tinggi merupakan salah satu mitra strategis KPU dalam melakukan pendidikan pemilih berkaitan dengan demokrasi dan kepemiluan. “Di antaranya STAI Muhammadiyah yang perkembangannya sangat luar biasa,” terangnya. Karena itu, KPU menawarkan kerjasama pada perguruan tinggi yang didirikan tahun 1986 tersebut. Bentuknya sharing knowledge dalam perkuliahan pada mahasiswa. Detail mengenai kerjasama tersebut akan didiskusikan kembali dalam waktu dekat. STAI Muhammadiyah sendiri merespons positif rencana kerjasama tersebut. “Kami menyambut baik rencana kerjasama tersebut,” kata akademisi yang baru dua pekan dilantik sebagai ketua tersebut. Benny -sapaan akrabnya- juga berharap, kerjasama tersebut juga sebagai cikal bakal banyaknya riset di kampusnya mengenai kepemiluan. Dalam kesempatan itu, Komisioner KPU Divisi Teknis Penyelenggaraan Upik Raudhotul Hasanah banyak mengulas mengenai pelaksanaan Pemilu maupun Pemilihan. Termasuk beragam aplikasi yang digunakan. “Ini penting diketahui masyarakat, terutama kalangan kampus. Bahwa KPU terus berupaya memudahkan pelaksanaanya,” jelasnya. (rdf)

PROBOLINGGO, KPU Kota Probolinggo – KPU Kota Probolinggo mencatat tambahan 157 orang potensi pemilih baru di bulan Oktober 2021. Dengan tambahan tersebut, maka total jumlah pemilih di Kota Probolinggo per-Oktober mencapai 168.448 orang. Hal itu terungkap dalam rapat koordinasi (rakor) rekapitulasi Daftar Pemilih Berkelanjutan (DPB), Senin (1/11/2021). Dalam paparannya, Komisioner KPU Kota Probolinggo Divisi Perencanaan, Data, dan Informasi (Rendatin) Muhammad Derajad mengatakan, ada tambahan cukup signifikan dalam DPB Oktober. “Total tambahan potensi pemilih mencapai 157 orang. Terdiri dari 75 pemilih laki-laki dan 82 pemilih perempuan,” terangnya. Selain tambahan pemilih, KPU juga mencoret 17 pemilih karena tidak memenuhi syarat (TMS). Di antaranya, 7 pemilih laki-laki dan 10 pemilih perempuan. Sehingga, dari DPB September yang mencapai 168.308 orang, bertambah menjadi 168.448 orang. Derajad -sapaan akrabnya- mengatakan, pada bulan Oktober pihaknya juga menambah metode Pemutakhiran Daftar Pemilih Berkelanjutan (PDPB). Yakni, dengan mengikuti proses perekaman KTP elektronik yang dilakukan Dispendukcapil Kota Probolinggo. “Tidak hanya melalui MPP (Mal Pelayanan Publik, Red), kami juga berkoordinasi dengan Dispendukcapil Kota Probolinggo untuk ikut dalam perekaman e-KTP yang dilakukan di kelurahan-kelurahan,” katanya. Ia berharap, setiap metode pemutakhiran dilakukan optimal demi menjaga hak konstitusi warga negara sebagai pemilih. Sementara itu, Ketua KPU Kota Probolinggo Ahmad Hudri mengatakan, pihaknya akan terus melakukan upaya dalam proses optimalisasi PDPB. Apalagi, pelaksanaan demokrasi elektoral nanti dilakukan serentak. Yakni, Pemilu dan Pemilihan Serentak 2024. “Sejauh ini, masih belum dipastikan kapan hari pencoblosannya karena masih dibahas KPU dengan pemerintah,” katanya. (rdf)

PROBOLINGGO, KPU Kota Probolinggo – KPU Kota Probolinggo mendapat kunjungan pimpinan KPU RI Arief Budiman dan Ketua KPU Provinsi Jawa Timur Choirul Anam, Sabtu (24/10/2021). Dalam kunjungannya, kedua pimpinan tersebut mengunjungi Rumah Pintar Pemilu (RPP) Prabu Linggih. Dalam kunjungannya tersebut, Arief Budiman melihat setiap sudut RPP. Mulai ruang pamer, ruang diskusi, ruang audiovisual yang saat ini dimanfaatkan untuk podcast, serta ruang simulasi yang jadi satu lokasi dengan perpustakaan. Dalam kesempatan itu, komisioner yang akrab disapa Arief tersebut mengapresiasi RPP Prabu Linggih. “Ini bagus. Seperti ini yang benar, jadi pengunjung memahami catatan sejarah kegiatan kepemiluan yang pernah diselenggarakan,” katanya. Apresiasi itu diberikan ketika Arief melihat hasil Pemilu, Pilkada, serta profil pimpinan KPU. Mulai KPU RI, KPU Provinsi Jatim, dan KPU Kota Probolinggo. Arief juga mengapresiasi informasi gubernur dan wakil gubernur serta walikota dan wakil walikota dari masa ke masa. Pria asal Surabaya itu juga memberi masukan agar kekurangan di RPP tersebut bisa disempurnakan. Misalnya dengan menambah alat permainan edukatif, serta fasilitas lampu dan pendingin ruangan. Hal senada disampaikan Choirul Anam. Komisioner dua periode di Provinsi Jatim itu menyebut RPP Prabu Linggih dari sisi ruangan yang disebutnya representatif. “Tinggal menambah desan hasil pilkada yang masih kurang,” katanya. Rencananya, KPU Jatim juga akan melombakan RPP se-Jatim agar semakin baik. Sementara itu, Komisioner KPU Kota Probolinggo Divisi Sosdiklih, Parmas, dan SDM Radfan Faisal mengatakan, keberadaan RPP sangat penting sebagai etalase sekaligus informasi kepemiluan. “RPP ini selayaknya seperti museum, yang menyajikan informasi mengenai kepemiluan,” katanya. (rdf)